• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home

Bupati Malra Sampaikan Penjelasan RANPERD Pembentukan OPD.

E-mail Print PDF

Langgur, Info Publik-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malra sebagai perpanjangan tangan dari rakyat Maluku Tenggara bersama Pemerintah Daerah membahas berbagai isu strategis serta kebutuhan public.

Rapat Paripurna dalam Rangka Penjelasan Bupati Malra Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Malra di Ruang Sidang DPRD Malra, Jumat, (6/9). Bupati Malra M. Taher Hanubun dalam penjelasannya Ranperda dimaksud mengataka bahwa RANPERDA ini sudah dilakukan dalam beberapa tahapan evaluasi dan pengkajian bersama antara Pemerintah Kabupaten Malra, Pemprov Maluku dan Kemeterian Dalam Negeri.

Menurut Hanubun kedua instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi secara berjenjang pemerintahan dalam hal ini pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam kajian Akademis Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah lingkup Pemkab Malra Provinsi Maluku Tahun 2019 sebagai lampiran Ranperda dimaksud. Menurutnya, hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah tersebut juga diperkuat dengan hasil evaluasi Gubernur Maluku sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang tertuang dalam surat Gubernur Maluku Nomor : 060/2054, tanggal 27 Juni 2019 perihal Hasil Evaluasi penataan Perangkat Daerah Pemkab Malra Tahun 2019.

Terkait surat Gubernur dimaksud, maka substansi surat Gubernur Maluku tersebut adalah bahwa sesuai hasil evaluasi maka besaran dan susunan perangkat daerah Pemkab Malra sebagaimana tercantum dalam Ranperda terdiri dari : Sekretariat Daerah Tipe B dengan 3 Asisten dan 9 Bagian, Sekretariat DPRD Tipe C, Inspektorat Daerah Tipe A, Dinas Daerah berjumlah 21 Dinas terdiri dari : 4 Dinas Tipe A, 9 Dinas Tipe B (termasuk Satpol PP) dan 8 Dinas Tipe C, Badan terdiri dari : 2 Badan Tipe A, 1 Badan Tipe B serta Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya terdiri dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A.

Selanjutnya Kecamatan terdiri dari 11 Kecamatan Tipe B. Sebagai penjelasan tambahan bahwa persetujuan Gubernur Maluku sebagai wakil Pemerintah Pusat tentang pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kab. Malra sementara dalam proses pengkajian oleh Pemprov Maluku, melalui Biro Pengelola Perbatasan Negara dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah sedangkan penetapan lokasi prioritas (Lokpri) Kecamatan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Malra oleh Pemerintah Pusat melalui BNPP dan BAPPENAS. Selain dasar regulasi tersebut, evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah Pemkab. Malra dilatarbelakangi oleh fokus pencapaian target dari Visi dan misi Pemda Kab. Malra periode 2018-2023. Olehnya itu Bupati harapkan dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD Malra guna kelanjutan penetapan Ranperda tersebut.

Last Updated on Saturday, 07 September 2019 18:40  

Hukum

JW Media Player

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Simple Video Flash Player Module



Get the Flash Player to see this player.