• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home

Bupati Malra Dorong Sektor Pertanian Dukung Ekonomi Kerakyatan

E-mail Print PDF

Langgur.., Info Publik-Bupati Maluku Tenggara Malra M. Thaher Hanubun menyatakan, sektor pertanian di daerah ini dituntut mampu bersinergi dan terintegrasi dengan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Selasa, (9/4/2019)

Hal ini disampaikan Bupati M. Taher Hanubun dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Abd. Hamid Ingratubun, saat membuka acara Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Pertanian di Balroom Hotel Aurelia Kimson Langgur, Selasa. (9/4/2019).

Menurut Bupati, dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Malra periode 2019-2023 adalah terwujudnya masyarakat yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan, maka sektor pertanian dituntut untuk mampu bersinergi dan terintegrasi dengan para pemangku kepentingan dalam menjalankan misi ke tiga yakni mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Disampaikan bahwa penyusunan Renstra didasarkan pada Permendagri nomor 85 tahun 2017, tujuannya untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, untuk lima tahun ke depan.

Mengingat sektor pertanian dalam arti luas cukup berat untuk dikembangkan menjadi unggulan daerah, di mana evaluasi atas kinerja pada 2017 menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) kabupaten Malra meningkat menjadi 95,51 dan 2018 menjadi 99,30. Ini menunjukan petani Malra belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan sebagai Bupati menginginkan NTP lebih besar dari 102, sehingga petani selain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga mempunyai tabungan masa depan.

Last Updated on Sunday, 14 April 2019 16:29  

Hukum

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Simple Video Flash Player Module



Get the Flash Player to see this player.