• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Renstra

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


Nomor  : 23                  Tahun : 2004                  Seri  : E                   Nomor : 23

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 03  TAHUN 2004

 

TENTANG

 

RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA)

KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2003 – 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa untuk menjamin obyektifitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati Maluku Tenggara beserta seluruh jajaran Perangkat Daerah secara lebih terarah, terukur, terprogram dan proporsional sekaligus sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban selama masa jabatannya sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 – 2008;
  • bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 173 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
  12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota.

 

Dengan Persetujuan

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA   TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN     2003 – 2008

 

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

  1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
  5. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRADA adalah Rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah.

 

 

Pasal 2

 

RENSTRADA disusun dengan sistimatika sebagai berikut  :

 

BAB I           :                  DASAR HUKUM, TUJUAN DAN FUNGSI RENSTRA.

BAB II          :  MALUKU TENGGARA SAMPAI 2008.

BAB III         :                  VISI DAN MISI.

BAB IV         :                  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

BAB V      :   MATRIKS GRAND STRATEGI 4 (EMPAT) BIDANG ANDALAN, MATRIKS PROGRAM STRATEGIS BIDANG ANDALAN, BIDANG PENENTU, BIDANG KEBUTUHAN DASAR SERTA BIDANG PENUNJANG.

 

 

Pasal 3

 

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, tertuang dalam naskah RENSTRADA yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 4

 

RENSTRADA berfungsi sebagai alat dan tolak ukur pembangunan serta merupakan komitmen bersama Pemerintah dan DPRD sebagai representasi rakyat dan stake holder untuk menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode  2003 – 2008.

 

 

Pasal 5

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan / diatur dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 6

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

 

 

Ditetapkan  di  Tual

pada tanggal 18 Pebruari 2004

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal 18 Pebruari 2004

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA

DRS. NURDIN RAHAWARIN

NIP. 010120752

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2004 NOMOR 05 SERI E

Last Updated on Saturday, 07 August 2010 00:38  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 38 guests online