• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Keu Daerah

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Nomor          : 4      Tahun : 2004                  Seri : E                Nomor : 04

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 02 TAHUN 2004

 

TENTANG

 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggung jawab sejalan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  • bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 173 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara ((Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Komulatif Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

 

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pernerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam ponyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
  7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
  9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengololaan Keuangan Daerah;
  10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban rnenyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
  11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah iainnya;
  12. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang Kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah;
  13. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
  14. Pemegang Kas adalah setiap pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
  15. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran;
  16. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;
  17. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada dinas dan atau lembaga teknis Daerah;
  18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
  19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
  20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
  21. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
  22. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
  23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
  24. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
  25. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
  26. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
  27. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  28. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  29. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

 

 

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

 

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang­-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

 

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

 

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

Pasal 5

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dikelola dan dicatat melalui Kas Daerah.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan prinsip-prinsip kinerja / prestasi kerja.

 

Pasal 7

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemampuan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.

(2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.

(3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

 

Pasal 9

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

 

Pasal 10

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ke dalam anggaran Belanja Tidak Tersangka.

 

Pasal 11

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

 

 

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Pertama

Struktur APBD

 

Pasal 12

 

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi semua   pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

 

Pasal 13

(1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.

(3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 14

Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undanqan yang berlaku.

 

 

Bagian Kedua

Pendapatan

 

Pasal 15

(1) Pendapatan daerah sebagai mana di maksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

(2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan, setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan, setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.

 

 

Bagian Ketiga

Belanja

 

Pasal 16

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini terdiri dari Bagian Belanja Aparatur,  Bagian Belanja Pelayanan Publik, Bagian Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Bagian Belanja Tidak Tersangka.

(2) Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

(3) Bagian Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka dapat dirinci menurut kebutuhan.

(4) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja dan  setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja.

 

Pasal 17

 

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

  • tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
  • tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
  • tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

 

Pasal 18

 

(1) Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dialokasikan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.

(2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka Penyelengaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yaitu

  • Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; dan
  • Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

 

Bagian Keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

 

Pasal 19

(1) Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah pada tahun yang berkenaan.

(2) Defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah pada tahun yang berkenaan.

(3) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi) dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Pos Pembiayaan, Kelompok Pengeluaran Daerah.

(4) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah & Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Pos Pembiayaan, Kelompok Penerimaan Daerah.

(5) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari   Surplus/Defisit ditambah dengan Kelompok Penerimaan Daerah dikurangi dengan Kelompok   Pengeluaran daerah.

 

Bagian  Kelima

Pembiayaan

 

Pasal 20

 

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

 

Pasal 21

 

(1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini   ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta janis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

(3) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersumber   dari kontribusi tahunan Panerimaan APBD, dan tidak diperkenankan menggunakan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 22

 

(1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Pos Pembiayaan Kelompok Pengeluaran Daerah, Jenis Transfer ke Dana Cadangan.

(2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada:

  • Pos Pembiayaan, Kelompok Penerimaan Daerah, Jenis Transfer dari Dana Cadangan;
  • Pos Belanja, Kelompok Belanja Modal,  Jenis , Obyek dan Rincian Obyek yang terkait dengan Kegiatan Penggunaan Dana Cadangan .

 

Pasal 23

Pembiayaan depresiasi atas Aktiva Tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 24

 

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Pos Pembiayaan,  Kelompok Penerimaan Daerah, Jenis Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan  diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian,Kelompok,  Jenis, Obyek  dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan pinjaman Daerah.

Pasal 25

(1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan, dianggarkan pada Pos Pembiayaan, Kelompok Pengeluaran Daerah, Jenis Pembayaran pokok Pinjaman.

(2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada Pos Belanja, Kelompok Belanja Administrasi Umum, Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Biaya Bunga Hutang.

 

 

BAB IV

PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama

Arah dan Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas

serta Plafond Anggaran Sementara

 

Pasal 26

(1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.

(2) Dalam Menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diawali dengan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, berpedoman pada Rencanana Strategis Daerah (RENSTRADA) dan atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah serta Pokok-pokok Kebijakan Nasional dibidang Keuangan Daerah.

(3) Arah dan Kebijakan Umum APBD dituangkan dalam bentuk Dokumen Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

 

Pasal 27

 

(1) Berdasarkan Nota Kesepakatan tentang Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Bupati menyusun Strategi dan Prioritas APBD serta Plafond Anggaran Sementara.

(2) Strategi dan Prioritas APBD serta Plafond Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif, guna dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja Perangkat Daerah.

(3) Hasil pembahasan Strategi dan Prioritas serta Plafond Anggaran Sementara ditetapkan oleh Bupati.

 

Bagian Kedua

Program Kegiatan dan Anggaran

 

Pasal 28

 

(4) Atas dasar Arah dan kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD serta Plafond Anggaran Sementara, Bupati memberikan Pedoman Kepada Perangkat Daerah dalam menyusun usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.

(5) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip Anggaran Kinerja/Prestasi Kerja.

 

Pasal 29

(1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap  Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

(2) RASK disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Pendapatan, Belanja dan Surplus (difisit).

(3) Khusus untuk Pendapatan Transfer, Belanja Transfer dan Pos Pembiayaan disusun oleh Satuan Kerja Sekretariat Daerah atau Badan yang mengelola Keuangan Daerah.

(4) RASK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan terlebih dahulu kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dianalisis dan selanjutnya diteruskan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

(5) Hasil pembahasan RASK antara DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

 

Bagian Ketiga

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

 

Pasal 30

(1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

  • Ringkasan APBD;
  • Rincian APBD;
  • Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
  • Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
  • Daftar Piutang Daerah;
  • Daftar Pinjaman Daerah;
  • Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
  • Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
  • Daftar Dana Cadangan;
  • Daftar Sumber Dana Anggaran Belanja per Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  • Daftar Program dan Kegiatan per Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.

 

Bagian Keempat

Penetapan APBD

 

Pasal 31

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta larnpirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuannya.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan Nota Keuangan.

(3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat(1) Pasal ini.

(4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibahas DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan.

(5) Masukkan dari masyarakat atas Rancangan  Peraturan Daerah supaya didokumentasikan.

 

Pasal 32

(1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah APBN ditetapkan atau 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksananakan.

(2) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

 

Pasal 33

(1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

 

 

 

 

Pasal 34

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBDdan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

(2) DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja serta memuat Surplus atau Difisit Anggaran setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

(3) Khusus untuk Pendapatan Transfer, Belanja Transfer dan Pos Pembiayaan dicantum pada DASK Sekretariat Daerah atau Badan yang mengelola Keuangan Daerah.

(4) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan satelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

 

 

BAB V

PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

 

Pasal 35

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan :

  • kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
  • penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
  • terjadi kebutuhan yang mendesak;
  • keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

(2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan  Prioritas .

(3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum serta Perubahan Strategi dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

(4) Menyimpang dari Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

(5) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada Satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas.

(6) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.

(7) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

 

 

 

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Peruhahan APBD

Pasal 36

(1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

Ringkasan Perubahan APBD;

rincian Perubahan APBD;

Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi;

Daftar Piutang daerah;

Daftar pinjaman daerah;

Daftar investasi (Penyertaan Modal) daerah;

Daftar Dana cadangan;

Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

(3) Rlncian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis dan Objek untuk Pendapatan, belanja dan Pembiayaan.

 

Bagian Ketiga

Penetapan Perubahan APBD

 

Pasal 37

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini disertai dengan Nota Perubahan APBD.

(3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun Anggaran berakhir.

 

Pasal 38

(1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 39

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

(2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

 

 

BAB VI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pelimpahan Kewenangan

 

Pasal 40

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Peraturan Daerah ini, paling lambat satu bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, menetapkan keputusan tentang :

  • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
  • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek;
  • Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  • Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
  • Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Satuan Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
  • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah;
  • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendapatan lainnya yang sah; dan
  • Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

 

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

 

Pasal 41

(1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya.

(2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :

  • mengoptimalkan pemanfaatan kas dan kekayaan Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah;
  • bertindak sebagai Pengelola Dana ( fund manager ) dan Pengelola Pinjaman   ( loan manager) Daerah;
  • mengelola dana cadangan;
  • mengatur penyimpanan dan pengeluaran uang di Bank.

(3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab kepada Bupati.

 

 

Pasal 42

(1) Bendahara Umum Daerah menyimpan dana milik Daerah pada Bank yang sehat dengan membuka Rekening Kas Daerah.

(2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat lebih dari 1(satu) Bank.

(3) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

 

Pasal 43

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

 

Pasal 44

(1) Uang Milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam bentuk penempatan, deposito, tabungan atau bentuk investasi lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

(2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, jasa Giro dan pendapatan lainnya atas investasi kekayaan Daerah merupakan pendapatan Daerah.

 

Pasal 45

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan tertib.

 

Pasal 46

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

 

Bagian Ketiga

Pengguna Anggaran

 

Pasal 47

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.

(2) Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.

 

Bagian Keempat

Pemegang Kas

 

Pasal 48

(1) Di setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah.

(2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

(3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang­kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan, serta seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang.

(4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas kasir dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang.

(5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungJawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, pemegang kas ditambah seorang pembantu Pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP Gaji.

(6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.

(7) Pemegang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibantu oleh pembantu pemegang barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas dan pemeriksaan barang yang dikelola oleh pemegang barang atau pembantu pemegang barang minimal 3 (tiga) bulan sekali.

 

Pasal 49

(1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Perangkat Daerah.

(2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) Peraturan Daerah ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

 

Pasal 50

(1) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya.

(2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

(3) Daerah-daerah yang karena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 51

Satuan Pemegang Kas dan Satuan Pemegang Kas Pembantu dilarang menyimpan uang yang diterimanya pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

 

 

Bagian Kelima

Penerimaan Kas

 

Pasal 52

(1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas daerah pada Bank.

(2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang  sah.

(3) STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

 

Pasal 53

(1) Untuk kelancaran penyetoran Kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan atau lembaga keuangan yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas.

(2) Badan atau lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke Rekening Kas daerah di Bank.

(3) Badan atau lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.

(4) Tatacara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

(1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM,  dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut.

(2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup, dimasukkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 55

(3) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(4) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada Pos Pembiayaan,Kelompok Penerimaan Daerah, Jenis Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.

 

Pasal 56

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada Pihak ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

 

Bagian Keenam

Pengeluaran Kas

 

Pasal 57

(1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan dan belanja Adminis!rasi Umum untuk pelayanan kepada masyarakat.

(3) Untuk pengeluaran kas atau beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

 

Pasal 58

(1) Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan dalam APBD.

(2) Dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, selain gaji den tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berupa :

  • Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi para pejabat struktural;
  • Tunjangan Kesejahteraan bagi para pegawai non struktural;
  • Tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan azas kepatutan.

(3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

 

Pasal 59

 

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

 

Pasal 60

 

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP.

(3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT).

(4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK).

 

 

 

Pasal 61

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini kecuali pada awal tahun anggaran dapat diberikan uang panjar setinggi-tingginya untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

 

Pasal 62

(1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diterbitkan SPM.

(2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi Pemerintah Daerah.

(3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dterbitkan Cek atau bentuk lainnya yang dapat dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah.

 

Pasal 63

(1) Pengguna Anggara dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

(2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

 

Pasal 64

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 18, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

 

Pasal 65

(1) Pengguna Anggaran wajib mempertangungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti bukti sah.

(2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 66

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk Pihak Ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

 

 

Bagian Ketujuh Pembiayaan

 

Pasal 67

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran di Tahun Anggaran yang lalu, dipindahbukukan pada Tahun Berkenaan di Pos Pembiayaan, Kelompok Penerimaan Daerah, Jenis Sisa Lebih Anggaran tahun lalu.

Pasal 68

(1) Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.

(2) Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.

(3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai.

(4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

 

Pasal 69

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 70

(1) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.

(2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlakukan sama dengen penatausahaan Pelaksanaan program/kegiatan Iainnya.

(3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah.

 

Bagian Kedelapan Pinjaman Daerah

 

Pasal 71

 

(1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :

  • Dalam Negerl;
  • Luar Negeri.

(2) Pinjaman Daerah dari Dalam Negerl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini bersumber dari :

  • Pemerintah Pusat;
  • Lembaga Keuangan Bank;
  • Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  • Masyarakat;
  • Sumber lainnya.

(3) Pinjaman Daerah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

Pasal 72

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Jangka Pendek.

 

Pasal 73

(1) Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

(2) Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasi dan pemeliharaan.

(3) Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas daerah.

 

Pasal 74

(1) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka:

  • Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya.
  • Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui mekanisme penerusan pinjaman.

(3) Pelaksanaan pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 75

(1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  • Jumlah sisa pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75%, (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
  • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 %(dua setengah prosen);
  • Laporan keuangan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  • Tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan atau pemberi pinjaman luar negeri.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini tidak diberlakukan apabila pinjaman Daerah dimaksud dilakukan untuk memperbaiki profil pinjaman.

 

Pasal 76

(1) Jumlah maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.

(2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar Kembali pinjaman tersebut pada waktunya.

(3) Pelunasan Pinjaman jangka Pendek Wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 77

(1) Batas maksimum jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut.

(2) Batas maksimum Masa Tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi pembangunan.

(3) Jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk Masa Tenggang.

Pasal 78

(1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.

(2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.

(3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman.

(4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Bupati dan pemberi pinjaman.

 

 

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal  79

 

(1) Bupati mengatur pengelolaan barang Daerah.

(2) Sekretaris Daerah, sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

 

Pasal  80

 

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal  81

 

(1) Perolehan barang Daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf dan kewajiban Pihak Ketiga.

(2) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan prinsip  :

  • hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan / ditetapkan;terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  • menggunakan produksi dalam negeri;
  • memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

(3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal  82

 

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal  83

 

 

1).  Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan atau dibebani hak tanggungan.

2).  Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang :

  • Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
  • Persetujuan penyelesaian sengketa Perdata secara damai;
  • Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

 

Pasal  84

 

Perubahan status hukum barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan, dan pelepasan hak atas barang Daerah.

Pasal  85

 

 

1).  Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati), bagi keperluan dinas dapat dihapus dari daftar inventaris.

2).  Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal  ini, diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3).  Setiap penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal  ini, diatur sebagai berikut :

  • Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh Bupati setelah memperolah persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan keputusan Bupati dan memberitahukan Kepada DPRD.
  • Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.
  • Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan keputusan Bupati dan memberitahukan kepada DPRD.

 

Pasal  86

1).  Rumah Daerah yang dapat dijual adalah Rumah Daerah golongan III.

2).  Penjualan rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal  ini dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

 

Pasal  87

 

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar setelah mendapat persetujuan DPRD.

 

Pasal  88

1).  Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.

2).  Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 89

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.

 

Pasal 90

 

Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah setelah melalui mekanisme penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 91

 

(1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.

 

Pasal 92

 

(1) Penambahan atau pengurangan nilai aset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

(2) Tata cara penghapusan aset daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 93

 

Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatas lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Bagian Kesepuluh

Anggaran Multi Tahunan

 

Pasal 94

 

(1) Anggaran Multi Tahunan adalah Anggaran Belanja Modal yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.

(2) Anggaran Multi Tahunan diusulkan secara total dan disertai rincian Anggaran Tahunan.

(3) Volume Anggaran Multi Tahunan meliputi Biaya Persiapan, Pe!aksanaan dan Administrasi.

 

 

Pasal 95

 

(1) Pembebanan Anggaran Multi Tahunan pada APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Pertanggungjawaban Anggaran Multi Tahunan dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran sesuai dengan tahapannya dan akhir tahun selesainya pekerjaan.

 

 

Bagian Kesebelas

Akuntansi Keuangan Daerah

 

Pasal 96

 

(1) Sistim Akuntansi meliputi proses pencatatan penggolongan penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

(2) Sistim akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

Pasal 97

 

(1) Dalam menerapkan Sistim Akuntansi Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (2) digunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Perlakuan Akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan Keuangan Daerah.

(2) Perlakuan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari definisi, pengakuan,pengukuran,penilaian dan pengungkapan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Aktiva, Hutang serta Ekuitas Dana.

(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

(4) Penerapan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)  Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 98

(1) Semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut Kas atau non Kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan bukti transaksi yang asli dan sah

(2) Pencatatan Kedalam Buku Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan urutan kronologis terjadinya atau Kejadian Keuangan tersebut.

 

Pasal 99

(1) Transaksi atau Kejadian Keuangan yang mengakibatkan penerimaan Kas dicatat dalam buku jurnal Penerimaan Kas.

(2) Transaksi atau Kejadian Keuangan yang mengakibatkan pengeluaran Kas dicatat dalam Buku Jurnal Pengeluaran Kas

(3) Transaksi atau kejadian Keuangan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran Kas dicatat dalam Buku Jurnal Umum.

 

Pasal 100

 

(1) Buku Jurnal ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan

(2) Angka saldo akhir bulan dipindahkan menjadi saldo awal bulan

 

Pasal 101

(1) Transaksi atau  kejadian Keuangan yang telah dicatat dalam Buku Jurnal selanjutnya secara periodik diposting Kedalam Buku Besar

(2) Buku Besar sebagai mana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini  ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan

(3) Angka saldo akhir bulan dipindahkan menjadi saldo awal bulan

 

Pasal 102

 

(1) Untuk alat uji silang dan melengkapi informasi tertentu dalam Buku Besar, digunakan Buku Besar Pembantu

(2) Buku Besar Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berisi rincian Buku Besar berdasarkan jenis, objek dan rincian objek

 

Pasal 103

 

(1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, aset, catatan akuntansi dan laporan keuangan, ditetapkan sistim dan prosedur akuntansi

(1) sistim dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari

  • sistim dan prosedur akuntasi penerimaan kas
  • sistim dan prosedur akuntasi pengeluaran kas
  • sistim dan prosedur akuntansi selain kas
  • sistim dan prosedur pengelolaan kas kecil pada satuan pemegang kas

 

 

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

 

Pasal 104

 

(1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran, wajib manyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Bupati.

(2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pandapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.

(3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

 

Bagian Kedua

Laporan Triwulanan

 

Pasal 105

 

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulanan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.

(2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat I (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Bentuk Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Bagian Ketiga

Laporan Akhir Tahun Anggaran

 

Pasal 106

 

(1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :

  • Laporan Perhitungan APBD;
  • Nota Perhitungan APBD;
  • Laporan Aliran Kas; dan
  • Neraca Daerah.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mengungkapkan :

  • Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  • Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisish antara periode akuntansi sebelumnya;
  • Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
  • Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan,
  • Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
  • Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

 

Pasal 107

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini berupa per-hitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Pos Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.

 

Pasal 108

(1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.

(2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :

  • Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategik  Daerah,
  • Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
  • Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Belanja administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik, Bagian bagi hasil dan bantuan keuangan serta Bagian belanja tidak tersangka;
  • Belanja yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
  • Posisi Dana Cadangan.

 

Pasal 109

(1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayai (1) huruf c Peraturan Daerah ini menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

(2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.

 

Pasal 110

(1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir Tahun Anggaran

(2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.

 

BAB VIII

PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

 

Pasal 111

 

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggung jawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.

 

Pasal 112

 

(1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam Pos Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.

 

Pasal 113

(1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran berakhir.

(2) Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

 

Pasal 114

 

(1) Setelah Tahun Anggaran berakhlr, semua buku catatan akuntansi ditutup.

(2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayrat (1) Pasal ini dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.

(3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan, dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.

 

Pasal 115

 

(1) Satuan Kerja yang bertanggung jawab menyusun perhitungan anggaran, mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

(2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD, atau APBD  setelah perubahan.

(3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari rencana anggaran, realisasi Anggaran dan perhitungan selisih antara rencana anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara rencana anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali.

 

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 116

 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.

(3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.

(4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah supaya didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.

Bagian Ketiga

Penetapan Perhitungan APBD

 

Pasal 117

 

(1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

 

Pasal 118

 

(1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD.

(2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan Lampiran-larnpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati tersebut.

(3) Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari :

  • Ringkasan Perhitungan APBD;
  • Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
  • Rincian Perhitungan APBD;
  • Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
  • Daftar Piutang Daerah;
  • Daftar Pinjaman Daerah;
  • Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
  • Daftar Realisasi Dana Cadanqan;
  • Daftar Cek yang masih belum dicairkan
  • Daftar Aset yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan; dan
  • Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yanq terdiri dari Neraca Laporan Rugi Laba dan Laporan Aliran Kas

     

(4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini memuat uraian Kelompok, Jenis sampai Objek Pendapatan Belanja dan Pembayaran.

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

 

Pasal 119

(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, dan tunjangan-tunjangan, sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku bagi pejabat negara

(2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepada Bupati dan Wakil Bupati dapat disediakan dana untuk tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan daerah

(4) Penetapan tunjangan tambahan penghasilan ditetapkan dengan keputusan Bupati

 

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

 

Pasal 120

 

Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.

Pasal 121

Bupati dan Wakil Bupati disediakan kendaraan dinas jabatan.

 

Pasal 122

Disamping disediakan kendaraan dinas jabatan, kepada Bupati dapat disediakan kendaraan operasional.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

 

Pasal 123

(1) Bupati dan Wakil Bupati, Karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran Belanja.

(2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari biaya Rumah Tangga, pembelian Inventaris Rumah Jabatan, biaya pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan, biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pakaian Dinas dan Belanja Penunjang Operasional.

BAB X

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

 

Pasal 124

(1) Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

Uang Representasi;

  • Uang Paket;
  • Tunjangan Jabatan;
  • Tunjangan Komisi;
  • Tunjangan Khusus/ Tunjangan PPH Pasal 21;
  • Tunjangan Keluarga;
  • Tunjangan Beras;

(2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan tunjangan panitia.

(3) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan.

(4) Apabila pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

  • Uang duka sebesar 3 (tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
  • Bantuan biaya pengangkutan Jenazah.

(5) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan dana untuk tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan Keuangan Daerah

(6) Penetapan tunjangan tambahan penghasilan ditetapkan dengan keputusan Bupati

 

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

 

Pasal 125

(1) Ketua DPRD disediakan rumah dinas jabatan beserta perlengkapannya beserta 1 (satu) unit kendaraan dinas.

(2) Wakil-wakil ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.

(3) Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

 

Pasal 126

Kepada DPRD dapat disediakan dana untuk penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan azas kepatutan

 

Bagian Ketiga

Biaya Kegiatan DPRD

 

Pasal 127

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Sekretariat DPRD disediakan:

  • Belanja Administrasi Umum;
  • Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
  • Belanja Modal

(2) Untuk Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan disediakan dana masing-masing untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Keuangan DPRD


Pasal 128

 

(1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun anggaran belanja DPRD.

(2) Anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

(3) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB XI

PENGAWASAN  KEUANGAN DAERAH

 

Pasal 129

(1) Pengawasan atas kebijakan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan bersifat pemeriksaan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.

 

Pasal 130

(1) Untuk menjamin efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati.

 

Pasal 131

 

(1) Pejabat Pengawas internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di jajaran Pemerintah Daerah

(2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat Daerah yang akan atau sedang diperiksa

 

Pasal 132

(1) Bupati wajib memberikan izin kepada aparat pengawas selain Pejabat Pengawasan Internal, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah

(2) Sebelum melakukan Pengawasan, Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat Pengawas Internal

 

BAB XII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

 

Pasal 133

(1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.

(2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

 

Pasal 134

(1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas semua kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimasud ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB XIII

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

 

Pasal 135

Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat pengelolaannya oleh pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

 

Pasal 136

(1) Peran serta Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan Daerah dapat di wujudkan antara lain dalam bentuk sumbangan.

(2) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dengan cara pemberian, donasi, hibah, wakaf, hadiah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.

 

 

 

Pasal 137

(1) Sumbangan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2) , yang berupa uang harus dicantumkan dalam APBD.

(2) Pada setiap akhir Tahun Anggaran sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak wajib diberitahukan secara tertulis kepada DPRD.

 

Pasal 138

(1) Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa uang disetor ke Kas Daerah.

(2) Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi kekayaan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak-pihak atau instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tata cara pelaksanaan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal 139

Sumbangan Pihak Ketiga untuk pembangunan Daerah tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dari Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun kepada Daerah antara lain pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

 

Pasal 140

Format/bentuk dan isi formulir/berkas sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 141

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 142

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 143

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

 

Ditetapkan  di  Tual

pada tanggal 11 Pebruari 2004

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal 11 Pebruari 2004

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA

 

DRS. NURDIN RAHAWARIN

NIP. 010120752

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2004 NOMOR 04 SERI E

 

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR   04  TAHUN 2004

TENTANG

 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

 

 

I.  PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang mulai secara efektif diberlakukan sejak Januari 2001, telah terjadi sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata hubungan pemerintahan dan tata hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan dasar hukum perubahan tersebut. Misi utama dari ketiga Undang Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dewasa ini. Sejalan dengan hal tersebut, maka sistim pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara harus mampu mengakomodir tuntuan Undang Undang dan aspirasi masyarakat tersebut, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

Sistim pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan sub sistim dari sistim penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 78 sampai Pasal 86 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini berarti bahwa perlu adanya suatu keseimbangan yang lebih transaparan dan bertanggung jawab dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistim pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah  akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistim pengelolaan keuangan daerah ini dapat memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pegurusan, Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, telah menggariskan beberapa keleluasaan bagi Pemerintahan Daerah dalam menetapkan produk pengaturan mengenai hal hal sebagai berikut :

 

  1. Tugas dan fungsi setiap pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
  2. APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD, ditetapkan dalam Peraturan Daerah
  3. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangn daerah diatur dengan Peraturan Daerah
  4. Sistim dan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah
  5. Sumber sumber pembiayaan lain dan investasi diatur dengan Peraturan Daerah
  6. Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur dengan Keputusan Kepala Daerah
  7. Sistim dan prosedur pertanggungjawaban pejabat pengelola keuangan daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah
  8. Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dengan Peraturan Daerah

 

Keleluasaan ini memungkinkan daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya sepanjang hal tersebut masih sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hal ini juga di maksudkan agar daerah menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatf dalam perbaikan dan pemutakhiran sistim dan prosedurnya serta senantiasa meninjau kembali sistim tersebut secara terus menerus, dengan tujuan memaksimalkan efesiensi dan efektifias berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada.

 

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1 s/d Pasal 2  : Cukup jelas

 

Pasal 3                    : APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilaksanakan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah

 

Pasal 4                     : Tahun fiskal APBD dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan  31 Desember
Pasal 5                     : Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksaana dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

 

Pasal 6                     : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistim anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

 

Pasal 7                     : Cukup jelas

 

Pasal  8   ayat (1)      : Perkiraan yang terukur secara rasional setidak tidaknya merupakan perkiraaan minimal yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan yang bersangkutan

ayat (2)     : Cukup jelas

 

Pasal 9 s/d Pasal 12   : Cukup jelas

 

Pasal 13  ayat (1)      : Cukup jelas

ayat (2)     : Klasifikasi struktur APBD dibidang pemerintahan dan kode rekening disesuaikan dengan satuan kerja unit organisasi atas dasar kewenangan yang dimiliki daerah. Penetapan bidang pemerintahan dengan kode rekening tiap satuan kerja daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan umum yang berlaku di bidang keuangan daerah.

ayat (3)      : Cukup jelas

 

Pasal 14 s/d 20         : Cukup jelas

 

Pasal 21                   : Disamping dana cadangan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri juga harus dicantumkan dalam lampiran Peraturan Daerah tentang penetapan APBD dan atau Perubahan APBD.

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan ataupun kegiatan yang sifatnya strategis dan biayanya di bebankan dalam beberapa tahun anggaran. Dan untuk kepentingan investasi guna pemberian pelayaan umum kepada masyarakat.

 

Pasal 22                   : Dana cadangan harus dicatat dan dibukukan dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, transaksi penerimaan, dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran

 

Pasal 23                   : Depresiasi atas aktiva tetap dapat dipergunakan untuk pembentukan dana depresiasi, guna penggantian asset pada akhir masa umur ekonomis
Pasal 24 s/d 26         : Cukup jelas

 

Pasal 27 ayat (1)       : Cukup jelas

ayat (2)        : Tim Anggaran Eksekutif adalah pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota tim sekurang kurangnya pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan keuangan.

ayat (3)      : Bupati menetapkan hasil pembahasan Strategi dan Prioritas serta Plafond Anggaran Sementara, dalam bentuk Keputusan Bupati.

 

Pasal 28 ayat (1)       : Pedoman Penyusunan usulan Program Kegiatan dan Anggaran yang disampaikan kepada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Daerah, dalam bentuk Surat Edaran Bupati

ayat (2)      : Prinsip prinsip anggaran kinerja/prestasi kerja, ditekankan pada :

Adanya Standar Analisa Belanja guna penilaian kewajaran biaya dan kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan

Adanya Tolok Ukur Kinerja yang harus dicapai disetiap satuan kerja

Adanya Standar Biaya yang merupakan harga satuan unit biaya yang diberlakukan di daerah

 

Pasal 29 ayat (1), (2) : Cukup jelas

ayat (3)        : yang dimaksud dengan pendapatan transfer adalah pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapatan yang sah. Yang dimaksud dengan belanja transfer adalah Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka

ayat (4), (5)  : Cukup jelas

 

Pasal 30 ayat (1)       : Cukup jelas

ayat (2) huruf a s/d j :  Cukup jelas

huruf k : pencantuman  daftar ini untuk memudahkan penelaahan      DPRD, sebab  dalam RAPBD tidak terlihat secara eksplisit program dan kegiatan Per-Satuan Kerja Perangkat Daerah.

ayat (3)     :  Cukup jelas

 

Pasal 31 ayat (1), (2)    :Cukup jelas

ayat (3)        : Penetapan agenda pembahasan dan proses pembahasan RAPBD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD

ayat (4)        : Sosialisasi Rancangan APBD kepada masyarakat disampaikan melalui Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi, Sektor Swasta, Tokoh Tokoh Masyarakat, Pemerhati bidang keuangan dan Pihak pihak lain yang diangap relevan untuk disosialisasikan, untuk memperoleh masukan. Bahan yang disosialisasikan, dapat berupa seluruh materi (apabila telah membangun website sendiri) atau dapat berupa ringkasan dari materi RAPBD

ayat (5)      : Cukup jelas

 

Pasal 32                   : Cukup jelas

 

Pasal 33 ayat (1)       : Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Bupati, barulah ditetapkan penjabaran APBD dengan Keputusan Bupati.

ayat (2)      : Cukup jelas

 

Pasal 34 s/d 35         : Cukup jelas

 

Pasal 36 ayat (1)       : Cukup jelas

ayat (2) huruf a s/d g : Cukup jelas

huruf h       : apabila daerah belum melaksanakan penilaian asset dan juga belum dapat menyusun neraca daerah, lampiran ini sementara dapat diabaikan.

ayat (3)       : Cukup jelas

 

Pasal 37 Pasal 41       : Cukup jelas

 

Pasal 42 ayat (1), (2) : Cukup jelas

ayat (3)       : Walaupun untuk pembukaan rekening kas daerah pada bank tertentu, diberitahukan kepada DPRD, tetapi DPRD tidak diperkenankan langsung meminta copy rekening pemegang kas pada bank tersebut

 

Pasal 43 s/d Pasal 50 : Cukup jelas

 

Pasal 51                   : Pemegang kas hanya boleh membuka rekening giro pada bank yang sehat atas nama jabatan dan hasil jasa giro disetorkan sebagai pendapatan daerah

 

Pasal 52 s/d Pasal 55 : Cukup jelas

 

Pasal 56                   : Penerimaan kas ini misalnya seperti penerimaan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, 23, dsb dan juga potongan atas Iuran Wajib Pegawai.

 

Pasal 57                   : Cukup jelas

 

Pasal 58                   : Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan adalah tunjangan dan atau insentif yang diberikan oleh daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

 

Pasal 59 s/d Pasal 65 : Cukup jelas

 

Pasal 66                   : Pengeluaran kas ini misalnya seperti pengeluaran / penyetoran hasil pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dsb ke kas negara juga pengeluaran / penyetoran atas Iuran Wajib Pegawai.

 

Pasal 67 s/d Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73 ayat (1)       : yang dimaksud dengan “menghasilkan penerimaan” adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau yang tidak langsung

ayat (2) & (3)  :    Cukup jelas

 

Pasal 74                   :      Cukup jelas

 

Pasal 75                   : a. Ketentuan ini merupakan  batas  paling  tinggi  jumlah Pinjaman Daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD. Yang dimaksud “sisa pinjaman” adalah pinjaman pemerintah Daerah yang sudah ditarik dikurangi pinjaman yang sudah dibayar, sedangkan yang dimaksud “pinjaman yang akan ditarik” adalah rencana pencairan dana pinjaman tahun bersangkutan. Yang dimaksud dengan “Penerimaan UmumAPBD” adalah seluruh paenerimaana APBD tidak temasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman lama dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau :

 

PU  =  PD  --  ( DAK + DD +  DP  +  PL )

PU      : Penerimaan Umum APBD ;

 

PD     : Jumlah penerimaan Daerah ;

DAK    : Dana Alokasi Khusus ;

DD     : Dana Darurat ;

DP     : Dana Pinjaman ;

PL          : Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk   membiayai pengeluaran tertentu

 

b.  Debet Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan Sumber Daya Alam dan Bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, sertra Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

 

(PAD + BD + DAU)  -  BW

DSCR  =                                                2, 5

P + B + BL

 

DSCR   : Debt Service Coverage Ratio;

PAD     : Pendapatan Asli Daerah;

BD       : Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan           penerimaan Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan perseorangan;

DAU    :  Dana Alokasi Umum;

BW      :  Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti Belanja Pegawai;

P         :  Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;

B         :  Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;

BL        : Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank dan lain-lain) yang jatuh tempo.

Pasal 76                   : Yang dimaksud dengan “Tahun Anggaran yang Berjalan” adalah tahun anggaran saat daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek. Ketentuan ayat ini juga mengandung arti bahwa Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai Defisit kas pada akhir Tahun Anggaran.

Pasal 77 s/d Pasal 78 : Cukup jelas

 

Pasal 79 ayat (1)       : Pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan penghapusan.

ayat (2)        : Cukup jelas

 

Pasal 80                   : Cukup jelas

 

Pasal 81 ayat (1)       : Yang dimaksud “perolehan barang” yang berasal dari kewajiban pihak ketiga adalah barang yang diserahkan pihak ketiga kepada pemerintah daerah akibat ketentuan perjanjian yang berakhir jangka waktunya.

ayat (2) & (3)  :    Cukup jelas

Pasal 82                   : Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 83 s/d Pasal 85 : Cukup jelas

Pasal 86 ayat (1)       : Rumah milik daerah dapat dibedakan dalam tiga golongan yakni  :

  1. Rumah Daerah Golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan).
  2. Rumah Daerah Golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah tangankan dari suatu dinas ke dinas lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh Pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah Instansi).

c. Rumah dinas golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri),  tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II tersebut diatas.

Rumah milik daerah yang dapat dijual kepada Pegawai hanya rumah daerah golongan III.

ayat (2)       : Cukup jelas

 

Pasal 87                   : Cukup jelas

Pasal 88 ayat (1)       : Pengamanan barang dilakukan secara administratif dan fisik

ayat (2)       : Cukup jelas

Pasal 89 s/d Pasal 96 : Cukup jelas

 

Pasal 97 ayat (1), (2) : Cukup jelas

ayat (3)        : Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Sistem dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah. Selama Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun , daerah menggunakan Sistem dan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

ayat (4)        : Cukup jelas

Pasal 98 s/d 108        : Cukup jelas

 

Pasal 109                  : Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluarann kas selama tahun anggaran yang bersangkutan dan saldo kas akhir tahun anggaran.

 

Pasal 110                  : Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi asset, utang dan kekayaan bersih daerah pada akhir tahun anggaran. Penyusunan neraca dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah

 

Pasal 111                  : Penerbitan SPM berakhir sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan

Pasal 112 s/d 118      : Cukup jelas

 

Pasal 119 ayat (1) & (2) : Cukup jelas

ayat (3)    : Tunjangan tambahan penghasilan dapat diberikan sesuai dengan azas kepatutan dan sesuai dengan kemampuan daerah

ayat         : Cukup jelas

Pasal 120                  : Cukup jelas

 

Pasal 121                  : Bupati dan Wakil Bupati harus mengembalikan kendaraan dinas pada saat berakhir masa jabatannya

 

Pasal 122 s/d 123      : Cukup jelas

 

Pasal 124 ayat (1)     : a. Uang representasi diberikan kepada ketua, wakil ketua dan anggota DPRD

  1. Uang paket diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
  2. Tunjangan jabatan diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD
  3. Tunjangan komisi diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota komisi dewan
    1. Tunjangan khusus/tunjangan PPH Pasal 21, diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
    2. Tunjangan keluarga, yaitu tunjangan isteri/suami diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, sesuai dengan Peraturan Gaji Pegewai Negeri Sipil
    3. Tunjangan beras diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, sesuai dengan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

ayat (2) s/d ayat (6)   : Cukup jelas

Pasal 125                  : Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang menggunakan barang-barang inventaris daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus mengembalikan kepada Pemerintah Daerah, pada saat berekhir masa jabatannya

Pasal 126 s/d 127      : Cukup jelas

 

Pasal 128 ayat (1)     : Rencana Anggaran belanja baik untuk Belanja DPRD maupun Belanja Sekretariat DPRD dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD.

Setelah APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah oleh Bupati, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran

ayat (2)       : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diperlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya (RASK). Dengan demikian laporan pertanggung jawaban Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ayat (3)      : Cukup jelas

Pasal 129                  : Cukup jelas

Pasal 130 ayat (1)     : Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efektifitas, efisiensi dan Kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah

ayat (2)     : Cukup jelas

Pasal 131 s/d 132      : Cukup jelas

 

Pasal 133 ayat (1)     : Kerugian Daerah yang dimaksud adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum

ayat (2)       : Cukup jelas

Pasal 134 s/d 139      : Cukup jelas

Pasal 140                  : Sistim dan prosedur, bentuk formulir, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan Pedoman ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Kebijakan daerah

Pasal 141 s/d pasal 143     :        Cukup jelas

Last Updated on Saturday, 07 August 2010 01:28  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 94 guests online