• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2005 Perda Kecamatan

Perda Kecamatan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 02                        Tahun  : 2005                 Seri  : D                     Nomor  : 05

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  02  TAHUN 2005

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN

DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa, dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara;
  • bahwa, berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara;
  • bahwa, berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu dirubah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

     

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
  15. Keputusan Bersama Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Dan

 

BUPATI MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Unit Pelaksanana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana Operasional Dinas atau Lembaga Teknis Dinas;
  • Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah unsur Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
  • Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
  • Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  • Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
  • Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara.
  • Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

 

 

BAB  II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

 

Bagian Pertama

 

KEDUDUKAN

 

Pasal 2

 

(1)   Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

(2)   Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

 

Bagian Kedua

 

TUGAS DAN FUNGSI

 

Pasal 3

 

(1)   Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan, Pertanahan dan tugas-tugas Pemerintahan lainnya dalam wilayah Kecamatan.

(2)   Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

  • Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  • Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  • Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perUndang-Undangan;
  • Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  • Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  • Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga adat dan / atau kelurahan;
  • Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  • Membangun kerjasama dengan Desa serta Lembaga Adat.

(3)   Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4)   Sebagian tugas Camat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Lurah.

 

Pasal 4

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dengan memperhatikan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

 

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 5

 

(1)   Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

  • Kepala Kecamatan;
  • Sekretaris Kecamatan;
  • Seksi Pemerintahan;
  • Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum;
  • Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)   Penjabaran tugas pokok dan fungsi, Kepala Kecamatan, Sekretaris Camat, Kepala-kepala Seksi sebagaimana dimaskud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, termasuk fungsi-fungsi lain yang belum diatur akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

(3)   Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

 

Bagian Keempat

ESELON JABATAN KECAMATAN

 

Pasal 6

 

Eselon, pangkat dan golongan Kepala Kecamatan, Sekretaris Camat dan Kepala-kepala Seksi disesuaikan dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

 

 

BAB III

TATA KERJA

 

Pasal  7

 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kecamatan, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan Organisasi  dalam  lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

 

Pasal 8

 

(1)   Setiap satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kecamatan secara berjenjang.

(2)   Setiap pimpinan satuan Organisai dalam lingkungan Kecamatan, melaksanakan koordinasi dan   pengawasan   melihat   dan   apabila   terjadi   penyimpangan  agar  mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan PerUndang  - Undangan yang berlaku.

(3)   Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.

(4)   Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.

(5)   Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

 

BAB  IV

HUBUNGAN KERJA

 

Pasal 9

 

(1)   Hubungan Kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis Fungsional dan Teknis Operasional.

(2)   Hubungan Kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.

(3)   Hubungan Kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.

(4)   Hubungan Kerja Kecamatan dan Kelurahan bersifat hirarki.

 

 

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal  10

 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Camat sebagimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dan pasal 4 Peraturan Daerah ini sesuai dengan Ketentuan PerUndang – Undangan yang berlaku.

 

 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal  11

 

(1)   Sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup Kecamatan, maka pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Bupati.

(2)   Bagi pejabat struktural yang seksinya, nomenklatur mengalami perubahan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ayat (1) pasal ini.

(3)   Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) pasal ini apabila pejabat struktural yang seksinya dihilangkan.

 

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  12

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara, dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 13

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Disahkan   di   Tual

pada tanggal    18  Agustus  2005

BUPATI MALUKU TENGGARA,

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

Diundangkan  di  Tual

pada tanggal  18  Agustus  2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

 

 

Drs. NURDIN RAHAWARIN

Pembina Tkt I

NIP : 010 120 752

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2005  NOMOR 05  SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  02  TAHUN 2005

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN

DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

I.  Penjelasan Umum.

 

Pelaksanaan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32          Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten dan kota untuk mendorong daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta masyarakat maupun pengembangan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat maka kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu aspek yang sangat strategis untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas maka perlu membentuk kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tenggara khusus untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah telah terbentuk dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dimana belum termasuk organisasi Kecamatan.

Dengan demikian perlu membentuk Organisasi Kecamatan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan.

 

II.  Penjelasan Pasal demi Pasal.

 

Pasal 1 huruf a s/d huruf i    : cukup jelas.

huruf j                    : yang dimaksudkan dengan sebutan lain adalah bahwa akan disesuaikan dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

huruf k s/d huruf n   : cukup jelas.

Pasal 2                               : cukup jelas.

Pasal 3  ayat (1)                  : cukup jelas.

ayat (2)      huruf a  : dimaksudkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sepanjang tidak mengganggu adat istiadat yang berada di masyarakat.

huruf b s/d huruf e  : cukup jelas.

huruf f                    : pelaksanaan fungsi pembinaan dimaksud agar tidak mengarah kepada intervensi Camat.

huruf g s/d huruf h  : cukup jelas.

Pasal 4 s/d pasal 13             : cukup jelas.

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 102 SERI D

Last Updated on Friday, 06 August 2010 14:01  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 111 guests online