• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2004 Dana Abadi Deposito

Dana Abadi Deposito

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 14                  Tahun : 2004                 Seri  : E                Nomor : 14

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR  09  TAHUN  2004

 

TENTANG

 

INVESTASI  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

DALAM  BENTUK  DEPOSITO  DANA  ABADI

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka memperkuat kemampuan pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu dilakukan ekstensivikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
  • bahwa investasi dalam bentuk Deposito dengan bunga merupakan salah satu ekstensivikasi sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • bahwa untuk memenuhi prinsip-prinsip pertanggung jawaban keuangan daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dasar hukum sebagai pelaksanaannya;
  • bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Bentuk Deposito Dana Abadi.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (lembara Negara Tahun 2003 Nomor 4350);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  9. Peratuan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03, Seri A);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04, Seri E);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 08 Seri A).

 

Dengan persetujuan

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan     :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM BENTUK DEPOSITO DANA ABADI.

 

 

BAB  I

 

KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara ;
  4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  6. Ekstensivikasi Pendapatan Asli Daerah adalah upaya penggalian sumber-sumber baru  pendapatan asli daerah;
  7. Deposito Dana Abadi Pemerintah adalah investasi dalam bentuk deposito  uang tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara  pada salah satu Bank Pemerintah dan atau Bank Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu;
  8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah ABPD Kabupaten Maluku Tenggara;
  9. Investasi dalam bentuk Deposito Dana Abadi adalah Deposito Dana Pemerintah Daerah pada Bank Pemerintah dan atau Bank Pemerintah Daerah dengan memperoleh bunga Deposito sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  10. Bunga Deposito adalah  bunga yang diperoleh dari deposito dana abadi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

BAB  II

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU

 

Pasal  2

 

(1) Penyediaan dana deposito Pemerintah Daerah pertahun sebesar       minimal Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan maksimal  Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang dianggarankan melalui APBD setiap tahun.

(2) Jangka waktu penyediaan dana deposito Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggarankan melalui  APBD mulai Tahun 2003 dan seterusnya pada setiap Tahun tanpa batas waktu tahun tertentu.

 

 

BAB III

SISTIM  DAN MEKANISME  PEMANFAATAN  DEPOSITO DANA  ABADI

 

Pasal  3

 

(1) Deposito Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan  dengan sistim deposito berjangka pada salah satu Bank Pemerintah dan atau Bank Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Simpanan pokok deposito dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi aset Pemerintah Daerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersifat parmanen.

 

Pasal  4

 

(1) Pengambilan dan atau penarikan simpanan pokok deposito dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini hanya dilakukan melalui persetujuan DPRD.

(2) Pengambilan dan atau penarikan simpanan pokok deposito dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD.

(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang  Pengambilan atau Penarikan dan Pemanfaatan Simpanan Pokok Deposito Dana Abadi   Pemerintah Daerah.

 

Pasal  5

 

Bunga deposito dana abadi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disetor secara tunai dan atau pemindahbukuan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

 

BAB  IV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 6

 

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

 

Ditetapkan  di  Tual

pada tanggal 19 Juli 2004

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,


HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal 19 Juli 2004

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA

DRS. NURDIN RAHAWARIN

NIP. 010120752

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI E.

 

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

09  TAHUN 2004

 

TENTANG

 

INVESTASI  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

DALAM  BENTUK  DEPOSITO  DANA  ABADI

 

I.    PENJELASAN UMUM

 

Dengan  berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas,nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten dan Kota, termasuk Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomisasi,maka Pemerintah Pusat memberikan berbagai atribusi kewenangan kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakannya dengan prinsip pemerataan, keadilan, peranserta masyarakat yang bertumpuh pada kemandirian daerah, dan memerlukan suatu tranformasi paradigma dalam penyelenggaraannya termasuk memerlukan transfomasi paradigma dalam upaya memaksimalkan seluruh pontensi dan sumber daya alam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk itu perlu dilakukan intensivikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada maupun ekstensivikasi  untuk menggali sumber baru  Pendapatan Asli Daerah,maka salah satu ekstensivikasi  yaitu dilakukan dengan cara menginvestasikan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito dana abadi secara parmanen dan berkesinambungan.

Deposito dana abadi ini dapat dimungkinkan berdasarkan Pasal  19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kemudian dijabarkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 02 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Untuk itu maka perlu mengatur deposito dana abadi Pemerintah Daerah  dengan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Bentuk Deposito Dana Abadi.

 

II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal  1  s/d  Pasal  6       :   Cukup Jelas.

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAEAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 59

Last Updated on Friday, 06 August 2010 16:08  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 40 guests online