• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Org Teknis

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 05                   Tahun : 2001                   Seri  : D                  Nomor : 05



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR   05  TAHUN   2001

 

T E N T A N G

 

PEMBENTUKAN  ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA   LEMBAGA TEKNIS

DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI  MALUKU  TENGGARA

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka pelaksanan ketentuan dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 1645 ) ;
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
  6. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194);
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA      TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal   1

 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud  dengan :

  • Daerah  Otonom yang selanjut disebut Daerah adalah Daerah   Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah  Otonom  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan  peraturan perundang-undangan;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten maluku Tenggara;
  • Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  • Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dewan Perwakilah Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
  • Jabatan Struktural  adalah  kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam  rangka memimpin  suatu satuan organisasi  negara.
  • Jabatan Fungsional adalah  kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan  tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

 

 

BAB  II

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Pasal   2

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
  • Badan Pengawasan  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Kantor Pengelolahan    Data Elektronik Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

BAB  III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal   3

 

(1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur  penunjang Pemerintah Daerah, di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

(2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  4

 

BAPPEDA  mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pmerintahan lingkup perencanaan pembangunan Daerah.

 

Pasal  5

 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini  BAPPEDA  mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pembangunan daerah;
  • Pelayanan penunjang penyelenggaraan dalam lingkup  perencanaan pembangunan daerah.


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  6

 

(1)     Susunan Organisasi BAPPEDA  terdiri dari :

  • Kepala Badan;
  • Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan;
    2. Sub Bagian Umum;
    3. Sub Bagian Keuangan
  • Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penelitian;
    2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan;
    3. Sub Bidang Evaluasi.
  • Bidang Statistik Dan Laporan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengumpulan Data;
    2. Sub Bidang Analisa Dan penilaian;
    3. Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan;
    4. Sub Bidang Statistik Dan Dokumentasi.
  • Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pertanian;
    2. Sub Bidang Industri dan Perdagangan;
    3. Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
    4. Sub Bidang Koperasi dan Pengembagan Dunia Usaha.
  • Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perhubungan ,Pariwisata ;
    2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
    3. Sub Bidang Sarana Dasar dan Pengembangan Kawasan;
    4. Sub Bidang Kerja Sama Pembangunan.
  • Bidang Perencanaan Sosial Budaya terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pemerintahan,Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
    3. Sub Bidang Kependudukan,Tenaga Kerja dan Transmingrasi.
    4. Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)   Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran  I yang merupakan bagian yang tidak  terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal   7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala  BAPPEDA, Sekretariat, masing-masing Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian  sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

BAB  IV

BADAN  PENGAWASAN  DAERAH  KABUPATEN MALUKU  TENGGARA


Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal  8

 

(1)     Badan Pengawasan Daerah  Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur   Pelaksana teknis Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan;

(2)     Badan Pengawasan Daerah dipimpina oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  9

 

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membatu Bupati dalam menyelenggarakan  tugas pemerinatahan Daerah di bidang Pengawasan.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  10

 

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan   Daerah Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari  :

  • Kepala Badan ;
  • Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Evaluasai dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  • Bidang Pemerintahan ,Aparatur Dan Pertanahan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
    2. Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
    3. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
    4. Sub Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindugan Masyarakat;
    5. Sub Bidang Pertanahan.
  • Bidang Keuangan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat;
    2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah;
    3. Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah.
  • Bidang Pembangunan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pembangunan Propinsi dan Kabupaten
    2. Sub Bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan Kabupaten;
    3. Sub Bidang Pembangunan Kelurahan/ Desa dan PELITA Nasional;
  • Bidang Perlengkapan , Peralatan Dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perlengkapan Peralatan Pusat dan Peralatan Daerah;
    2. Sub Bidang Kekayaan Daerah.
  • Bidang Perekonomian Daerah, Badan Usaha Daerah dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
    1. Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah
    2. Sub Bidang Retribusi Dan Pajak Daerah ;
    3. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Maluku  Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran  II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala  Badan Pengawasan Daerah, Sekretariat, masing-masing Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian  sebagaimana dimaksud dalam pasal  10 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

BAB  V

BADAN   PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DESA

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 12

 

(1) Badan  Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Badan  PMD merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Badan  PMD dipimpin oleh seorang Kepala Badan  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal   13

 

Badan  PMD mempunyai tugas membantu Bupati di bidang PMD yang melingkup penyelenggaraan sarana dan prasarana, penyelenggaraan institusi dan pemberdayaan masayarakat.

Pasal   14

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 peraturan daerah ini, Badan  PMD mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat desa.
  • Pelayanan   penunjang  penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal   15

 

(1) Susunan Organisasi Badan  PMD terdiri dari :

  • Kepala Badan;
  • Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum.
  • Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
    2. Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
    3. Sub Bidang Sosial Budaya.
  • Bidang Usaha Ekonomi, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
    2. Sub Bidang Pengkreditan, Usaha Ekonomi Keluarga dan masyarakat.
    3. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran.
  • Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengkajian Teknologi Tepat Guna;
    2. Sub Bidang Kerja Sama Teknologi Tepat Guna;
    3. Sub Bidang Pemasyarakatn teknologi Tepat Guna;
    4. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan PMD sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal   16

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan  PMD, Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang , Kepala Sub bagian  sebagaimana dimaksud dalam pasal  15 ayat (1)  Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

BAB  VI

BADAN  KESATUAN BANGSA  DAN   PERLINDUNGAN  MASYARAKAT

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal  17

 

(1) Badan  Kesatuan Bangsa  dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Badan  Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 18

 

Badan  Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

 

Pasal 19

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan daerah ini Badan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  20

 

(1) Susunan organisasi Badan  Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

  • Kepala Badan;
  • Sekretariat,terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  • Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legeslatif dan Eksekutif;
    2. Sub Bidang Hubungan ORKESMAS, Profesi dan LSM;
    3. Sub Bidang Hubungan Partai Politik.
  • Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pembauran Bangsa;
    2. Sub Bidang Idiologi;
    3. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
  • Bidang Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengembangan Demokrasi;
    2. Sub Bidang PEMILU;
    3. Sub Bidang Hak Azasi Manusia;
    4. Sub Bidang Penanganan Masalah Politik;
    5. Sub Bidang Penanganan Masalah Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.
  • Bidang Perlindungan Masyarakat , terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kesiagaan;
    2. Sub Bidang Penanggulangan;
    3. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)   Bagan Struktur  Organisasi   Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat  Kabupaten Maluku  Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran  IV  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal   21

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala  Badan  Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat , Sekretariat, masing-masing Kepala Bidang, Sub Bidang, Sub Bagain,  sebagaimana dimaksud dalam pasal    20 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

BAB VII

KANTOR  PENGELOLAHAN  DATA ELEKTRONIK

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal  22

 

(1)     Kantor Pengelolahan  Data Elektronik yang selanjutnya disingkat Kantor PDE merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengelola Data Elektornik.

(2)     Kantor PDE dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

 

Pasal  23

 

Kantor PDE mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang Pengelola data elektronik.

 

Pasal  24

 

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Kantor PDE mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijaksanaan teknis Pengelola data elektronik.
  • Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelola data elektronik.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  25

 

(1) Bagan susunan organisasi Kantor PDE terdiri dari :

  • Kepala Kantor.
  • Sub. Bagian Tata usaha.
  • Seksi Manajemen Sistem Informasi.
  • Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi dan Telematika.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kantor PDE  sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  26

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor   PDE, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, masing-masing  Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  25 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

BAB  VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 27

 

Dilingkungan  Badan, Kantor    dapat ditempatkan Pegawai Ngeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang belaku.

 

Pasal   28

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis  sesuai dengan keahlian/ketrampilan dan kebutuhan.

 

Pasal   29

 

Kelompok   Jabatan     Fungsional    sebagaimana    dimaksud    dalam  pasal 28 Peraturan Daerah  ini  terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan  fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati

Jumlah   jabatan   fungsional  ditentukan   berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan  beban kerja   masing-masing Badan dan atau Kantor;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB IX

TATA  KERJA

 

Pasal  30

 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang . Kepala Sub  Bidang, Kepala Kantor , Kepala  Bagian Tata Usaha,  Kepala Seksi, ,Kelompok Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi masing-masing  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

 

Pasal   31

 

(1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Badan  bertanggung jawab kepada    Kepala  Badan secara berjenjang.

(2) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Kantor  bertanggung jawab kepada Kepala Kantor secara berjenjang.

(3) Setiap pimpinan    satuan  organisasi dalam lingkungan Badan, Kantor melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.

(5) Setiap pimpinan satuan  organisasi wajib menyapaikan laporan berkala masing-masing  tepat waktu kepada atasan.

Setiap laporan yang diterima  oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

 

 

BAB  V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

 

Pasal   32

 

Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Badan dan Kantor   diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

 

Pasal    33

 

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi  dalam lingkungan Kantor,diangkat dan diberhentikan oleh  Sekretaris Daerah  atas pelimpahan kewenangan  oleh Bupati.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki  jabatan fungsional dalam lingkungan Badan, Kantor  diangkat  dan diberhentikan oleh Bupati, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

 


BAB  XI

KETENTUAN  PERALIHAN

 

Pasal  34

 

(1)     Sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup Badan , Kantor, maka pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Bupati

(2)   Bagi pejabat struktural yang Badan, Kantor, Sekretariat,  Bidang, Sub Bidang  dan atau Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, Sub Seksi  yang nomenklatur mengalami  perubahan,  tetapi  melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap  berlaku ketentuan  pada  ayat (1) pasal ini.

(3)   Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) pasal ini apabila pejabat struktural   yang   Badan, Kantor, Sekretariat, Bidang, Sub Bidang ,  Sub Bagian Tata Usaha, Sub Seksi   dihapus.

 

 

BAB  XII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  35

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tugas dan fungsi  Pertahanan Sipil yang ada pada  Markas Wilayah Pertahanan Sipil  Kabupaten  Maluku Tenggara dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan  Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Pasal  36

 

(1)     Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku  :

  • Peraturan Daerah Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan Daerah Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 1994  tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik  Kabupaten   Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan   Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  II Maluku Tenggara

     

    Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor  Pembangunan  Masyarakat Desa  Kabupaten  Tingkat II Maluku Tenggara;

  • Peraturan Daerah Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 1998  tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor  Pengolahan Data Elektronik   Kabupaten  Tingkat II Maluku Tenggara.

(2)   Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal   37

 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang  mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di  Tual

Pada tanggal  13 Agustus 2001

 

Pj. BUPATI   MALUKU  TENGGARA

 

DRS. RUSLI  ANDI  ATJO

 

Diundangkan di Tual

Pada tanggal     13 Agustus 2001

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA

 

DRS. P.  FAR   FAR

NIP.630001916

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2001 NOMOR : 05 SERI : D

 

 

 

 

 

PENJELASAN   ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR    05  TAHUN   2001

 

T E N T A N G

 

PEMBENTUKAN  ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 


I. PENJELASAN UMUM

Bahwa asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan memberikan peluang dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomii Daerah secara proporsional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah, yang bertumpu pada kemandirian Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Otonomi dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab mendorong Daerah Otonomi untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga Daerah Otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna maka perlu menata kelembagaan dan tatalaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara Keputusan Meteri Dalam Negeri dan Otonomi  Daerah  Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan dengan penyesuaian sesuai kemampuan, kebutuhan serta beban kerja di Daerah.

Bahwa Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud merupakan  Perangkat Daerah yang   membantu Bupati  dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan  bidangnya masing-masing.

Dalam rangka menata   kembali  Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 bersama aturan pelaksanaannya, maka  perlu meninjau kembali :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 1994  tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik  Kabupaten   Tingkat II Maluku Tenggara;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor  Pembangunan  Masyarakat Desa  Kabupaten  Tingkat II Maluku Tenggara;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 1998  tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor  Pengolahan Data Elektronik   Kabupaten  Tingkat II Maluku Tenggara.

Untuk disesuaikan dengan  beban kerja, kemampuan dan kebutuhan daerah akibat karena pemberian otonomisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah.

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal   1                     :  Cukup Jelas.

Pasal  2 Sub a             :  Cukup Jelas.

Pasal 2 Sub b       : Badan Pengawasan  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara    menyelenggarakan tugas dan fungsi yang sama dengan Ispektorat Kabupaten Maluku Tenggara, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Nomenkltur dari Ispektorat diganti menjadi Badan Pengawas.

Pasal  2 Sub  c          :  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan tugas dan fungsi yang sama dengan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Nomenklatur Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara, diganti menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal  2  Sub d     : Badan  Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan   Masyarakat  Kabupaten Maluku Tenggara, menyelenggarakan tugas dan fungsi yang sama dengan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Maluku Tenggara dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka  Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Maluku Tenggara dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, digabung dengan Nomenklaturnya Badan  Kesatuan Bangsa Dan  Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal  2 Sub  e            :  Cukup Jelas.

Pasal  3 s/d Pasal  37   :  Cukup Jelas.

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 17:02  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 65 guests online