• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2004 Pedoman Pembentukan Kec

Pedoman Pembentukan Kec

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


 

Nomor  : 15                  Tahun : 2004                 Seri  : E                Nomor : 15

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 10 TAHUN   2004

 

TENTANG

 

PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Kecamatan;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4350);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lemabaran Negara nomor 4262) ;
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk -produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2001 Nomor 07.

Dengan Persetujuan

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN  :

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA    TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN  DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin Kepala Kecamatan;
  7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  8. Kelurahan adalah  wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan;
  9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Daerah Kabupaten;
  10. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada suatu wilayah tertentu sebagai wilayah kecamatan sebagai akibat dilakukannya pemekaran, penghapusan dan pengabungan kecamatan;
  11. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan wilayah Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan;
  12. Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai Kecamatan;
  13. Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan wilayah Kecamatan yang dihapus kepada wilayah Kecamatan lain.

 

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

 

Pasal 2

 

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan pengabungan kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

  • peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  • percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
  • peningkatan keamanan dan ketertiban;
  • peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan serta masyarakat;
  • perpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan;
  • pelestarian tatanan adat istiadat guna mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan.

 

 

 

BAB III

SYARAT DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN

 

Pasal 3

 

(1) Pembentukan  dilakukan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :

  • jumlah penduduk minimal 5000 jiwa;
  • luas wilayah minimal 12,5 Km2;
  • Desa/ Kelurahan minimal 4 buah
  • kemampuan keuangan daerah;
  • social budaya;
  • sosial ekonomi;
  • sarana kesehatan dan pendidikan, serta
  • rentang kendali

(2) Pembentukan kecamatan yang merupakan hasil pemekaran, penghapusan dan pengabungan ditetapkan dengan peraturan daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

 

Pasal  4

 

(1) Pembentukan kecamatan dilakukan dengan sedapatnya memperhatikan keutuhan   Pemerintahan Adat dan wilayah adat.

(2) Apabila karena pertimbangan rentang kendali dan efisiensi pelayanan masyarakat, wilayah adat dapat dibagi dalam wilayah kecamatan yang berbeda tanpa mengganggu keutuhan Pemerintahan Adat dan hubungan adat istiadat masyarakat setempat.

 

Pasal 5

 

(1)   Prosedur pembentukan kecamatan dilakukan melalui mekanisme sebagai  berikut :

  • Adanya kemauan politik dari pemerintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
  • Pembentukan kecamatan harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  • Usul pembentukan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian;
  • Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian, segera disiapkan rancangan pembentukan kecamatan dalam bentuk peraturan daerah;
  • Rancangan pembentukan kecamatan disampaikan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

(2)   Prosedur Pemekaran, penggabungan dan atau penghapusan Kecamatan sama dengan prosedur pembentukan kecamatan.

 

 

BAB IV

KRITERIA PENETAPAN IBUKOTA KECAMATAN

 

Pasal  6

 

(1)   Untuk dapat ditetapkan sebagai ibukota kecamatan, calon ibukota       kecamatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Letaknya sangat strategis;
  • Tersedia sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan;
  • Tersedia luas areal;
  • Memiliki kepadatan penduduk;
  • Kondisi sosial budaya, ekonomi masyarakat setempat;
  • Rentang kendali.

(2) Tata cara penilian, penetapan dan atau penghapusan ibukota kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

BAB  V

KEWENANGAN KECAMATAN

 

Pasal  7

 

(1) Dengan terbentuknya Kecamatan, maka kewenangan kecamatan meliputi sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Bentuk dan jenis pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

BAB  VI

PEMERINTAHAN

 

Pasal  8

 

(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan diangkat seorang Camat dan Perangkat Kecamatan sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

(2) Camat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

 

 

Pasal 9

 

(1) Untuk melengkapi perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 7 dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Pembentukan Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan      berdasarkan      kebutuhan      dan     kewenangan     daerah

dengan memperhatikan usul dan pertimbangan Camat.

 

Pasal  10

 

Susunan Organisasi Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

 

 

BAB  VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  11

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 12

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

 

Ditetapkan  di  Tual

pada tanggal 25 Agustus 2004

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal 25 Agustus 2004

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA


DRS. NURDIN RAHAWARIN

NIP. 010120752

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI  E

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 10 TAHUN 2004

 

TENTANG

 

PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

PENJELASAN UMUM.

 

Dasar Pemikiran

  • Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan 0tonomi Daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sehingga wilayah kecamatan yang dulunya sebagai wilayah dekonsentrasi kini ditempatkan sebagai wilayah desentralisasi yang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut sebagai Perangkat Daerah.
  • Kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya yang ada pada daerah kabupaten dan daerah kota karena kecamatan merupakan tingkatan pemerintahan yang pembagiannya tepat berada pada daerah Kabupaten  dan daerah kota. Justru itu, kecamatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan semua urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota.
  • Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak jauh berubah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Perubahan itu hanya terjadi pada penempatan posisi kecamatan sebagai perangkat desentralisasi dan perangkat dekonsentrasi.
  • Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kecamatan dibentuk guna mengimplementasikan dan melaksanakan urusan di kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan.
  • Pembentukan Kecamatan disamping memperkuat pemerintahan Kabupaten juga dibentuk untuk memperkuat pemerintahan Adat (Basic Government) sehingga pemerintahan Daerah dan pemerintahan Adat diharapkan sejalan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Pembentukan kecamatan  dilakukan dengan mempertimbangkan hirarkhi raschap, sehingga tidak mematikan tatanan yang berkembang dan terpelihara sejak dahulu.

 

Dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keharmonisan pemerintahan daerah dengan pemerintahan adat (basic government), maka pembentukan kecamatan didasarkan atas pertimbangan :

a.  persyaratan pembentukan kecamatan sesuai peraturan yang berlaku;

b.  pembagian kecamatan mengakomodir wilayah Ratschap yang ada;

c.  Kecamatan dibentuk dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat.

 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1                     : cukup jelas

 

Pasal 2 huruf a s/d e  : cukup jelas

huruf f           : Hal ini sejalan dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kecamatan terdiri dari kumpulan Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum sesuai adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 3 ayat (1)

huruf a s/d d     : cukup jelas.

huruf e         :    Sosial budaya artinya bahwa pembentukan kecamatan harus pula memperhatikan kondisi masyarakat terutama tatanan adat istiadat masyarakat yang terpelihara dan berkembang sejak dahulu serta menjaga kekompakan komunitas masyarakat adat seperti ohoi, raschap, loor siw dan loor lim serta komunitas adat lainnya.

ayat (2)        : Cukup jelas

 

Pasal 4 dan pasal 5  : Cukup jelas

 

Pasal 6                : - Letaknya sangat strategis mengandung makna bahwa letak ibukota kecamatan dapat dijangkau oleh masyarakat dari desa/kelurahan yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut maupun masyarakat dari luar kecamatan;

-  Tersedia sarana dan prasarana pendukung mengandung makna bahwa penentuan ibukota kecamatan harus memperhatikan sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, keagamaan dan penerangan yang telah ada sedangkan yang dimaksudkan dengan prasarana adalah tersediannya jalan raya dan pelabuhan;

-  Tersedianya luas areal mengandung makna bahwa penempatan ibukota kecamatan diutamakan keiklasan dan kerelaan masyarakat untuk melapaskan tanah guna penempatan ibukota kecamatan dengan memperhatikan upaya pengembangan ke depan;

-  Memiliki kepadatan penduduk mengandung makna bahwa mengutamakan kemudahan jangkauan pelayanan kepada desa-desa bawahannya.

 

Pasal 7 s/d pasal 12 : Cukup jelas

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 60

Last Updated on Friday, 06 August 2010 16:00  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 101 guests online