• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2004 Penataan Kec Kei Kecil

Penataan Kec Kei Kecil

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 23                  Tahun : 2004                  Seri  : E                   Nomor : 23

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  16  TAHUN  2004

 

TENTANG

 

PENATAAN KECAMATAN KEI KECIL

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dengan telah terlaksananya pemekaran Kecamatan pada Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil sesuai perkembangan dan kemajuan serta aspirasi yang berkembang dari masyarakat maka perlu menata kembali wilayah Kecamatan Kei Kecil setelah pemekaran dimaksud;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tentang Pembentukan Kecamatan Kei Kecil Barat.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4350);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk -produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2001 Nomor 07);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60).

 

Dengan Persetujuan

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN  :

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA    TENTANG PENATAAN KECAMATAN KEI KECIL DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

 

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin Kepala Kecamatan;
  7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  8. Kelurahan adalah  wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan;
  9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Daerah Kabupaten;
  10. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada suatu wilayah tertentu sebagai wilayah kecamatan sebagai akibat dilakukannya pemekaran, penghapusan dan pengabungan kecamatan.

 

 

BAB II

PEMBENTUKAN,  BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

 

Dengan Peraturan Daerah ini menata kembali Kecamatan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Pasal 3

 

Kecamatan Kei Kecil berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kei Kecil sebelum pemekaran yang terdiri atas wilayah yang meliputi :

  • Desa Ngabub;
  • Desa Ibra;
  • Desa Sathean;
  • Desa Faan termasuk Dusun Wearlilir;
  • Desa Langgur;
  • Kelurahan Ohoijang Watdek;
  • Desa Kolser;
  • Desa Kelanit termasuk Dusun Loon;
  • Desa Letman termasuk Dusun Sitniohoi;
  • Desa Ohoidertawun termasuk Dusun Ohoider atas dan Dusun Dudunwahan;
  • Desa Ohoililir;
  • Desa Ngilngof;
  • Desa Namar termasuk Dusun Selayar dan Dusun Lairngangas;
  • Desa Ngayub termasuk Dusun Ohoiluk;
  • Desa Debut;
  • Desa Rumadian;
  • Desa Dian termasuk Dusun Dian Darat;
  • Desa Letvuan;
  • Desa Evu;
  • Desa Warwut;
  • Desa Wab termasuk Dusun Watngil dan Dusun Ohoibadar;
  • Desa Tetoat termasuk Dusun Ngursit, Dusun Wirin dan Dusun Madwat.

 

Pasal 4

 

Dengan tertatanya Kecamatan Kei Kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan Kei Kecil sebelum pemekaran mengalami pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  5

 

(1)   Kecamatan Kei Kecil mempunyai Batas Wilayah :

  • Sebelah Utara dengan Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
  • Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kei Kecil Timur dan Kecamatan Kei Kei Kecil Barat;
  • Sebelah Timur dengan Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Kecamatan Kei Kecil Timur;
  • Sebelah Barat dengan Kecamatan Tayando Tam.

(2)   Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  6

 

Ibukota Kecamatan Kei Kecil berkedudukan di Langgur.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 7

 

(1)     Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

(2)     Pemerintah Daerah perlu menyiapkan segala hal dalam rangka pembentukan Kecamatan dimaksud.

 

Pasal 8

 

(1)      Untuk kelancaran penyelengaraan pemerintahan di Kecamatan Kei Kecil, maka Camat Kei Kecil sebelum pemekaran sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisir dan mengatur penyerahan perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Kei Kecil.

(2)      Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sudah    diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2004.

 

Pasal  9

 

Tanah, bangunan, barang-barang tidak bergerak, dan barang yang bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kecamatan Kei Kecil sebelum pemekaran yang berada dalam wilayah Kecamatan Kei Kecil tetap merupakan aset Kecamatan Kei Kecil.

 

Pasal  10

 

Pembiayaan yang diperlukan akibat Penataan Kecamatan Kei Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

BAB  IV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  11

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 12

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan  di  Tual

pada tanggal 27 Oktober 2004

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal 27 Oktober 2004

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA


DRS. NURDIN RAHAWARIN

NIP. 010120752

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI  E

 

 

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  16   TAHUN  2004

TENTANG

PENATAAN KECAMATAN KEI KECIL

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

 

 

  • PENJELASAN UMUM.
    1. Dasar Pemikiran
      • Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi Daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sehingga wilayah kecamatan yang dulunya sebagai wilayah dekonsentrasi kini ditempatkan sebagai wilayah desentralisasi yang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut sebagai Perangkat Daerah.
      • Kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya yang ada pada daerah kabupaten dan daerah kota karena kecamatan merupakan tingkatan pemerintahan yang pembagiannya tepat berada pada daerah Kabupaten  dan daerah kota. Justru itu, kecamatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan semua urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota.
      • Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak jauh berubah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Perubahan itu hanya terjadi pada penempatan posisi kecamatan sebagai perangkat desentralisasi dan perangkat dekonsentrasi.
      • Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kecamatan dibentuk guna mengimplementasikan dan melaksanakan urusan di kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan.
      • Pembentukan Kecamatan disamping memperkuat pemerintahan Kabupaten juga dibentuk untuk memperkuat pemerintahan Adat (Basic Government) sehingga diharapkan pemerintahan Daerah dan pemerintahan Adat sejalan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      • Kecamatan dibentuk dengan tujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejateraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar suatu daerah dengan daerah lain dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana  tujuan  tersebut  merupakan  bagian dari   pemberian otonomi daerah sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor    22 Tahun 1999.
    2. Pembagian Kecamatan
      • Persyaratan pembentukan kecamatan sesuai peraturan yang berlaku,
      • Pembagian kecamatan mengakomodir wilayah Ratschap yang ada.
    3. Dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keharmonisan pemerintahan daerah dengan pemerintahan adat (basic government), maka pembentukan kecamatan didasarkan atas pertimbangan :

  • PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 2      :  Cukup jelas

Pasal 3                      : Wilayah Kecamatan Kei Kecil termasuk desa dan kelurahan yang akan  dibentuk kemudian.

Pasal 4 s/d Pasal 9      :  Cukup jelas

Pasal 10                    :  bahwa pembiayaan dimaksud tidak termasuk biaya pelepasan / pembebasan tanah.

Pasal 11 s/d Pasal 12  :  Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 66

Last Updated on Friday, 06 August 2010 14:46  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 42 guests online