• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1996 Rutrk Elat Tahun 1995 - 2014

Rutrk Elat Tahun 1995 - 2014

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor  : 2                   Tahun : 1998                 Seri  : D                   Nomor : 02




PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 07 TAHUN  1996


TENTANG


RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ELAT TAHUN 1995-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :
















Mengingat   :

  • Bahwa untuk mewujudkan suatu rencana kota yang mantap yang sifatnya operasional dan mengikat, baik bagi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal maupun Warga Kota untuk dipatuhi demi mewujudkan peningkatan kwalitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kota sehingga terciptanya suasana aman, tertib, lancar dan sehat maka perlu adanya suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota ;
  • Bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat Tahun 1995 – 2014 memuat rumusan dan arahan kebijaksanaan pengembangan kota secara internal serta menjadi dasar bagi penyusunan program – program pembangunan kota Lintas Sektoral dan Daerah dalam jangka panjang di dalam batas wilayah Administratif Kota Elat ;
  • Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat tahun 1995 – 2014 dengan suatu Peraturan Daerah.
  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang – Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
  3. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok – Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
  5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata   Ruang Nasional ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
  9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 - 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Ruang Kota untuk Umum ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Wilayah Perkotaan ;
  18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara


M E M U T U S K A N


Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ELAT TAHUN 1995 - 2014


B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kota Elat adalah Kota secara Administratif berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan Kei Besar di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program – program pembangunan kota ;
  • Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk diatas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota ;
  • Bagian Wilayah Kota Elat adalah suatu kesatuan wilayah dari kota yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan Fasilitas Kota ;
  • Instansi Vertikal adalah Perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.



B A B   II

MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal  2


(1)   Maksud menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah tersedianya suatu Rencana Kota yang mantap yang sifatnya operasional dan mengikat, baik bagi Pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun bagi warganya untuk dipatuhi ;

(2)   Tujuan menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga kota sehingga terciptanya suasana Aman, Tertib, Lancar dan Sehat (ATLAS).



B A B   III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ELAT


Pasal  3


(1)   Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat ditetapkan dalam bentuk uraian yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

  • BUKU I         : BUKU KOMPILASI DATA ;
  • BUKU II        : BUKU ANALISA ;
  • BUKU III       : BUKU RENCANA,dan dilengkapi dengan peta – peta.

(2)   Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4


(1)   Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini mempunyai ruang lingkup sebagai suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota yang strategi pengembangannya meliputi kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (1995 – 2014), serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 (lima) tahun sejalan dengan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) Tahun Daerah ;

(2)   Kebijaksanaan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dimaksud dapat dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Teknis Ruang Kota.


Pasal 5


(1)   Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang Kota Elat, baik oleh Pemerintah maupun Swasta harus menyesuaikan dan atau mengarah pada Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat ;

(2)   Pengendalian ruang dan program pembangunan Kota Elat harus menampakkan watak dan ciri perkotaan, meliputi :

  • Fisik dan lingkungan hidup ;
  • Ekonomi ;
  • Sosial Budaya.


Pasal 6


(1)   Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat mempunyai wilayah perencanaan yang meliputi seluruh wilayah Administratif Kota Elat yang terdiri dari sub – sub  wilayah pengembangannya yaitu :

  • Sub Wilayah Pengembangan Kota Elat arah Timur ;
  • Sub Wilayah Pengembangan Kota Elat arah Barat ;
  • Sub Wilayah Pengembangan Kota Elat arah Utara ;
  • Sub Wilayah Pengembangan Kota Elat arah Selatan.

(2)   Dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat, Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang peruntukan/pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.


BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal  7


(1)   Pelanggaran atas ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

(2)   Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.


B A B   V

P E N Y I D I K A N


Pasal  8


Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya  ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



Pasal 9


(1)   Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat   sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, berwenang :

  • Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  • Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan ;
  • Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  • Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  • Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  • Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  • Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  • Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.


(2)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang :

  • Pemeriksaan tersangka ;
  • Pemasukan rumah ;
  • Penyitaan benda ;
  • Pemeriksaan surat ;
  • Pemeriksaan saksi ;
  • Pemeriksaan ditempat kejadian perkara.

Berita Acara sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.





B A B   VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   10


(1)   Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Rencana         Kota Elat ;

(2)   Peraturan Daerah ini dapat dibuat evaluasi setiap 5 (lima) tahun ;

(3)   Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.




Pasal   11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.




Di tetapkan diTual,

Pada tanggal 18 Juli 1996.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALUKU TENGGARA

 

 

 

DRS. Hi. A. G. WOKANUBUN. BA

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN




Disahkan oleh  Gubernur kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan tanggal 19 Maret 1998

Nomor  : 188.342 – 114/98

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Maluku Tenggara

Nomor : 02 Tahun 1998  Seri : D  Tanggal         :25 Maret 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,



DRS. PIET   FAR -  FAR

N I P.   :  630001916


PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  07 TAHUN  1996


TENTANG


RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ELAT TAHUN 1995 - 2014


I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan ruang kota serta pengelolaan pembangunan Kota Elat untuk menjamin pembangunan kota secara internal untuk menjadi dasar bagi penyusunan program pembangunan Kota Lintas Sektoral dan Daerah dalam jangka panjang, maka perlu suatu rencana kota yang mantap dan sifatnya operasional serta mengikat bagi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal maupun warga masyarakat untuk dipatuhi, yang dituangkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Dobo Tahun 1995 – 2014.

Bahwa dengan adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat Tahun 1995 – 2014  yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik Kota Dobo dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, yang antara lain :

  • Merupakan pedoman, landasan dan garis – garis kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kota Dobo yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;
  • Merupakan satu uraian keterangan dan petunjuk – petunjuk serta prinsip – prinsip pokok pembangunan fisik Kota yang berkembang secara dinamis dan didukungoleh pengembangan Potensi, Ekonomi, Budaya, Politik, Pertahanan Keamanan, Pendidikan Teknologi yang menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang harus dilaksanakanoleh Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Elat Tahun 1995 – 2014 dengan suatu Peraturan Daerah.


II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3 s/d pasal 7

Pasal 8 s/d pasal 11

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Last Updated on Saturday, 31 July 2010 16:16  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 228 guests online