• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2005 Perda Izin Usaha Perindag

Perda Izin Usaha Perindag

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 24                        Tahun  : 2005                 Seri  : C                     Nomor  : 17

 


 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  06  TAHUN  2005

T E N T A N G


RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

BUPATI  MALUKU  TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka sebagai implementasi dari amanat pasal 14 ayat (1) huruf n dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
  • bahwa sehubungan dengan maksud sesuai huruf a diatas maka dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan perlu mengatur ketentuan perizinan bidang usaha perindustrian dan perdagangan;
  • bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);\
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemban Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lebaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 Nomor 13 Seri D).

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH  KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN  :

 

Menetapkan :          PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

 

B A B   I

KETENTUAN   UMUM

 

Pasal   1

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan   :

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara:
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  7. Dinas Peindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara;
  8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  9. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
  10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang dikeluarkan untuk setiap usaha yang mengolah bahan mentas, bahah baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi termasuk tanda daftar industri;
  11. Retribusi  Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
  12. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan  pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau potongan Retribusi tertentu;
  13. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
  14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;
  15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat  SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan  yang  menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  19. Surat Keputusan keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKDRLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  20. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
  21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

B A B    II

NAMA,  OBJEK  DAN  SUBJEK  RETRIBUSI

 

Pasal   2

 

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan usaha Perindustiran atau Usaha Perdagangan.

 

Pasal 3

 

Obyek Retribusi izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan adalah pemberian izin untuk melakukan Usaha Perindustiran dan Perdagangan meliputi:

  1. Usaha Perdagangan;
  2. Usaha Industri;
  3. Tanda Daftar Gudang dan Ruang Penyimpanan, kecuali milik Pemerintah Daerah.

 

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi untuk Izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan.

 

 

 

B A B   III

KETENTUAN PERIZINAN

 

Pasal  5

 

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Perindustiran dan Perdagangan dalam wilayah daerah wajib memiliki izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan dari Bupati.

(2) Izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

 

Pasal 6

 

(1)  Izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila   :

  • atas permohonan sendiri;
  • masa berlaku izin selesai;
  • diperoleh secara tidak sah;
  • dicabut oleh Bupati.

(2) Bupati berwenang mencabut izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan    karena  :

 

Pasal 7

 

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peridustrian dan Perdagangan, orang pribadi atau badan atau kuasanya harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.

(2) Untuk kelancaran proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal selaku Unit Teknis.

(3) Pendelegasian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat tetap dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali demi kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(4) Tata cara pengajuan permohonan, syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha dan tata cara pendelegasian kewenangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal 8

 

Retribusi Izin Usaha Perindustiran dan Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

 

 

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal 9

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang digunakan sesuai obyek pungutan.

 

 

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal 10

 

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara efisien serta ekonomis.

 

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

 

Pasal 11

 

(1)   Struktur dan besarnya tarif izin Usaha Perdagangan ditetapkan per tahun  sebagai berikut :

a. untuk Usaha Perdagangan kecil sebesar

Rp.    75.000,-

b. untuk Usaha Perdagangan menengah sebesar

Rp.  150.000,-

c. untuk Usaha Perdagangan besar sebesar

Rp.  250.000,-

d. untuk usaha pembukaan kantor cabang sebesar

Rp.  100.000,-

 

(2)   Struktur dan besarnya tarif Izin Usaha Industri ditetapkan per tahun sebagai berikut  :

a. Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- sebesar

Rp.      75.000,-

b. Investasi diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- sebesar

Rp.    150.000,-

c. Investasi di atas Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000,- sebesar

Rp.    350.000,-

d. Investasi diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000 sebesar

Rp.    750.000,-

e. Investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- sebesar

Rp. 2.500.000,-

f. Investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- sebesar

Rp. 5.000.000,-

 

(3)   Tanda daftar gudang dan ruang penyimpanan sebesar       Rp.  1.000,-/m2

 

 

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

 

Pasal 12

 

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan diberikan.

 

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

 

Pasal 13

 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

 

Pasal 14

 

Saat terutangnya retrribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

 

Pasal 15

 

(1) Wajib Reribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SPdORD oleh wajib retribusi.

(4) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 

B A B   XI

PENETAPAN  RETRIBUSI

 

Pasal   16

 

(1)  Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

B A B   XII

TATA  CARA  PEMUNGUTAN

 

Pasal   17

 

(1)    Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)    Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

 

 

B A B   XIII

SANKSI  ADMINISTRASI

 

Pasal  18

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

B A B   XIV

TATA  CARA  PEMBAYARAN

 

Pasal  19

 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus sebelum izin diberikan.

(2) Retribusi yang terutang  dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

B A B   XV

TATA  CARA  PENAGIHAN

 

Pasal  20

 

(1)  Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2)  Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)  Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

BAB  XVI

K E B E R A T A N

 

Pasal  21

 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan Wajib retribusi harus dapat menbuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi  dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

Pasal  21

 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)  Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

BAB   XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal 22

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur .

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

BAB XVIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

 

Pasal 23

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

 

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 24

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

BAB  XX

P E N Y I D I K A N

 

Pasal 25

 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  :

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 26

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka  Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 39 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan  tidak berlaku lagi.

 

Pasal  27

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal  28

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Disahkan di Tual

pada tanggal  18  Agustus  2005

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal  18  Agustus  2005

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA,

 

DRS. NURDIN RAHAWARIN

Pembina Tk. I

NIP. 010120752

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2005 NOMOR 17  SERI C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  06  TAHUN 2005

 

TENTANG

 

RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 

 

I.  Penjelasan Umum.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan demokratisasi dibidang pemerintahan karena amanat Undang-undang tersebut lebih mengedepankan Asas Desentralisasi selain Dekonsentrasi dan pembantuan, yang berwujud dalam pelaksanaan “otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab”.

Implementasi daripada otonomi daerah mengandung makna kemandirian  yang antara lain bahwa daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk berprakarsa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang dirumuskan dalam konsep kebijakan peneyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam tatanan bingkai Negara Kesatuan.

Mewujudkan makna dan tujuan otonomi daerah dilaksanakan secara proporsional sesuai potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka upaya pencapaian tujuan otonomi daerah yang antara lain, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah, pemerataan pembangunan, maka salah satu upaya konkrit yang harus dilaksanakan menyertai pelaksanaan otonomi daerah itu adalah  : “Menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah untuk kepentingan daerah dengan menghormati prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan”.

Kerangka dasar mewujudkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berupa kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan atau kebijakan Pemerintah Daerah yang dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang pada hakekatnya memberikan jaminan kepada semua pihak yang terkait dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung di daerah, lebih khusus lagi hal-hal yang terkait dengan hak ataupun kewajiban.

Untuk melaksanakan amanat pasal 14 ayat (1) huruf n, dan ayat (2)   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rertribusi Daerah, maka pengaturan pengelolaan usaha dibidang perindustrian dan perdagangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sekaligus merupakan upaya pembinaan dan pengawasan serta pengendaliannya, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

 

II.  Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 s/d pasal 4

 

cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

 

cukup jelas.

ayat (3)

 

dimaksudkan bahwa izin tersebut hanya dapat digunakan oleh pemegang izin dan apabila mau dialihkan kepada orang lain maka harus dengan persetujuan Bupati

Pasal 6 s/d pasal 10

 

cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1), (2)

 

cukup jelas.

Ayat (3)

 

tarif retribusi dimaksud dikecualikan bagi gudang dan ruang penyimpanan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12 s/d 16

 

cukup jelas

Pasal 17 ayat (1)

 

yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam proses pemungutan rertribusi, Pemerintah Daerah dengan sangat selektif dapat mengajak bekerja sama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya banyak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

 

ayat (2)

 

cukup jelas

Pasal 18 s/d pasal 21

 

cukup jelas

Pasal 22 ayat (1)

 

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

ayat (2) dan (3)

 

cukup jelas

Pasal 23 ayat (1)

 

Saat kadaluarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2) huruf a

 

Dalam hal diterbitkan surat teguran maka kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

huruf b

 

yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, sedangkan yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara langsung mengakui bahwa ia mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contohnya :

-      Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran /penundaan pembayaran.

-      Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan

ayat (3)

 

cukup jelas.

Pasal 24 s/d pasal 28

 

cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 106

Last Updated on Thursday, 05 August 2010 14:47  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 192 guests online