• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1998 Pembentukan PDE

Pembentukan PDE

E-mail Print PDF

EMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


 

Nomor  : 02                Tahun  : 1999                   Seri  : D                   Nomor :

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :
  • bahwa untuk meningkatkan kwalitas penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dalam konstalasi Sistem Informasi Manajemen, perlu adanya pengolahan data dan informasi secara elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara. Oleh karena itu, perlu membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 Tentang Pembentukan 48 (empat puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
  • bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 1645 ) ;
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor3487);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk – Produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
  7. Kepeutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II;
  8. Kepeutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Tingkat II ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang tentang Pembentukan 48 (empat puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

 

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DDAN FUNGSI

 

Pasal 2

 

(1)     Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah;

(2)     Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah

Pasal 3

 

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala daerah.

 

Pasal 4

 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

  • Penyusunan rencana dan program dibidang Pengolahan Data Elektronik berdasarkan kebijaksanaan Kepala daerah dan sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  • Penyusunan dan Penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
  • Pengendalian data, dari data masukan sampai data keluaran ;
  • Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
  • Pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  • Kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha ;

 

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

 

(1).    Susunan Organisasi Kantor Pengolahan data Elektronik, terdiri dari :

  • Kepala Kantor ;
  • Sub Bagian Tata Usaha ;
  • Seksi Data Masukan ;
  • Seksi Pelayanan data ;
  • Kelompok Jabatan fungsional Pranata Komputer.

(2).    Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 6

 

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala daerah.

 

Pasal 7

 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan menyusun laporan.

 

Pasal 8

 

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

 

Pasal 9

 

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

 

Pasal 10

 

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengenbangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

 

Pasal 11

 

(1)     Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas sejumlah Tenaga Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

(2)     Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, masing – masing dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Kantor;

(3)     Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4)     Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

 

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 12

(1)     Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer, wajib menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing.

(2)     Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya, melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan Instansi terkait, baik Pusat maupun Daerah.

 

Pasal 13

Setiap pemimpinsatuan organisasi, wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

 

Pasal 14

(1)     Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya ;

(2)     Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ;

(3)     Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk – petunjuk kepada bawahan.

 

Pasal 15

Kepala seksi dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer, menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

 

 

B A B V

KETENTUAN LAIN – LAIN

 

Pasal 16

(1)     Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada APBD Kabupaten daerah Tingkat II Maluku Tenggara serta Subsidi atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lai diluar Pemerintah Daerah ;

(2)     Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor dan Pejabat lainnya diatur sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

B A B   VI

KETENTUAN  PENUTUP

 

Pasal  17

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal  18

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

Ditetapkan di       :  T u a l

Pada Tanggal       :  21 April 1998

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

 

 

 

 

 

DRS. MAHMUD TAMHER

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah TK I Maluku

Dengan Surat Keputusan Nomor 188.342-102/1999

Tanggal 6 Mei 1999

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

Nomor : 02   Tahun : 1999    seri :  D

Tanggal   14 Mei 1999

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

Nomor    : 12 Tahun 1998

Tanggal  : 24 Oktober 1998

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  04  TAHUN  1998

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

 

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menetapkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah.

Atas dasar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut di atas maka lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan bahwa penyelenggaraan hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan untuk dipungut oleh Daerah Tingkat II.

Dengan dasar kewenangan tersebut maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pemungutan Pajak Keramaian Umum Dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maluku Tenggara untuk disesuaikan dengan Undang-undang tersebut diatas.

Untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1 s/d Pasal 3

 

Pasal 4 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

ayat (2)

 

Pasal 5 s/d Pasal 9

 

Pasal 10  ayat (1)

ayat (2)

 

 

 

ayat (3)

Pasal 11 s/d Pasal 20

 

Pasal 21 ayat (1)

 

 

ayat (2)

 

Pasal 22  s / d  Pasal 27

 

Pasal 28 ayat (1)

 

 

ayat (2) huruf a

 

 

huruf b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 29  s/d  Pasal 33

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

 

:

:

 

 

 

:

:

 

:

 

 

:

 

:

 

:

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Cukup Jelas.

 

Yang   dimaksud    dengan     Badan    adalah    suatu  bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Cukup Jelas.

 

Cukup Jelas.

 

Cukup Jelas.

Yang  dimaksudkan  dengan  kuasanya   adalah   seorang atau lebih yang mendapat suarat kuasa khusus dari wajib pajak untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPTPD.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

 

Pengurangan,   keringanan   dan    pembebasan   pajak   dapat diberikan dengan pertimbangan antara lain kemampuan membayar dari Wajib Pajak.

Cukup Jelas.

 

Cukup Jelas.

 

Saat    kadaluwarsa   penagiahan   pajak   ini  perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.

Dalam  hal diterbitkan  Surat  Teguran  dan   Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Yang  dimaksudkan   dengan  pengakuan  utang   pajak   secara langsung adalah Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

-      Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran ;

-      Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

 

Cukup Jelas.

Last Updated on Sunday, 01 August 2010 02:06  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 48 guests online