• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1993 Pembentukan BPD

Pembentukan BPD

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  :                   Tahun : 1993                   Seri  : D                   Nomor :

 


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 04 TAHUN  1993

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,


Menimbang :
  • bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1996 tentang Badan Pertimbangan Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 04 tahun 1993 untuk disesuaikan ;
  • bahwa sehubungan dengan dengan maksud tersebut diatas, perlu mengatur kembali Badan Pertimbangan Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Maluku Selatan dan pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;


Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

 

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Badan Pertimbangan Daerah adalah Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

 

 

B A B   II

PEMBENTUKAN

 

Pasal  2

Badan Pertimbangan Daerah dibentuk di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

B A B   III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

 

Pasal  3

 

Badan Pertimbangan Daerah adalah suatu Forum yang berkedudukan sebagai wadah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah.

Pasal  4

 

(1)  Badan Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas memberikan pertimbangan – pertimbangan kepada Kepala Daerah baik diminta maupun tidak diminta;

(2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pertimbangan  mengenai :

  • Kebijaksanaan pelaksanaan berbagai ketentuan Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Daerah;
  • Peningkatan dan pengembangan Otonomi Daerah;
  • Peningkatan mutu penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah;
  • Peningkatan mutu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Pemerintahan Daerah;
  • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  • Peningkatan mutu Aparatur Pemerintah Daerah;
  • Peningkatan dan pengembangan pembinaan Pemerintahan Kecamatan, desa dan Kelurahan;
  • Peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
  • Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
  • Hal – hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

 

Pasal  5

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Badan Pertimbangan Daerah mempunyai fungsi

  • Memantau pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah ;
  • memberikan pertimbangan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;

 

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal  6

 

Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah disusun segera setelah ditetapkannya Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

 

Pasal  7

 

Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari :

  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Ketua merangkap anggota ;
  • Wakil – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Anggota ;
  • Unsur Fraksi – Fraksi yang tidak terwakili dalam pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Anggota.

 

Pasal  8

 

Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah adalah 5 (lima) tahun mereka berhenti bersamaan dengan berakhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

 

(1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya adalah Ketua Badan Pertimbangan Daerah;

(2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

Pasal 10

 

Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pertimbangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku atas usul Bupati Kepala Daerah.

 

Pasal 11

 

Apabila terjadi penggantian antar waktu Anggota DPRD yang duduk dalam keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

 

Badan Pertimbangan Daerah senantiasa mengikuti perkembangan Pemerintahan Daerah, tetapi tidak turut campur dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

 

Pasal 13

 

Pertimbangan yang diajukan kepada Kepala Daerah dapat dilakukan baik dengan cara tertulis maupun lisan, yang sebelumnya telah dimusyawarahkan secara mufakat dalam Forum Rapat Badan Pertimbangan Daerah.

 

Pasal 14

 

Badan Pertimbangan Daerah dapat memperoleh penjelasan yang dipandang perlu mengenai jalannya Pemerintahan Daerah,baik secara tertulis maupun lisan dari Kepala Daerah.

 

Pasal 15

 

Badan Pertimbangan Daerah wajib menyelenggarakan Rapat sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan menyampaikan hasil kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

 

Pasal 16

 

Sekretaris DPRD berfungsi pula sebagai Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

 

 

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 17

 

Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah mendapat tunjangan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

 

Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

B A B   VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   7

 

(1)     Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Daerah dan     ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2)     Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

Pasal   8

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

Ditetapkan di T u a l

Pada tanggal 3 Juni 1993.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

Disahkan oleh  Gubernur kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan tanggal 23 Nopember 1993

Nomor  : 134/SK/804/93

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Maluku Tenggara
Nomor : 03 Tahun 1993  Seri : D Tanggal :29 Nopember 1993
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

DRS. PIET   FAR -  FAR

N I P.   :  630001916

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  04 TAHUN  1993

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

 

I.  PENJELASAN UMUM

Bahwa Badan Pertimbangan Daerah adalah suatu Forum yang berkedudukan sebagai wadah yang memberikan pertimbangan – pertimbangan kepada Kepala  Daerah mengenai segala hak ikhwal tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik diminta maupun tidak diminta.

Dengan demikian, maka dalam rangka upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di daerah sesuai dengan perkembangan keadaan, perlu meningkatkan tugas dan peranan Badan Pertimbangan Daerah.

 

Bahwa dengan   dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah, maka Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara perlu untuk disesuaikan dan pengaturannya ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah .

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

 

Pasal 2

 

 

 

Pasal 3 s/d 15

 

Pasal 16

 

 

 

Pasal 17 s/d 20

:

 

:

 

 

 

:

 

:

 

 

 

:

Cukup jelas

 

Yang dimaksudkan dengan pasal ini bahwa Badan pertimbangan Daerah dibentuk di Kabupaten dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

 

Cukup jelas.-

 

Sekretaris DPRD berfungsi sebagai Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah tetapi bukan sebagi Anggota Badan Pertimbangan Daerah.

 

Cukup jelas.-

 

 

Last Updated on Friday, 13 August 2010 01:17  

Hukum

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Simple Video Flash Player Module



Get the Flash Player to see this player.



Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 148 guests online