• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1993 Perubahan PDAM

Perubahan PDAM

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  :                    Tahun : 1993                   Seri  :                    Nomor :

 


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 05 TAHUN  1993

 

TENTANG

 

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03 TAHUN  1989 TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri nomor : 690-1572 tahun 1985 tentang Ketentuan - Ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka pasal 8 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau lagi untuk disesuaikan;
  • Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
  4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  6. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pangawasan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengurusan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1372 Tahun 1985 tentang Ketentuan - Ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pengalihan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Teritb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03 TAHUN 1989 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

P a s a l   1

 

Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1989 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Dengan Surat Keputusan tanggal 30 Juni 1989 Nomor 188.342/SK/363/89 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 04 Tahun 1989 Seri D.

 

  • Pasal 8 ayat (1) dirubah sebagai berikut :

    Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah maksimum 3 (tiga) orang terdiri dari :

    • Direktur Utama;
    • Direktur Umum;
    • Direktur Teknik.
  • Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah merangkap anggota dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah

      - Kepala Bagian Perekonomian sebagai sekretaris merangkap anggota;

      - Kepala Bagian Pemerintahan sebagai anggota;

      - Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota;

      - Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota.

     

     

    P a s a l   2

     

    Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

     

     

     

    Tual, 3 Juni 1993.

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

    KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

    MALUKU TENGGARA

    K e t u a,

     

     

    Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

    BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

    MALUKU TENGGARA,

     

     

     

     

    DRS. CHR. RAHANRA

     

    Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk I Maluku

    Dengan Surat Keputusan Tanggal : 20 Nopember 1993

    Nomor   : 690.188.342/SK/782/93

    Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 02   Tahun 1993     seri :D

    Pada tanggal 20 Nopember  1993

     

     

     

     

    SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

     

     

    DRS. P. FAR - FAR

    NIP. 630001916

     

    PENJELASAN ATAS

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

    NOMOR 05 TAHUN 1993

     

    TENTANG

     

    PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03 TAHUN  1989

    TENTANG

    PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

    KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

     

    I. PENJELASAN UMUM

     

    Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri nomor : 690-1572 tahun 1985 tentang Ketentuan - Ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, pasal 8 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1)  yang mengatur Susunan Direksi dan Susunan Anggota Badan Pengawas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan penyesuaian.

    Dengan demikian, maka untuk mengadakan penyesuaian dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

     

    II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

     

    Pasal 1

     

     

    Pasal 2

     

    :

     

     

    :

     

    Dimaksudkan bahwa Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama dibantu Direktur Umum dan Direktur Teknik.

     

    Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, termasuk Ketua.

Last Updated on Friday, 13 August 2010 01:11  

Hukum

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Simple Video Flash Player Module



Get the Flash Player to see this player.



Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 166 guests online