• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

IMB

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor  :  01                Tahun : 1987                  Seri  : B                 Nomor :03

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 03 TAHUN  1987

 

TENTANG

 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

 

 

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  • bahwa Izin Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 8/PD/MT/1976 beserta Peraturan Daerah Perubahannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
  • Bahwa dengan adanya perkembangan pembangunan yang semakin meningkat dalam Daerah Tingkat II Maluku Tenggara perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Izin Bangunan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang - Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  2. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria;
  4. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.


BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Bangunan adalah semua banguna  yang berbentuk rumah, gedung, sekolah;
  • Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan bangunan baru dan mengubah bangunan.

 

 

BAB II

JENIS – JENIS BANGUNAN

 

Pasal 2

 

Jenis – jenis bangunan terdiri dari :

  • Bangunan Permanen;
  • Bangunan Semi Permanen;
  • Bangunan Sementara.

 

Pasal 3

(1) Semua jenis bangunan baru maupun perbaikan-perbaikan atas bangunan yang telah ada hanya dapat diadakan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah;

(2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan sesuadah dilampirkan tanda bukti pembayaran retribusi pada Kas Daerah;

(3) Bangunan yang dikerjakan tanpa izin Kepala Daerah akan dibongkat oleh Pemerintah Daerah, tanpa disertai ganti rugi setelah pemilik bangunan tersebut diberi peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan.

 

BAB III

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

 

(1) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan permanen dikenakan retribusi yang besarnya 2 % dari anggaran pembangunan;

(2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan semi permanen dikenakan retribusi yang besarnya 1 1/2 % dari anggaran pembangunan;

(3) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sementara dikenakan retribusi yang besarnya 1 % dari anggaran pembangunan;

(4) Bangunan-bangunan yang berfungsi sosial seperti rumah-rumah ibadah dan panti asuhan dibebaskan dari pembayaran yang dimaksud dalam pasal ini.

 

 

 

Pasal 5

 

Dilarang mendirikan bangunan baru, merubah bangunan dan lain-lain tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

 

Pasal  6

 

Pembayaran retribusi sesuai pasal 4 diatas langsung disetor ke Kas Daerah.

 

 

BAB  IV

PENYIDIKAN

 

Pasal  7

 

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentua-ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 8

 

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebgaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini :

  • Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  • Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  • Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  • Melakukan penyitaan benda atau surat;
  • Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  • Mengambil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
  • Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
  • Mengadakan tindakan Izin menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:

  • Pemeriksaan tersangka;
  • Pemasukan rumah;
  • Penyitaan benda;
  • Pemeriksaan surat;
  • Pemeriksaan saksi;
  • Pemeriksaan dari tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Polisi Negara.

 

 

BAB  V

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 9

(1) Pelanggaran terhadap pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal iniadalah tindak pidana pelanggaran.

 

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum cukup jelas dalam Peraturan Daerah ini akan datur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

Pasal  11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 8/PD/MT/1976 beserta Peraturan – Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal  12

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Tual, 18 Juni 1987.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

ALI THAHIR, BA

 

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 


DRS. CHR. RAHANRA

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Dengan Surat Keputusan tanggal 9 Mei 1988 Nomor 188.342/SK/381/88.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara tanggal 16 Mei 1988 seri : B

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

 

 

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

NIP. 630001916

Last Updated on Monday, 09 August 2010 02:31  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 250 guests online