• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home

Bupati Maluku Tenggara Pimpin Apel Akbar Pasca Libur Lebaran

E-mail Print PDF

Langgur, Info Publik-Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara berkelanjutan melakukan penegakan disiplin dan tata kelola kinerja disemua organisasi perangkat daerah sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara melalui penyelenggaraan Apel Akbar Pasca Lebaran Tahun 2019 yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun di Halaman Kantor Bupati Maluku Tenggara yang baru, Langgur Senin (10/06).

Pada kesempatan tersebut Bupati M. Thaher Hanubun menjelaskan bahwa Apel Besar tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Menpan No B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, inti dari surat ini adalah Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur pada Hari ini, Senin, 10 Juni 2019. Terkait dengan surat Menpan tersebut Bupati Thaher Hanubun memerintahkan Kepala OPD untuk menyampaikan Daftar Hadir untuk dipreoses.

Bupati juga menegaskan bahwa, kepala Perangkat Daerah segera menjatuhkan sanksi hukuman disiplin terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari ini, karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 PP 53 Tahun 2010. Selanjutnya, tegas Bupati pada pelaksanaan Apel Besar ke-2 ini, Beliau memberikan perhatian terkait beberapa hal : Disiplin yaitu kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan evaluasi masalah utama penegakkan disiplin adalah komitmen penegakan disiplin.

Lanjut Bupati, faktor lemahnya komitmen disebabkan karena mekanisme dan tata cara penjatuhan disiplin belum dipahami secara baik oleh ASN dan pejabat yang berwenang, lemahnya sistem pengendalian penegakkan disiplin; perlu adanya kebijakan reward terhadap ASN yang berdisiplin dan berkinerja tinggi serta benturan kepentingan terhadap konsisten penjatuhan hukuman disiplin.

Last Updated on Tuesday, 11 June 2019 16:43  

Hukum

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Simple Video Flash Player Module



Get the Flash Player to see this player.