• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1993 Sewa Gedung Larwul Ngabal Tual

Sewa Gedung Larwul Ngabal Tual

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor  : 4                  Tahun : 1994                   Seri  : B                   Nomor :  04

 


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 07 TAHUN  1993

 

TENTANG

 

SEWA GEDUNG SERBA GUNA LARWUL NGABAL TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :
  • bahwa perawatan dan pengurusan Gedung Serba Guna Larwul Ngabal Tual adalah mutlak perlu karena merupakan asset Pemerintah Daerah sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang perlu dikelola dengan seksama dan terkoordinasi;
  • bahwa setiap penggunaan Gedung Serba Guna Larwul Ngabal Tual dipandang perlu untuk dipungut sewa sebagai balas jasa;
  • bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah ;
  2. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Maluku Selatan dan pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun1974 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG SEWA GEDUNG SERBA GUNA LARWUL NGABAL TUAL

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Sewa adalah biaya yang dipungut sebagai balas jasa terhadap setiap penggunaan Gedung Serba Guna Larwul Ngabal Tual.

 

 

B A B   II

P E R I Z I N A N

 

Pasal  2

 

(1) Setiap penggunaan Gedung Serba Guna Larwul Ngabal Tual, harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah ;

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dalam tenggang waktu selambat – lambatnya 2 x 24 jam sebelum pemakaiannya.

 

Pasal 3

 

(1) Setiap penggunaan Gedung Serba Guna Larwul Ngabal Tual dipungut sewa sebesar :

  • Untuk umum                            Rp. 600.000,-/hari;
  • Untuk kegiatan keagamaan       Rp. 250.000,-/hari.

(2) Pemakai wajib memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat penggunaan Gedung Serba Guna Larwul Ngabal Tual ;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas dikecualikan bagi keperluan Pemerintah Daerah.

 

Pasal 4

 

(1) Sewa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibayar pada saat izin dikeluarkan ;

(2) Sewa sebagaimana diatur dalam ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

 

B A B   III

P E N Y I D I K A N

 

Pasal  5

 

Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dapt juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

 

Pasal 6

 

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini berwenang :

  • Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  • Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan ;
  • Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  • Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  • Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  • Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  • Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  • Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang :

  • Pemeriksaan tersangka ;
  • Pemasukan rumah ;
  • Penyitaan benda ;
  • Pemeriksaan surat ;
  • Pemeriksaan saksi ;
  • Pemeriksaan ditempat kejadian perkara.

(3) Berita Acara sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

 

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal  7

 

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, 3, ayat (1) dan (2) serta pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

 

 

B A B   VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   8

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ada sebelumnya yang mengatur tentang Sewa Gedung Serba Guna Larwul Ngabal Tual dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

Pasal   9

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Tual, 11 Desember 1994.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

Disahkan oleh  Gubernur kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan tanggal 24 Mei 1994

Nomor  : 188.342/SK/262/94.- Tahun 1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Maluku Tenggara
Nomor : 04 Tahun 1994  Seri : B Tanggal :31 Mei 1994

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

DRS. PIET   FAR -  FAR

N I P.   :  630001916

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  07 TAHUN  1993

 

TENTANG

 

SEWA GEDUNG SERBA GUNA LARWUL NGABAL TUAL

 

I.  PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah guna dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah sebagai realisasi dari otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab maka perlu digali sumber – sumber Pendapatan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

Bahwa Gedung Serba Guna  Larwul Ngabal Tual disamping merupakan asset Pemerintah Daerah, juga merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang perlu dikelola secara optimal dan terkoordinasi guna menunjang Pendapatan Daerah.

Bahwa untuk itu perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Sewa Gedung Serba Guna Larwul Ngabal Tual.

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

 

Pasal 2

 

Pasal 3 ayat (1)

 

 

 

ayat (2)

 

ayat (3)

 

Pasal 4

 

Pasal 4

 

Pasal 4

 

Pasal 4

 

Pasal 4

 

Pasal 4

:

 

:

 

:

 

 

 

:

 

:

 

:

 

:

:

:

:

:

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Bahwa selain Gedung Serba Guna yang dipakai juga mempergunakan penerangan, kursi – kursi, sound system dan band.

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Last Updated on Friday, 13 August 2010 01:02  

Hukum

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Simple Video Flash Player Module



Get the Flash Player to see this player.



Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 205 guests online