• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1997 Badan Pertimbangan Daerah

Badan Pertimbangan Daerah

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 08                Tahun : 1998                   Seri  : D                   Nomor : 03

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 08 TAHUN  1997

 

TENTANG

 

BADAN PERTIMBANGAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  • bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1996 tentang Badan Pertimbangan Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 04 tahun 1993 untuk disesuaikan ;
  • bahwa sehubungan dengan dengan maksud tersebut diatas, perlu mengatur kembali Badan Pertimbangan Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282) ;
  3. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Badan Pertimbangan Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Badan Pertimbangan Daerah adalah Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

 

B A B   II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

 

Pasal  2

 

Badan Pertimbangan Daerah berkedudukan sebagai sutau badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah, baik diminta maupun tidak.

Pasal  3

 

Badan Pertimabangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan daerah ini mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai nsegala hal ihwal tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

 

Pasal  4

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Pertimbangan Daerah mempunyai fungsi memantau dan memberikan pertimbangan mengenai :

  • Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
  • Kebijaksanaan pelaksanaan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaran pemerintahan ;
  • Peningkatan dan pengembangan Otonomi Daerah ;
  • Peningkatan mutu dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ;
  • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
  • Peningkatan mutu aparatur Pemerintah Daerah ;
  • Peningkatan dan pengembangan pembinaan Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan ;
  • Peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat ;
  • Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
  • Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan ;

 

 

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal  5

 

Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah terdiri dari :

  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Ketua merangkap anggota ;
  • Wakil – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Anggota ;
  • Unsur Fraksi – Fraksi yang tidak terwakili dalam pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Anggota.

 

Pasal  6

 

Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah berakhir bersamaan dengan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau apabila terjadi pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi anggota Badan Pertimbangan Daerah.

Pasal 7

 

(1)     Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya adalah Ketua Badan Pertimbangan Daerah;

(2)     Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

Pasal 8

 

Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pertimbangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

 

Pasal 9

 

Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, karena jabatannya tidak dilakukan pelantikan.

 

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

 

Badan Pertimbangan Daerah dapat senantiasa mengikuti perkembangan pemerintahan daerah, tetapi tidak turut campur secara langsung dalam soal-soal pelaksanaan pemerintahan.

 

Pasal 11

Pertimbangan yang disampaikan oleh Badan Pertimbangan Daerah kepada Kepala Daerah dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang sebelumnya telah disepakati dalam musyawarah anggota Badan Pertimbangan Daerah.

 

Pasal 12

Badan Pertimbangan Daerah dapat memperoleh penjelasan yang dipandang perlu mengenai jalannya penyelenggaraan Pemerintahan daerah secara tertulis maupun lisan dari Kepala Daerah.

 

Pasal 13

Badan Pertimbangan Daerah wajib menyelenggarakan musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

 

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

 

Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pertimbangan Daerah mendapat tunjangan tetap setiap bulan yang besarnya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 15

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

BAB VI

TATA NASKAH

Pasal 16

 

Tata Naskah, Cap, dan penandatangan surat-surat yang dikeluarkan Badan Pertimbangan daerah ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.

 

B A B   VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  17

 

(1)     Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 04 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2)     Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

 

Pasal   18

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

Ditetapkan di T u a l

Pada tanggal 5 Nopember 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

DRS. MAHMUD TAMHER

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN


 

Disahkan oleh  Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku

Dengan Surat Keputusan

Nomor  188.342 - 116 tahun 1998

Tanggal  31 Maret 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

Nomor : 02    Tahun : 1998    seri :  D

Tanggal   25 Maret 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  08  TAHUN  1997

 

TENTANG

 

BADAN PERTIMBANGAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa Badan Pertimbangan Daerah adalah suatu badan yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai hal-hal menyangkut penyelenggaran Pemerintahan di Daerah, baik diminta maupun tidak diminta .

Dengan demikian, maka dalam rangka upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di daerah sesuai perkembangan, perlu meningkatkan tugas dan Peranan Badan Pertimbangan Daerah.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 1996 tentang Badan Pertimbangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 04 tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku nomor 134/SK/804/93 tanggal 23 Nopember 1993 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara tanggal 29 Nopember 1993, nomor 03, seri D dan berlaku selama ini perlu disesuaikan dan pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

Pasal 2 s/d pasal 4

Pasal 5 s/d pasal 9

Pasal10 s/d pasal 13

Pasal 14 s/d pasal 15

Pasal 16

Pasal 17 s/d pasal 18

:

:

:

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Last Updated on Saturday, 31 July 2010 17:36  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 88 guests online