Maluku Tenggara Sabet Peringkat Terbaik Pertama Dan Inovativ Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Di Maluku

     

    piagam 2

     

    Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bappeda Provinsi Maluku menetapkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai peringkat terbaik pertama atas kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di Provinsi Maluku tahun 2020 pada aksi 1-4.

    Selain prestasi itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga menetapkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Paling Inovatif  “sertifikat suami siaga”  atas kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di Provinsi Maluku tahun 2020.

    Koordinator Sekretarit Tim Koordinasi  Stunting Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun yang dikonfirmasi InfoPublik menjelaskan, pelaksanaan aksi konvergensi pada aksi analisis situasi dilaksanakan tanggal 27 Pebruari 2020 yang dipimpin Sekertaris Daerah dan diikuti OPD  terkait.

    Aksi analisis situasi dilaksanakan selama 2 hari. Pada kegiatan hari pertama, hanyalah mendapat arahan umum Sekretaris Daerah dan Pengisian  Master Analisis Situasi. Sedangkan kegiatan hari kedua terdiri dari Persentase Master Analisis Situasi, Rekomendasi kriteria penentuan ohoi lokus stunting tahun 2021,Rekomendasi ohoi lokus stunting tahun 2021 dan Penyusunan draft Surat Keputusan Bupati tentang Ohoi Lokus Stunting Tahun 2021.

    Yosep merincikan,permasalahan dalam Aksi analisis situasi diantaranya masih terdapat beberapa kebutuhan data dalam master ansit yang belum dipenuhi saat hasil aksi 1 diupload seperti cakupan Keluarga 1000 HPK  kelompok miskin sebagai penerima BPNT, cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda pada beberapa ohoi, data pendukung program air minum dan sanitasi.

    Selanjutnya, dasar Penetapan Ohoi Lokus Stunting Di Kabupaten Maluku Tenggara adalah Ohoi yang berdasarkan master ansit berada pada blok merah, Dua ohoi yang merupakan ohoi lokus tahun 2020 meskipun berdasarkan hasil ansit keduanya telah berada pada blok oranye namun secara prevalensi masih berada diatas 19%, beberapa ohoi berada pada blok orange dan kuning ditetapkan sebagai ohoi lokus atas pertimbangan jumlah anak stunting secara absolut  cukup banyak dan setiap kecamatan memiliki minimal satu perwakilan  ohoi lokus untuk memberikan keseimbangan bagi semua  kecamatan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

    Hasil analisis situasi secara umum penyebab stunting di Kabupaten Maluku Tenggara disebabkan karena akses air bersih pada beberapa ohoi masih sangat sulit (Masyarakat masih mengandalkan Penampungan Air Hujan(PAH). Sehingga pada musim  kemarau mereka akan sulit untuk mengakses air bersih yang layak, ketersediaan jamban sehat, kepemilikian BPJS kesehatan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan  pada beberapa wilayah sulit terutama pelayanan dalam 1000 HPK.  :

    “Ratio jumlah bidan dengan jumlah desa  adalah 118:191. Dari 18 Puskesmas, 3 diantaranya tidak memiliki tenaga gizi dan 5 orang diantaranya adalah tenaga honorer.  Penyebab yang lain adalah masih terdapat balita yang belum berkesempatan untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)” ungkap Oce Dumatubun.

    Aksi penyusunan rencana kegiatan dilaksanakan 5 Juni 2020 yang dipimpin Kepala Bappelitbangda dan diikuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Direktur PDAM dan Asnib Parenting  dan beberapa lintas sektor lainnya.

    Karena setiap OPD menyampaikan rencana kegiatan percepatan penurunan stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dan mengingat telah ditetapkan lokus 2020, beberapa OPD juga telah menyampaikan intervensi OPD di tahun 2020.

    “Aksi ini menghasilkan Rencana  Program/Kegiatan Intervensi Penurunan  Stunting Terintegrasi  Tahun 2021 dan Rencana  Kegiatan  Peningkatan Integrasi  Intervensi  Penurunan Stunting” ujarnya.

    Aksi rembuk stunting dilaksanakan tanggal 29 Juni 2020 secara online dan offline. Peserta offline adalah Bupati Maluku Tenggara, Sekertaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur PDAM dan ASNIB Parenting Kabupaten Maluku Tenggara yang mengikuti  Rembuk Stunting di Ruang Rapat Bupati Maluku Tenggara.

    Sedangkan peserta online terdiri dari  Dinas Sosial Daerah, Dinas P2KB, Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Pelindungan Anak, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrain,Perdagangan dan Nakertrans dan Kepala Puskesmas yang mengikuti Rembuk stunting dari kantor masing-masing.

    Aksi rembuk stunting menghasilkan 3 kesepakatan. Kesepakatan pertama meliputi Sasaran dan Ohoi Prioritas serta Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Indikator, Target Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan dari Rencana Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting terintegrasi di Kabupaten Maluku Tenggara.

    Kesepakatan kedua menghasilkan Rumusan yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Hasil Kesepakatan Rembuk Stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan aktif  RKP  Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021

    Sedangkan kesepakatan ketiga adalah Pemerintah Ohoi Lokasi Prioritas  akan meningkatkan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait dengan Percepatan Penanggulangan Stunting dalam rancangan APBO Tahun 2021.

    “saya salut dan mengucapakan terima kasih kepada bapak bupati Maluku Tenggara bersama Ibu Eva yang punya komitmen kuat telah bersama-sama dengan tim mengawal proses aksi rembuk hingga selesai” katanya.

    Dia menambahkan, beberapa regulasi yang telah dihasilkan pada aksi 4 adalah dengan diterbitkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 37 Tahun 2016 menjadi salah satu dasar kebijakan dalam perumusan  peran desa untuk intervensi penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara.

    Peraturan Bupati  Maluku Tenggara Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Ohoi.

    Selanjutnya , Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa elah Melakukan Sosialisasi Tentang Peran Desa Dalam  Penanggulangan Stunting dan secara aktif melakukan pendampingan dalam penyusunan APBO.

    Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  juga telah melaksanakan pelatihan kader pembangunan manusia yang merupakan aksi 5 dalam aksi konvergensi.

    “ Terima kasih rakyat Maluku Tenggara, Terima kasih para kepala Ohoi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berdedikasi dalam peran pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di Maluku Tenggara. Kerja keras kita akhirnya berbuah manis. Maluku Tenggara ditetapkan sebagai peringkat terbaik pertama dan paling inovatif” pungkasnya.  (IKP-01).


    piagam 3

     

    ©2020 Dinas Kominfo Maluku Tenggara. All Rights Reserved.
    Logo Kabupaten Malra
    Kecamatan Kei Kecil
    Kabupaten Maluku Tenggara
    Provinsi Maluku.
    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    No. Tlpn: 0811-477-719, 0813-2807-0333

    Testimoni

    Polling

    Bagaimana Kepuasan anda tentang informasi kami ?

    Galeri

    Statistik Web

    052796
    Hari Ini
    Kemarin
    Minggu Ini
    Bulan Ini
    Seluruhnya
    88
    259
    1215
    762
    52796

    Your IP: 3.219.31.204
    2020-12-03 07:34

    Please publish modules in offcanvas position.