• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1994 Pemberian Bantuan dan Sumbangan

Pemberian Bantuan dan Sumbangan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 8                   Tahun : 1995                 Seri  : D                   Nomor : 06

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 12 TAHUN  1994

 

TENTANG

 

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN

KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  1. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
  2. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang – Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nomor 1287) ;
  2. Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara nomor 1288) ;
  3. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  4. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  5. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1979  tentang   Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;

 

 

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  4. Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  5. Sumbangan dan Bantuan adalah Pemberian sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Daerah.

 

B A B   II

BESARNYA SUMBANGAN DAN BANTUAN

 

Pasal  2

 

(1)   Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ;

(2)   Bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 5 % (lima persen) dari Realisasi Pendapatan Asli Daerahdari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

(3)   Pemberian sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Maluku Tenggara setiap Tahun Anggaran.

 

B A B   III

ALOKASI DANA DAN TATA CARA PENYALURAN

 

Pasal  3

 

(1)   Alokasi dana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala daerah dengan pertimbangan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan yang pemanfaatannya lebih diutamakan untuk membantu Desa dan Kelurahan ;

(2)   Tata cara penyaluran dana sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal  4

 

Penerimaan sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah, ditingkat Desa di cantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa (APPKD) sedangkan ditingkat Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan.

 

Pasal 5

 

Sumbangan dan bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan digunakan untuk membiayai keperluan rutin dan pembangunan.

B A B   V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   6

 

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

Pasal   7

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

Ditetapkan diTual,

Pada tanggal 3 Desember 1994.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH          BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT  II

MALUKU TENGGARA.                                      MALUKU TENGGARA

Ketua

 

 

 

DRS. Hi. A. G. WOKANUBUN. BA DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh  Gubernur kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan tanggal 31 Juli Tahun 1995

Nomor  : 188.342 – 569 Tahun 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Maluku Tenggara
Nomor : 8 Tahun 1995  Seri :  Tanggal     :7 Agustus 1995
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

DRS. PIET   FAR -  FAR

N I P.   :  630001916

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  12 TAHUN  1994

 

TENTANG

 

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN KEPADA

PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat di Desa dan Kelurahan, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, agar dapat melaksanakan tugas – tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna.

Bahwa Pemerintah Daerah disamping berupaya untuk meningkatkan pengetahuan Aparat Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dengan memberikan bimbingan dan latihan, perlu pula meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dengan jalan memberikan sumbangan dan bantuan yang bersumber dari hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

 

Pasal 2 ayat (1)

ayat (2)

 

 

 

 

 

 

ayat (3)

 

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

Pasal 5

 

Pasal 6

 

Pasal 7

:

 

:

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

:

:

:

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Pertimbangan penetapan prosentase 10% (sepuluh perseratus) dari hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, agar Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan benar – benar dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa pemberian sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan tidak berdasarkan pemasukan dari Desa atau Kelurahan bagi Pendapatan Asli Daerah dari sumber Pajak dan Retribusi Daerah, melainkan pemberian sumbangan dan bantuan ini merata untuk semua Desa dan Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

 

 

 

 

 

 


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 69 guests online