• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Perda POL

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 22                        Tahun  : 2005                 Seri  : D                     Nomor  : 07


 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  04  TAHUN 2005

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  • bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
  14. Keputusan Bersama Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

 

 

MEMUTUSKAN  :

 

 

Menetapkan       :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara
  • Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seseorang pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

 

 

BAB II

PEMBENTUKAN

 

Pasal  2

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

BAB  III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

 

Pasal  3

 

(1) Kantor Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Ketertiban dan Kebakaran.

(2) Kantor Polisi Pamong Praja di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

 

Pasal  4

 

Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dibidang Ketertiban dan Kebakaran.

Pasal  5

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini , Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

  • Perumusan Kebijaksanaan Teknis di bidang Ketertiban dan Kebakaran;
  • Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketertiban dan Kebakaran.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  6

 

(1) Bagan Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri dari :

  1. Kepala Kantor;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Bina Ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah;
  4. Seksi Pemadaman Kebakaran;
  5. Seksi Informasi dan Penyuluhan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang  tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  7

 

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, masing-masing Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

BAB  IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal  8

 

Di lingkungan Kantor dapat di tempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal  9

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Lambaga Teknis sesuai dengan kahlian dan keterampilannya.

 

Pasal  10

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini terdiri dari, sejumlah tenaga dalam berbagai Jabatan Fungsional  yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja Kantor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB  V

TATA  KERJA

 

Pasal  11

 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dalam satuan Organisasi masing-masaing wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara Vertikal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

 

Pasal  12

 

(1) Setiap satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab kepada Kepala Kantor secara berjenjang.

(2) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor, melaksanakan Koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Paraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi  wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

 

 

BAB  VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

 

Pasal  13

 

Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan susunan Kepegawaian Kantor diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal  14

 

(1) Setiap Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan perudang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dalam lingkungan Kantor, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

(3) Pegawai Negeri Sipil dalam menduduki Jabatan Fungsional dalam lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

 

 

BAB  VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  15

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 289 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini di tetapkan oleh Bupati.

 

Pasal  16

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

­

Disahkan    di    Tual

pada tanggal  18  Agustus  2005

BUPATI MALUKU TENGGARA,


HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

Diundangkan  di Tual

pada tanggal  18  Agustus  2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

 

DRS. NURDIN RAHAWARIN

Pembina Tkt I

NIP : 010 120 752

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2004  NOMOR 07 SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  04  TAHUN 2005

 

TENTANG


PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR

POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

I.  Penjelasan Umum

 

Pelaksanaan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32          Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten dan kota untuk mendorong daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta masyarakat maupun pengembangan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat maka kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu aspek yang sangat strategis untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas maka perlu membentuk kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tenggara khusus untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah telah terbentuk dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dimana belum termasuk organisasi Kantor Polisi Pamong Praja dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana pembentukan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian maka dengan dikeluarkan Peraturan Pemeirntah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara, mengingat kota Tual selaku ibukota Kabupaten Maluku Tenggara berkembang sangat pesat karena fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan industri mengakibatkan tingginya arus urbanisasi. Sebagai konsekwensi logis dari adanya urbanisasi tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang wilayah kota baik baik ruang wilayah pemukiman, ruang wilayah pendidikan, ruang wilayah perdagangan dan industri.

Tatanan kehidupan masyarakat yang menyertai sempitnya ruang wilayah kota tersebut bisa berdampak kepada timbulnya benturan kepentingan antar masyarakat.

Permasalahannya yang sangat mengemuka antara lain   :

- Benturan kepentingan masyarakat di tempat pusat perdagangan sebagai dampak daripada keinginan untuk tetap mempertahankan lahan tempat berusaha;

-  Tidak tertibnya kehidupan masyarakat kota yang hetrogen dengan keinginan yang beragam yang membuat kota tidak teratur sesuai tata ruang kota yang bisa menimbulkan ancaman kebakaran.

Berdasarkan kondisi fisik kota Tual dan tatanan kehidupan masyarakat saat ini maka kebutuhan masyarakat akan ketentraman dan ketertiban sudah semakin nampak dan mendesak untuk ditangani secara terkoordinasi dan sinergis.

 

II.  Penjelasan Pasal demi Pasal.

 

Pasal 1 s/d pasal 16          :  cukup jelas.

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 104

Last Updated on Friday, 06 August 2010 13:37  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 193 guests online