• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1996 Susunan Organisasi RSUD Kab MALRA

Susunan Organisasi RSUD Kab MALRA

E-mail Print PDF

 

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  : 1                  Tahun : 1997                 Seri  : D                       Nomor : 01

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 03 TAHUN  1996

 

TENTANG

 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  • bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan berlandaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994;
  • bahwa untuk maksud sebagaimana  tersebut pada butir a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengAn Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
  8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 99/Menkes/SK/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah Tual Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara ;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah pengelompokkan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan pembedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan ;
  • Pelayanan Medis Spesialistik Daerah adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah serta kesehatan anak ;
  • Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, saraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patalogi klinis, patalogi anatomi dan pelayanan spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan ;
  • Pelayanan Medis Sub Spesialistik Luas adalah pelayanan Sub spesialistik disetiap spesialisasi yang ada.

 

B A B   II

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

 

Pasal  2

 

(1)   Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit pelaksanan teknis Dinas Kesehatan ;

(2)   Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Taktis Operasional kepada Kepala Daerah.

 

Pasal 3

 

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

 

Pasal 4

 

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

  • Menyelenggarakan pelayanan medis ;
  • Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
  • Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
  • Menyelenggarakan pelayanan rujukan ;
  • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ;
  • Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ;
  • Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

 

 

Bagian Kedua

KLASIFIKASI

 

Pasal 5

 

Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah kelas C.

 

Pasal 6

 

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar.

 

 

B A B   III

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal  7

 

(1)   Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

  • Direktur ;
  • Seksi Keperawatan ;
  • Seksi Pelayanan ;
  • Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis ;
  • Sub Bagian Keuangan dan Program ;
  • Instalasi ;
  • Komite Medis dan Staf Medis Fungsional ;
  • Dewan Penyantun ;
  • Satuan Pengawasan Intern.

(2)   Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tersebut ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran  Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 8

 

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

 

Pasal 9

 

(1)   Seksi membawahkan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) Sub Seksi ;

(2)   Sub Bagian membawahkan sebanyak – banyaknya 4 (empat) Urusan ;

(3)   Instalasi sekurang – kurangnya 9 (sembilan) Instalasi.

 

Pasal 10

 

(1)   Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan ;

(2)   Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien ;

(3)   Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekan Medis mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi ;

(4)   Instalasi mempunyai tugas meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, perawatan intensif, radiologi, farmasi, gizi, patalogi dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.

 

Pasal 11

 

(1)   Berdasarkan beban kerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Direktur, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

(2)   Tugas dan wewenang Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan oleh Direktur.

 

 

BAB IV

I N S T A L A S I

Pasal  12

 

(1)   Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit ;

(2)   Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non struktural ;

(3)   Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

(4)   Perubahan jumlah jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

 

BAB V

KOMITE MEDIS

 

Pasal 13

 

(1)   Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari Anggota Staf Medis Fungsional ;

(2)   Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;

(3)   Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika propesi, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ;

(4)   Dalam melaksanakan tugasnya Komoite Medis dapat dibantu oleh Panitia – panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga propesi lainnya secara ex – officio ;

(5)   Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus ;

(6)   Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur ;

(7)   Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur.

 

BAB VI

STAF MEDIS FUNGSIONAL

 

Pasal 14

 

(1)   Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional ;

(2)   Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;

(3)   Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokan sesuai dengan keahliannya ;

(4)   Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti tertentu ;

(5)   Rumah Sakit Umum Daerah, Ketua Kelompok diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Direktur.

 

BAB VII

PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS

 

Pasal 15

 

(1)   Paramedis Fungsional adalah Paramedis Perawatan dan Non Perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam Jabatan Fungsional ;

(2)   Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi ;

(3)   Penempatan Paramedis Perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Keperawatan atas usul Kepala seksi Terkait ;

(4)   Penempatan Paramedis Non Perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi terkait.

 

 

BAB VIII

DEWAN PENYANTUN

 

Pasal 16

 

(1)   Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari Unsur Pemilik Rumah Sakit, Pemerintan dan Tokoh Masyarakat ;

(2)   Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;

(3)   Dewan Penyantun ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

 

 

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN

 

Pasal 17

 

(1)   Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya Rumah Sakit ;

(2)   Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

BAB X

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

 

Pasal 18

 

Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah.

 

BAB XI

TATA KERJA

 

Pasal 19

 

(1)   Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Umum Daerah dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan cara yang sebaik – baiknya ;

(2)   Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan Daerah ;

(3)   Rumah Sakit Umum Daerah secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan Daerah dan pembinaan teknis oleh Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah.

 

Pasal 20

 

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup satuan kerjanya.

 

Pasal 21

 

(1)   Penambahan/perubahan jumlah Wakil Direktur, Seksi, Sub Bagian, Sub Seksi dan Urusan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri ;

(2)   Usul penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

 

 

 

B A B  XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   22

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 23

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

Pasal   24

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

 

Di tetapkan diTual,

Pada tanggal 18 Juli 1996

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

 


Disahkan oleh  Gubernur kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan tanggal 8 Januari 1997

Nomor  : 01Tahun 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Maluku Tenggara
Nomor : 01 Tahun 1997  Seri : D  Tanggal         :15 Januari 1997
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  03 TAHUN  1996

 

TENTANG

 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dinaikkan kelasnya dari kelas D menjadi kelas C.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

Pasal 2 s/d Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7 s/d Pasal 11

Pasal 12 s/d Pasal 17

Pasal 18 s/d Pasal 22

Pasal 23 s/d Pasal 25

:

:

:

:

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Last Updated on Saturday, 31 July 2010 17:13  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 227 guests online