• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1994 Kesehatan Calon Mempelai

Kesehatan Calon Mempelai

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 10                   Tahun : 1995                 Seri  : D                   Nomor : 08

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 11 TAHUN  1994

 

TENTANG

 

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  1. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa ;
  2. bahwa untuk memperoleh keturunan yang sehat dan cerdas sebagai penerus dan pewaris generasi, maka masalah kesehatan perlu ditempuh untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah dengan mengadakan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan ;
  3. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288 ;
  2. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  3. Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
  4. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  5. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

 

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

 

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada disetiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  6. Dokter adalah Orang Ahli dibidang penyakit dan pengobatan yang berada di Puskesmas dan atau Unit Kesehatan lain yang berada dibawah Dinas Kesehatan ;
  7. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  8. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat wilayah/Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  10. Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  11. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  12. Calon Mempelai adalah setiap orang, baik Pria atau Wanita yang akan melangsungkan Perkawinan ;

 

m.  Surat Keterangan Sehat adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Doter yang menerangkan bahwa Calon Mempelai telah diperiksa dan di nyatakan sehat untuk melangsungkan perkawinan

  1. Surat Keterangan Pemeriksaan adalah Surat  Bukti Pemeriksaan yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa yang memuat hasil pemeriksaan dan kesimpulan adanya penyakit yang diderita serta saran pengobatannya.

 

 

B A B   II

KEWAJIBAN CALON MEMPELAI DAN TATA CARA

MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN SEHAT UNTUK KAWIN/NIKAH

 

Pasal  2

 

(1)   Setiap Calon Mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, baik yang pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil wajib memeriksakan kesehatannya pada Dokter, dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan :

(2)   Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan di Puskesmas terdekat dimana perkawinan dilangsungkan atau pada Unit Kesehatan lain dibawah Dinas Kesehatan ;

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku bagi Calon Mempelai yang salah satunya atau kedua - duanya adalah Anggota ABRI.

 

Pasal 3

 

(1)   Kepada Calon Mempelai yang memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diberikan Surat Keterangan Sehat apabila Calon Mempelai ternyata sehat ;

(2)   Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ternyata Calon Mempelai tidak sehat, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan dan diharuskan untuk berobat atas biaya sendiri tanpa menghambat perkawinan.

 

Pasal 4

 

(1)   Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum hari pernikahan ;

(2)   Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini karena alasan yang dapat diterima dan dipandang penting dapat dilaksanakan dengan persetujuan Camat setempat atas nama Kepala Daerah.

 

Pasal 5

 

Surat Keterangan Sehat atau Keterangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini merupakan Lampiran Surat Keterangan Kawin dari Kepala desa/Kelurahan yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

Pasal 6

 

Bentuk Surat Keterangan Sehat atau Keterangan Pemeriksaan untuk kawin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

B A B   III

PEMBIAYAAN/RETRIBUSI

 

Pasal  7

 

Untuk memperoleh Surat Keterangan Sehat atau Surat Keterangan Pemeriksaan, Calon Mempelai dikenakan Retribusi sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per orang.

 

Pasal 8

 

Calon Mempelai yang tidak mampu, dapat dibebaskan dari pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

 

Pasal 9

 

(1)   Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;

(2)   Setiap penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disertai bukti – bukti penerimaan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal  10

 

(1)   Pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Dinas Kesehatan ;

(2)   Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum.

 

 

B A B   V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   11

 

(1)     Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai ;

(2)     Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

 

 

Pasal   12

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Di tetapkan diTual,

Pada tanggal 3 Desember 1994.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH          BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT  II

MALUKU TENGGARA.                                      MALUKU TENGGARA

Ketua

 

 

 

DRS. Hi. A. G. WOKANUBUN. BA DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh  Gubernur kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan tanggal 7 Agustus 1995

Nomor  : 188.342 - 603 Tahun 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Maluku Tenggara
Nomor : 10 Tahun 1995  Seri :  Tanggal   :14 Agustus 1995
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

 

DRS. PIET   FAR -  FAR

N I P.   :  630001916

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  11 TAHUN  1994

 

TENTANG

 

SEWA GEDUNG SERBA GUNA LARWUL NGABAL TUAL

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dari perkawinan inilah akan lahir penerus dan pewaris Generasi Bangsa dan Negara.

Bahwa untuk memperoleh keturunan yang sehat dan cerdas sebagai penerus dan pewaris sebagaimana tersebut diatsa, maka masalah kesehatan perlu mendapat perhatian sejak dini.

Dengan demikian, maka dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat demi pencapaian tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengadakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai sebelum melaksanakan Perkawinan.

Bahwa untuk itu perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai.

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1 butir a s/d d

butir e

 

 

 

butir f s/d n

 

Pasal 2 ayat (1) & (2)

ayat (3)

 

 

 

Pasal 3 ayat (1)

ayat (2)

 

 

 

 

 

 

Pasal 4 ayat (1)

 

 

 

 

ayat (2)

Pasal 5 s/d 6

 

Pasal 7

 

 

 

 

Pasal 8 s/d 12

:

:

 

 

 

:

 

:

:

 

 

 

:

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 


:
:

:

 

 


:

Cukup jelas

Bahwa Puskesmas yang tidak meiliki tenaga Dokter, maka calon mempelai diharuskan untuk memeriksakan kesehatannya pada Rumah Sakit atau Puskesmas yang ada Dokter Pemerintah.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Bagi calon mempelai yang salah satu atau kedua-duanya anggota ABRI berlaku ketentuan perundang – undangan tersendiri.

 

Cukup jelas

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan secara medis ternyata yang bersangkutan mengidap suatu penyakit yang tidak bisa diobati hanya dengan pelayanan yang diberikan dalam rangka pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan diberikan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih intensif.

 

Tenggang waktu 4 (empat) minggu (tiga puluh hari) terkandung maksud untuk memberi kesempatan kepada calon mempelai untuk mendapatkan imunisasi 2 (dua) kali dan kesempatan berobat bagi mereka yang kurang /tidak sehat.

Cukup jelas

Cukup jelas

 

Besarnya retribusi ditetapkan Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per orang untuk mendapatkan surat keterangan sehat dan atau surat keterangan pemeriksaan tidak termasuk biaya-biaya lainnya.

 

Cukup jelas

 

 

 

 

 


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 67 guests online