• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2005 Retribusi Izin Kendaraan Atas Air

Retribusi Izin Kendaraan Atas Air

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

 

 

 

 

Nomor  : 23                        Tahun  : 2005                 Seri  : C                     Nomor  : 16

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  05  TAHUN  2005

 

T E N T A N G

 

RETRIBUSI IZIN USAHA KENDARAAN DI ATAS AIR

 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

BUPATI  MALUKU  TENGGARA,

 

Menimbang  :          a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan sebagai upaya ekstensifikasi,  pendapatan asli daerah, maka sebagai implementasi dari amanat pasal 14 ayat (1) huruf d dan pasal 18 ayat (3) huruf b dan c serta ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan upaya dan langkah kongkrit dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah;

  1. bahwa sehubungan dengan maksud sesuai huruf a diatas maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pengaturan atas pemanfaatan tata ruang wilayah laut dalam wilayah Kabupaten, perlu mengatur ketentuan aktifitas usaha kendaraan di atas air;
  2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Kendaraan di Atas Air.

 

Mengingat    :         1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemban Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lebaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat          Daerah;

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 Nomor 13 Seri D);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH  KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN  :

 

Menetapkan :          PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KENDARAAN DI ATAS AIR.

 

 

B A B   I

KETENTUAN   UMUM

 

Pasal   1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabuapten Maluku Tenggara;
  3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;

5.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

  1. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
  4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

10. Izin Usaha Kendaraan di Atas Air adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mengoperasikan kendaraan di atas airnya untuk angkutan orang, barang dan jasa di wilayah daerah dengan memungut bayaran;

11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat pendaratan kapal;

13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan  besarnya jumlah retribusi yang terutang;

15. Surat  Tagihan  Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perUndang – Undangan Retribusi Daerah;

18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

B A B    II

NAMA,  OBJEK  DAN  SUBJEK  RETRIBUSI

 

Pasal   2

 

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kendaraan di Atas Air, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas aktifitas kendaraan di atas air dalam wilayah perairan Kabupaten.

 

Pasal 3

 

Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan usaha kendaraan di atas air meliputi  :

  1. kendaraan di atas air bermesin dalam;
  2. speed boat;
  3. motor temple.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha kendaraan di atas air.

 

Pasal 5

 

Motor Tempel bantuan Pemerintah yang karena kondisi tertentu dialih fungsikan maka harus dikenakan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini, termasuk izin insidentil.

 

 

B A B   III

KETENTUAN PERIZINAN

 

Pasal  6

 

(1)   Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha kendaraan di atas air dalam wilayah daerah wajib memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(2)   Izin Usaha Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3)   Izin Usaha Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

 

Pasal 7

 

(1)   Izin Usaha Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila   :

a. atas permohonan sendiri;

b. masa berlaku izin selesai;

c. diperoleh secara tidak sah;

d. dicabut oleh Bupati.

(2)   Bupati berwenang mencabut Izin Usaha Kendaraan di Atas Air karena  :

a. tidak memenuhi lagi persyaratan yang tercantum dalam Izin;

b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

 

Pasal 8

 

(1)   Untuk memperoleh Izin Usaha Kendaraan di Atas Air, orang pribadi atau badan atau kuasanya harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.

(2)   Untuk kelancaran proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku Unit Teknis.

(3)   Pendelegasian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat tetap dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali demi kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(4)   Tata cara pengajuan permohonan, syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha dan tata cara pendelegasian kewenangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal 9

 

Retribusi Izin Usaha Kendaraan di Atas Air digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

 

 

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal 10

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang digunakan sesuai obyek pungutan.

 

 

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal 11

 

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara efisien serta ekonomis.

 

 

 

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

 

Pasal 12

 

(1)   Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan Kendaraan di Atas Air yang digunakan untuk usaha komersial.

(2)   Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut  :

 

 

NO

JENIS KENDARAAN DI ATAS AIR

BESARNYA TARIF

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

 

Mesin Dalam

-   3 s/d 6 GT

-    7 s/d 20 GT

-    21 s/d 35 GT

-    36 s/d 50 GT

-    51 GT Ke atas

 

Speed Boat

 

Motor Tempel 6 PK ke atas

 

 

 

 

Rp. 150.000,- /Tahun

Rp. 250.000,- /Tahun

Rp. 300.000,- /Tahun

Rp. 400.000,- /Tahun

Rp. 500.000,- /Tahun


Rp. 200.000,- /Tahun

 

Rp. 100.000,- /Tahun

 

 

 

 

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

 

Pasal  13

 

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Usaha Kendaraan di Atas Air

 

 

 

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

 

Pasal 14

 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

 

Pasal 15

 

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

BAB  X

SURAT PENDAFTARAN

 

Pasal  16

 

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

BAB  XI

PENETAPAN RETRIBUSI

 

Pasal 17

 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

BAB  XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

 

Pasal  18

 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT.

 

 

BAB  XIII

SANKSI ADMINISTRASI

 

Pasal  19

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

BAB  XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

 

Pasal  20

 

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 


BAB  XV

TATA CARA PENAGIHAN

 

Pasal  21

 

(1) Pengeluaran surat teguran / penagihan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

BAB  XVI

K E B E R A T A N

 

Pasal 22

 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

Pasal 23

 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak, atau mengurangi besarnya retribusi yang terhutang ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

BAB   XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal 24

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur .

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

 

Pasal 25

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a.  diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB  XIX

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal  26

 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

BAB XX

P E N Y I D I K A N

 

Pasal 27

 

(1)         Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

(2)         Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  :

  1. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan    berkenaan dengan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah  agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  2. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana  Retribusi Daerah.
  3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak  pidana di bidang  Retribusi Daerah ;
  4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  5. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah  ;
  7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerikasa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  10. menghentikan penyidikan;
  11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

 

(3)         Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 28

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka  Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 36 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Kendaraan di Atas Air dinyatakan  tidak berlaku lagi.

Pasal  29

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal  30

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Disahkan di Tual

pada tanggal  18  Agustus  2005

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

DiUndangkan di Tual

pada tanggal  18  Agustus  2005

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA,

DRS. NURDIN RAHAWARIN

Pembina Tkt I

NIP. 010120752

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  05  TAHUN 2005

 

TENTANG

 

 

RETRIBUSI IZIN USAHA KENDARAAN DIATAS AIR

 

I.  Penjelasan Umum.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan demokratisasi dibidang pemerintahan karena amanat Undang-Undang tersebut lebih mengedepankan Asas Desentralisasi selain Dekonsentrasi dan pembantuan, yang berwujud dalam pelaksanaan “otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab”.

Implementasi daripada otonomi daerah mengandung makna kemandirian  yang antara lain bahwa daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk berprakarsa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang dirumuskan dalam konsep kebijakan peneyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam tatanan bingkai Negara Kesatuan.

Mewujudkan makna dan tujuan otonomi daerah dilaksanakan secara proporsional sesuai potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka upaya pencapaian tujuan otonomi daerah yang antara lain, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah, pemerataan pembangunan, maka salah satu upaya konkrit yang harus dilaksanakan menyertai pelaksanaan otonomi daerah itu adalah  : “Menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah untuk kepentingan daerah dengan menghormati prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan”.

Kerangka dasar mewujudkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berupa kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan atau kebijakan Pemerintah Daerah yang dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang pada hakekatnya memberikan jaminan kepada semua pihak yang terkait dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung di daerah, lebih khusus lagi hal-hal yang terkait dengan hak ataupun kewajiban.

Untuk melaksanakan amanat pasal 14 ayat (1) huruf d dan pasal 18 ayat (3) huruf b dan c serta ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rertribusi Daerah, maka kegiatan usaha kendaraan di atas air merupakan jenis sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pendaptan melalui sistim pembinaan dan pengawasan yang teratur dan sistimatis. Atas dasar pemikiran tersebut, izin usaha kendaraan di atas air termasuk pembinaan dan pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

 

II.  Penjelasan pasal demi pasal.

 

Pasal 1 s/d pasal 2            :  cukup jelas.

Pasal 3 butir 1 dan 2         :  cukup jelas.

butir 3                  :  motor tempel yang dimaksudkan adalah yang digunakan untuk angkutan orang, barang dan jasa dengan dipungut bayaran.

Pasal 4                                :     cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) dan (2)     :  cukup jelas.

ayat (3)                : dimaksudkan bahwa izin tersebut hanya dapat digunakan oleh pemegang izin dan apabila mau dialihkan kepada orang lain maka harus dengan persetujuan Bupati.

Pasal 6 s/d pasal 9            :  cukup jelas.

Pasal 10                           :  jasa yang dimaksudkan adalah termasuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha kendaraan di atas air.

Pasal 11                           :  cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1)              :  cukup jelas.

ayat (2) butir 1, 2   :     cukup jelas.

butir 3    :  untuk motor tempel 2 s/d 5 PK tidak termasuk / tidak dikenakan pungutan retribusi sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13 s/d pasal 16        :  cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1)              :  yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam proses pemungutan rertribusi, Pemerintah Daerah dengan sangat selektif dapat mengajak bekerja sama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya banyak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)                :  cukup jelas.

Pasal 18 s/d pasal 22        :  cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1)              :  Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

ayat (2) dan (3)     :  cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1)              :  Saat kedaluarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2) huruf a     :  Dalam hal diterbitkan surat teguran maka kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

huruf b    :  yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, sedangkan yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara langsung mengakui bahwa ia mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contohnya :

-    Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran /penundaan pembayaran.

-    Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

ayat (3)                : cukup jelas.

Pasal 25 s/d pasal 30        : cukup jelas.

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 105

Last Updated on Thursday, 05 August 2010 15:16  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 196 guests online