• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

OPD

E-mail Print PDF

 

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


NOMOR : 13                   TAHUN : 2004                 SERI : D                  NOMOR : 13

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR  08  TAHUN   2004

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;
  • bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 426il>
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Preil>
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk–produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
  17. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

 

Dengan persetujuan

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan     :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  7. Desentralisasi adalah Penyerahan Kewenangan Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  8. Perangkat Daerah adalah Organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
  9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD  Kabupaten Maluku Tenggara;
  11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
  13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
  14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan Unsur Pelaksana Tugas Tertentu di Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah  atau Lembaga Teknis Daerah  Kabupaten di wilayah kerja satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan;
  16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin  suatu satuan organisasi perangkat daerah;
  17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

 

 

BAB  II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DAN ESELON DALAM JABATAN

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

 

 

Pasal  2

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi  Perangkat Daerah :

  • Sekretariat Daerah  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas-Dinas Daerah terdiri dari :
    1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara;
    2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Maluku Tenggara;
    3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara;
    4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara;
    5. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara;
    6. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
    7. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
    8. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tenggara;
    9. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara;
    10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tenggara;
    11. Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara;
    12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara;
    13. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara.
  • Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
    2. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
    3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara;
    4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Kabupaten Maluku Tenggara;
    5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
    6. Badan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Bagian Kedua

ESELON  PERANGKAT  DAERAH

 

Pasal  3

 

(1)  Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II/a.

(2)  Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II/b.

(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III/a.

(4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah adalah Jabatan Eselon IV/a.

 

 

 

BAB  III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

 

Pasal 4

 

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

  • pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  • penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
  • pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana, dan Sarana Pemerintahan Daerah;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal  7

 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari  :

  • Asisten Tata Praja;
  • Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  • Asisten Administrasi.

(2)  Asisten Tata Praja, membawahi :

  1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
    • Sub Bagian Desentralisasi dan Pertanahan;
    • Sub Bagian Pemerintahan Desa;
    • Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil.
  2. Bagian Hukum, terdiri dari :
    • Sub Bagian Perundang–undangan;
    • Sub Bagian Bantuan Hukum;
    • Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, terdiri dari :
    • Sub Bagian Pemberitaan;
    • Sub Bagian Protokoler;
    • Sub Bagian Dokumentasi.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

  1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
    • Sub Bagian Prasarana Perekonomian Daerah;
    • Sub Bagian Produksi Daerah;
    • Sub Bagian Bina Sosial.
  2. Bagian Pembangunan, terdiri dari  :
    • Sub Bagian Penyusunan Program;
    • Sub Bagian Pengendalian;
    • Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Asisten Administrasi, membawahi :

  1. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    • Sub Bagian Anggaran;
    • Sub Bagian Perbendaharaan;
    • Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
  2. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
    • Sub Bagian Tata Usaha;
    • Sub Bagian Perlengkapan;
    • Sub Bagian Kerumahtanggaan Pemerintah Daerah.
  3. Bagian Kepegawaian, terdiri dari :
    • Sub Bagian Umum;
    • Sub Bagian Mutasi;
    • Sub Bagian Pengembangan Karir, Pendidikan dan Latihan.
  4. Bagian Organisasi, terdiri dari :
    • Sub Bagian Kelembagaan;
    • Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan;
    • Sub Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  8

 

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

Bagian Kedua

­SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 

Pasal  9

 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

 

Pasal  10

 

 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD.

Pasal  11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

  • fasilitasi Rapat Anggota DPRD;
  • pelaksanaan Urusan Rumah Tangga DPRD;
  • pengelolaan ketatausahaan Sekretariat.

Pasal  12

 

(1)     Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Rumah Tangga DPRD;
  • Bagian Fasilitas Rapat dan Persidangan, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Risalah.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)     Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  13

 

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Jabatan Fungsional  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

Bagian Ketiga

DINAS  DAERAH  KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

Paragraf  1

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

Pasal 14

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di bidang Kelautan dan Perikanan.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan Dan Perikanan;
  2. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  3. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
  4. pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

Pasal 16

(1)  Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Perikanan Laut, terdiri dari :
    1. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil;
    2. Seksi Sarana, Prasarana, dan Pengembangan Usaha.
  • Bidang Sumber Hayati, terdiri dari :
    1. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
    2. Seksi Tata Ruang, Pengembangan Pesisir dan Pulau – pulau Kecil.
  • Bidang Pengawasan dan Konservasi, terdiri dari :
    1. Seksi Penangkapan dan Budi Daya;
    2. Seksi Konservasi Lingkungan Perairan.
  • Bidang Teknologi dan Penyuluhan, terdiri dari :
    1. Seksi Pendidikan dan Latihan;
    2. Seksi Tata Penyuluhan dan Informasi.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana  tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  2

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL

 

Pasal 17

 

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 18

 

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
  2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
  4. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

Pasal 19

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Perindustrian, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;
    2. Seksi Sarana Perindustrian dan Iklim Usaha.
  • Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan  Sarana Usaha Perdagangan;
    2. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
  • Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
    1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Usaha;
    2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Dampak Lingkungan.
  • Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Potensi dan Investasi;
    2. Seksi Kerja Sama dan Promosi.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3)  Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf  3

DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal  20

 

(1)  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

(2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  21

 

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  4. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

Pasal  22

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari  :
    1. Seksi Penyusunan Program;
    2. Seksi Evaluasi  dan Pelaporan.
  • Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (DIKLUSEPORA), terdiri dari :
    1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa (PLS dan PLB);
    2. Seksi Pemuda dan Olahraga.
  • Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Pendidikan Dasar;
    2. Seksi Ketenagaan.
  • Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari  :
    1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Seksi Pengembangan Pendidikan Menengah;
  • Seksi Ketenagaan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  4

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

 

Pasal  23

 

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan.

(2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  24

 

 

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan;
  2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan;
  4. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

 

Pasal  25

 

 

(1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Kebudayaan terdiri dari :
    1. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian;
    2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
  • Bidang Pengembangan Produk Wisata, terdiri dari :
    1. Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana;
    2. Seksi Standar Mutu Produk, Objek dan Daya Tarik Wisata.
  • Bidang Pemasaran, teridiri dari :
    1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Seksi Promosi, Tenaga dan Sarana;
  • Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana  tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini;

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  5

DINAS KESEHATAN

 

Pasal  26

 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.

(2)  Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  27

 

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Kesehatan.

(2)  Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
  • Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  • Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kesehatan;
  • Pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

Pasal  28

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri   dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Promosi dan Pelayanan Medik, terdiri dari :
    1. Seksi Peran Serta Masyarakat;
    2. Seksi Penyuluhan.
  • Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2MPL), terdiri dari :
    1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan Minuman;
    2. Seksi Pencegahan, Imunisasi dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
  • Bidang Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi, terdiri dari :
    1. Seksi Puskesmas, Rumah Sakit dan Farmasi;
    2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini.

(3)  Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  6

DINAS PENDAPATAN DAERAH

 

Pasal  29

 

 

(1) Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat DISPENDA, merupakan unsur pelaksana  Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

(2) DISPENDA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

 

Pasal  30

 

 

(1) DISPENDA mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, DISPENDA menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
  2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendapatan Daerah;
  3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendapatan Daerah;
  4. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

Pasal  31

 

 

(1) Susunan Organisasi DISPENDA Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang  Perencanaan, Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah,  terdiri    dari :
    1. Seksi Perencanaan, Pendataan, Penetapan dan Pemeriksaan;
    2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
  • Bidang Bagi Hasil Pendapatan, terdiri dari :
    1. Seksi Bagi Hasil Pajak;
    2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
  • Bidang Penagihan dan Penerimaan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan;
    2. Seksi Penagihan, Perhitungan dan Pertimbangan.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini.

(3)  Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  7

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

 

Pasal  32

 

(1)  Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas KIMPRASWIL merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman, Prasarana Wilayah, Pertambangan dan ESDM.

(2)  Dinas KIMPRASWIL dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal  33

 

(1) Dinas KIMPRASWIL mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman, Prasarana Wilayah, Pertambangan dan ESDM;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas KIMPRASWIL menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman, Prasarana Wilayah, Pertambangan dan ESDM;
  • Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  • Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman, Prasarana Wilayah, Pertambangan dan ESDM;
  • Pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

Pasal  34

 

(1) Susunan Organisasi Dinas KIMPRASWIL, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Tata Kota, terdiri dari :
    1. Seksi Tata Ruang;
    2. Seksi Perizinan.
  • Bidang Sumber Daya Air, Pertambangan dan ESDM terdiri dari :
    1. Seksi Sumber Daya Air;
    2. Seksi Pertambangan dan ESDM.
  • Bidang Pengembangan dan Prasarana Jalan, terdiri dari :
    1. Seksi Pembangunan;
    2. Seksi Pemeliharaan.
  • Bidang Pengembangan dan Prasarana Permukiman, terdiri dari :
    1. Seksi Bangunan dan Perumahan;
    2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas KIMPRASWIL sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  8

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

 

Pasal  35

 

(1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana  Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.

(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  36

 

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
  • Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  • Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
  • Pengelolaan ketatausahaan dinas.

Pasal  37

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
    1. Seksi Sarana Produksi Pertanian;
    2. Seksi Alat Mesin Pertanian.
  • Bidang Peternakan, terdiri dari :
    1. Seksi Aneka Ternak dan Pengembangan;
    2. Seksi Sarana Produksi, Kesehatan Hewan dan Veterinier.
  • Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), terdiri  dari :
    1. Seksi Penyuluhan dan Informasi;
    2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  9

DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

 

Pasal  38

 

(1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup.

(2) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  39

(1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan Teknis di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup;
  • Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  • Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup;
  • Pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

Pasal  40

 

(1)     Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Pengusahaan Hutan, terdiri dari :
    1. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
    2. Seksi Perlindungan dan Polisi Kehutanan.
  • Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Penyuluhan;
    2. Seksi Perhutanan Sosial dan Hortikultura.
  • Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
    1. Seksi Budi Daya Tanaman;
    2. Seksi Produksi dan Pemasaran.
  • Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    1. Seksi Analisa, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
    2. Seksi Pemantauan dan Pemulihan.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

Paragraf  10

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

 

Pasal  41

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

(2) Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

 

Pasal  42

 

(1) Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Koperasi dan UKM.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi dan UKM;
  • Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  • Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Koperasi dan UKM;
  • Pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

Pasal  43

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Koperasi, terdiri dari :
    1. Seksi Kelembagaan;
    2. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam.
  • Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
    1. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
    2. Seksi Lembaga Kecil Menengah dan Kelompok Masyarakat.
  • Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
    1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
    2. Seksi Informasi dan Penyuluhan.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

Paragraf  11

DINAS PERHUBUNGAN

 

Pasal  44

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di bidang Perhubungan.

(2)  Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  45

 

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Perhubungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan Teknis di bidang Perhubungan;
  • Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  • Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perhubungan;
  • Pengelolaan ketatausahaan dinas.

 

Pasal  46

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  • Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat;
    2. Seksi Penyeberangan.
  • Bidang Perhubungan Udara, Pos Dan Telekomunikasi, terdiri dari :
    1. Seksi Kebandarudaraan dan Keselamatan Penumpang;
    2. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
  • Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
    2. Seksi Pelabuhan Laut dan Penunjang Keselamatan.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana  tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

Paragraf  12

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 

Pasal  47

 

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disingkat Dinas NAKERTRANS merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Dinas NAKERTRANS dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  48

 

(1)  Dinas NAKERTRANS mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas NAKERTRANS menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi;
  2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi;
  4. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

Pasal  49

 

(1)  Susunan Organisasi Dinas NAKERTRANS, terdiri dari :

a.  Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

b.  Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari :

c.  Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, terdiri dari :

d.  Bidang Transmigrasi, terdiri dari :

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas NAKERTRANS sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  13

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

 

Pasal  50

 

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  51

 

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

Pasal  52

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

b.  Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

c.  Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

d.  Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari :

e.  Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f.   Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana  tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Bagian Keempat

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

 

Pasal  53

 

Lembaga Teknis Daerah melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, meliputi bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, bidang pengawasan, bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang kependudukan dan keluarga berencana, bidang informasi dan komunikasi.

 

 

Paragraf  1

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

 

Pasal  54

 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

(2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  55

 

(1) BAPPEDA melaksanakan tugas tertentu di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan, yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

 

Pasal  56

 

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari :

a.  Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

b.  Bidang Litbang, Statistik dan Pelaporan, terdiri dari :

c.  Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari :

d.  Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :

e.  Unit Pelaksana Teknis Badan.

f.   Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA sebagaimana  tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  2

BADAN PENGAWASAN DAERAH

 

Pasal  57

 

(1)  Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disingkat BAWASDA merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan.

(2) BAWASDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  58

 

(1) BAWASDA melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan Fungsional.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, BAWASDA menyelenggarakan fungsi :

Pasal  59

 

(1) Susunan Organisasi BAWASDA, terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

b. Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan, terdiri dari :

d. Bidang Keuangan, Pembangunan, Perekonomian dan Badan Usaha, terdiri dari :

e.  Bidang Perlengkapan Peralatan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :

f.   Unit PelaksanaTeknis Badan.

g.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BAWASDA Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana  tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  3

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 

Pasal  60

 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat Badan KESBANGPOL, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Badan KESBANGPOL dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  61

 

(1) Badan KESBANGPOL melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan KESBANGPOL menyelenggarakan fungsi :

 

Pasal  62

 

(1) Susunan Organisasi Badan KESBANGPOL, terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

b.  Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Budaya Politik, terdiri dari :

1.  Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Idiologi, Pembauran;

2.  Sub Bidang Pengembangan Etika, Pendidikan, Budaya Politik.

c. Bidang Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik;

2. Sub Bidang Organisasi Profesi, Keagamaan, LSM.

d.  Bidang Penanganan Konflik, terdiri dari :

e.  Unit Pelaksana Teknis Badan.

f.   Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan KESBANGPOL sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf  4

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

 

Pasal  63

(1)  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat BPMD, merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah, di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) BPMD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  64

 

(1)  BPMD melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, BPMD menyelenggarakan fungsi :

 

 

 

Pasal  65

 

(1) Susunan Organisasi BPMD, terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

b. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya, terdiri dari :

c. Bidang Usaha Ekonomi, terdiri dari :

d.  Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

e.  Unit Pelaksana Teknis Badan.

f.   Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BPMD sebagaimana  tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  5

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

 

Pasal  66

 

(1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD, merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah, di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

(2) BKKBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  67

 

(1) BKKBD melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, BKKBD menyelenggarakan fungsi :

 

Pasal  68

 

(1) Susunan Organisasi BKKBD, terdiri dari :

a.  Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

b.  Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

c.  Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program, terdiri dari :

1.  Sub Bidang Informasi Keluarga;

2.  Sub Bidang Analisis Program.

d.  Bidang Kependudukan, terdiri dari :

e.  Unit Pelaksana Teknis Badan.

f.   Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BKKBD sebagaimana  tercantum pada Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Paragraf  6

BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

 

Pasal  69

 

(1) Badan Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Badan INFOKOM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Informasi dan Komunikasi.

(2) Badan   INFOKOM  dipimpin oleh seorang  Kepala  Badan yang   berada   di bawah    dan  bertanggung   jawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris Daerah.

 

Pasal  70

 

(1) Badan INFOKOM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi     di bidang Informasi dan Komunikasi.

(2) Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan INFOKOM menyelenggarakan fungsi :

a.  Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang INFOKOM;

b.  Menyelenggarakan tugas penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah  di bidang INFOKOM;

c.  Pengelolaan ketatausahaan badan.

 

Pasal  71

 

(1) Susunan Organisasi Badan INFOKOM, terdiri dari :

a.  Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b.  Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

1.  Sub Bidang Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan;

2.  Sub Bidang Pelayanan Pers, Peliputan dan Dokumentasi.

c.  Bidang Pelayanan Informasi Media dan Komunikasi, terdiri dari :

1.  Sub Bidang Pelayanan Media Cetak dan Tradisional;

2.  Sub Bidang Informasi Mobil, Ceramah dan Dialog.

d.  Bidang Telematika, terdiri dari :

1.  Sub Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi;

2.  Sub Bidang Pendayagunaan Sistem Telematika.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan INFOKOM sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan INFOKOM, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB  IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

 

Pasal  72

 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta rincian tugas dan fungsi  Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal  73

 

Dilingkungan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal  74

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian/keterampilan dan kebutuhan.

 

Pasal  75

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB VI

TATA KERJA

Pasal  76

 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal  77

 

(1)  Setiap satuan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi secara berjenjang.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD, melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal  78

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Organisasi Perangkat Daerah  lain di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  VIII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal  79

 

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya tetap berlaku sampai dengan ada Peraturan Daerah Kabupaten yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara  Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(3) Cabang Dinas yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal  80

 

(1) Sebelum ada Pengangkatan, Pemberhentian dalam jabatan bagi Pejabat Struktural dalam lingkup Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRD, maka Pejabat Struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Bupati.

(2) Bagi Pejabat Struktural yang Dinas, Badan, Bagian, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Seksi yang nomenklatur mengalami perubahan tetapi melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ayat (1) Pasal ini;

(3) Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) Pasal ini apabila Pejabat Struktural yang Dinas, Badan, Bagian, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Seksi dihapus dan atau digabung.

 

 

BAB  IX

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  81

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

Pasal  82

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

 

 

Ditetapkan  di  Tual

pada tanggal 19 Juli 2004

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal 19 Juli 2004

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA

DRS. NURDIN RAHAWARIN

NIP. 010120752

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2004 NOMOR 13  SERI D.

 

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  08  TAHUN 2004

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

 

 

Pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada  Daerah Kabupaten dan Kota untuk  mendorong daerah otonom dalam rangka  pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta masyarakat  maupun mengembangkan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan  DPRD untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang strategis yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka penataan kelembagaan perangkat daerah sebagai pelaksanaan dari Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dilaksanakan dengan ditetapkannya  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara masing- masing :

Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sebagai dasar  penataan organisasi perangkat daerah  baik oleh Provinsi, Kabupaten/Kota setelah dikaji dan dievaluasi  secara nasional oleh Pemerintah ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 memberikan kewenangan yang luas dan sangat besar kepada Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menata perangkat daerah sesuai dengan keinginan tanpa memberikan pembatasan mengenai besar kecilnya unit organisasi perangkat daerah, sehingga pembentukan organisasi perangkat daerah terlalu besar dan tidak  didasarkan atas kebutuhan nyata di daerah.

Untuk penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini telah dilakukan suatu pengkajian yang sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan kewenangan daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan dengan  Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

 

 

Pasal 1 s/d 82           :  cukup jelas.

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas KIMPRASWIL sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Last Updated on Saturday, 07 August 2010 00:29  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 47 guests online