• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1998 Pembentukan Perpustakaan Umum

Pembentukan Perpustakaan Umum

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  : 01                        Tahun  : 1999                Seri  : D              Nomor  :



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa  dalam rangka meningkatkan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, sekaligus  meningkatkan minat masyarakat untuk gemar membaca dan belajar maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten / Kota Madya Daerah Tingkat II;
  • Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );
  4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya rekam ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487 );
  7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah / Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaran, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Maluku Tenggara, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Perpustakaan Umum Daerah adalah Satuan kerja yang dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat umum dibidang perpustakaan dan informasi di wilayah daerah ;
  • Masyarakat Umum adalah semua golongan masyarakat tanpa membedakan usia, jenis kelamin, agama/kepercayaan, pendidikan, kelompok etnis, bahasa dan kedudukan yang berada di wilayah daerah ;
  • Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang berijazah dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi ysng diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada unit perpustakaan pemerintah atau unit tertentu lainnya.

 

 

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

 

Pasal 2

 

(1)    Perpustakaan Umum Daerah adalah unit pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah di bidang Perpustakaan;

(2)    Perpustakaan Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

 

Pasal 3

 

Perpustakaan Umum Daerah mempunyai tugas melayani masyarakat umum dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

 

Pasal 4

 

Untuk meyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Perpustakaan Umum Daerah mempunyai tugas :

  • Pengadaan, Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, Perawatan dan Penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam daerah ;
  • Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  • Penyelenggaraan kerjasama dengan perpustakaan Daerah ;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

 

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 5

 

(1)    Perpustakaan Umum Daerah terdiri dari :

  • Kepala;
  • Sub Bagian Tata Usaha;
  • Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
  • Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain.

(2)    Bagan Susunan Organisasi Perpustakaan Umum Daerah dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 6

 

Kepala Perpustakaan Umum Daerah mempunyai Tugas :

  • Memimpin Perpustakaan Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan Umum Daerah agar berdayaguna dan berhasilguna;
  • Melakukan kerjasama antar perpustakaan, baik didalam maupun di luar lingkungan Daerah.

 

Pasal 7

 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas melaksanakan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

 

Pasal 8

 

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.

 

Pasal 9

 

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

 

Pasal 10

 

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud  pada pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas pemangku jabatan fungsional pustakawan dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang diangkat diantara tenaga Pustakawan;

(3)    Jumlah pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4)    Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB IV

TATA KERJA

 

Pasal 11

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perpustakaan Umum Daerah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lainnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum Daerah dan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

 

Pasal 12

 

Setiap pemimpin satuan organisasi, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 13

 

(1)    Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(2)    Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum Daerah serta menyimpan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

(3)    Setiap laporan yang diterima dari satuan organisasi bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan Umum Daerah.

 

Pasal 14

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Pustakawan, menyampaikan laporan kepada Kelapa Perpustakaan Umum Daerah.

 

Pasal 15

 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan tenaga kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

 

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

 

Pasal 16

 

(1)    Biaya penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II, serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah;

(2)    Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Perpustakaan Umum Daerah dan pejabat lainnya, diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

B A B   IX

KETENTUAN  PENUTUP

 

Pasal  13

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Pasal  14

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

Ditetapkan di   :  T u a l

Pada Tanggal  :   24 Oktober 1997

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

 

 

 

 

 

DRS. MAHMUD TAMHER

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah TK I Maluku

Dengan Surat Keputusan Nomor 188.342-102/1999

Tanggal 6 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

Nomor : 01   Tahun : 1999    seri :  D

Tanggal   14 Mei 1999

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

NOMOR : 11 TAHUN 1998

TANGGAL : 24 OKTOBER 1998.

 

 

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  11  TAHUN  1998

 

TENTANG

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Perpustakaan Umum Daerah merupakan pusat sumber Informasi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Budaya, untuk mencerdaskan dan meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang kegiatan Pembangunan Nasional.

Untuk itu, perlu meningkatkan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, dengan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk gemar membaca dan belajar demi terciptanya masyarakat yang peka dan tanggap terhadap informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, dengan terbentuknya masyarakat yang gemar membaca dan masyarakat belajar untuk meningkatkan produktivitas bagi diri sendiri, masyarakat dan bangsa.

Bahwa untuk peningkatan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah daerah ini, bertumpu pada tujuan khusus dari pembentukan Perpustakaan Umum Daerah, antara lain :

  • Mengembangkan minat dan kebiasaan membaca serta mendayagunakan budaya tulis di semua sektor kehidupan;
  • Mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna;
  • Meletakan dasar-dasar belajar mandiri;
  • Memupuk minat dan bakat masyarakat;
  • Menumbuhkan apresiasi terhadap pengalaman imajinatif;
  • Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah dengan mengembangkan kemampuan membaca;
  • Melayani kebutuhan informasi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6 s/d pasal 16

:

:

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Last Updated on Sunday, 01 August 2010 02:25  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 50 guests online