• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2004 Kec Tayando-Tam

Kec Tayando-Tam

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 3                  Tahun : 2004                     Seri : E                  Nomor : 03

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 01 TAHUN  2004

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN KECAMATAN  TAYANDO - TAM

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil umumnya, dan adanya aspirasi yang berkembang didalam masyarakat, maupun memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, jumlah Desa dan kelurahan luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja sekaligus upaya memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan maka Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil perlu dimekarkan;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tentang Pembentukan Kecamatan Tam Tayando.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 ).
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72 tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
  5. Undang-undang nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 174, tambahan Lembaran Negara nomor 3895 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3961 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan lembaran Negara nomor 3952 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 );
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk -produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2001 Nomor 07).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG  PEMBENTUKAN KECAMATAN TAYANDO -  TAM  DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin Kepala Kecamatan;
  5. Camat   adalah Kepala Kecamatan yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  6. Kelurahan adalah  wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan;
  7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dibawah Daerah Kabupaten;
  8. Toyando – Tam adalah penyatuan / perpaduan antara 2 (dua) buah pulau wilayah kekuasaaan adat Rat Yarbadan, Rat Baldu dan Raja Tam menjadi 1(satu) Kecamatan.

 

BAB II

PEMBENTUKAN  BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

 

Pasal 2

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan  Tayando - Tam  dalam Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Pasal 3

 

Kecamatan  Tayando – Tam  berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil  yang  terdiri atas Wilayah yang meliputi :

1)   Desa Tayando Langgiar;

2)   Desa Tayando Ohoiel;

3)   Desa Tayando Yamru;

4)   Desa Tayando Langgiar;

5)   Desa Tayando Ohoiel;

6)   Desa Tayando Yamru;

 

Pasal 4

 

Dengan  terbentuknya  Kecamatan  Tayando - Tam  sebagaimana   dimaksud   dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil mengalami pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  5

 

(1) Kecamatan Tayando – Tam  mempunyai Batas Wilayah :

  • Sebelah Utara dengan Laut Banda;
  • Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pp. Kei Kecil;
  • Sebelah  Timur dengan Kecamatan Pp. Kei Kecil;
  • Sebelah Barat dengan Kecamatan Pp. Kur;

(2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) pasal ini dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  6

 

Ibu Kota Kecamatan  Tayando – Tam  berkedudukan di  Tayando - Yamtel.

 

 

BAB  III

KEWENANGAN KECAMATAN

 

Pasal  7

 

(1)   Dengan terbentuknya Kecamatan Tayando - Tam maka kewenangan Kecamatan meliputi sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2)   Bentuk dan jenis pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

BAB  IV

PEMERINTAHAN

 

Pasal  8

 

(1)   Untuk   memimpin jalannya Pemerintahan  Kecamatan di  Kecamatan Tayando- Tam diangkat Seorang Camat dan Perangkat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

(2)  Camat  dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui  Sekertaris Daerah.

 

Pasal 9

 

(1)   Untuk melengkapi Perangkat Pemerintahan Kecamatan sebagaimana     dimaksud pada ayat (1) pasal 8 dapat dibentuk Unit  Pelaksana Teknis Daerah / Dinas .

(2)   Pembentukan  Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat  (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan memperhatikan usul dan pertimbangan Camat.

 

Pasal  10

 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan  Tayando – Tam  diatur   sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah Nomor  07 Tahun 2000.

 

 

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 11

 

(1)  Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah  ini selambat-lambatnya 6 bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

(2)  Pemerintah Daerah perlu menyiapkan segala hal dalam rangka pembentukan       Kecamatan dimaksud.

Pasal 12

 

(1)  Untuk kelancaran   penyelengaraan  Pemerintahan  di Kecamatan  Tayando - Tam maka Camat Pulau-pulau Kei Kecil  sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisir dan mengatur penyerahan perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan  Tayando – Tam.

(2)   Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sudah    diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2003.

 

Pasal  13

 

Tanah, bangunan, barang-barang tidak bergerak, dan barang yang bergerak yang dimiliki dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil yang berada dalam wilayah Kecamatan  Tayando – Tam  tetap merupakan aset Kecamatan  Tayando – Tam.

 

Pasal  14

 

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Tayando – Tam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

BAB  VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  15

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan  di  Tual

pada tanggal 11 Pebruari 2004

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal 11 Pebruari 2004

 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA

 

DRS. NURDIN RAHAWARIN

NIP. 010120752

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI E

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 01 TAHUN 2004

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN KECAMATAN  TAYANDO - TAM

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

 

PENJELASAN UMUM.

1.  Dasar Pemikiran

  1. Dengan   berlakunya  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 1999   tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sehingga wilayah kecamatan yang dulunya sebagai wilayah dekonsentrasi kini ditempatkan sebagai wilayah desentralisasi yang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut sebagai Perangkat Daerah.
  2. Kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya yang ada pada daerah kabupaten dan daerah kota karena kecamatan merupakan tingkatan pemerintahan yang pembagiannya tepat berada pada daerah Kabupaten  dan daerah kota. Justru itu, kecamatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan semua urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota.
  3. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak jauh berubah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Perubahan itu hanya terjadi pada penempatan posisi kecamatan sebagai perangkat desentralisasi dan perangkat dekonsentrasi.
  4. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kecamatan dibentuk guna mengimplementasikan dan melaksanakan urusan di kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan.
  5. Pembentukan Kecamatan disamping memperkuat pemerintahan Kabupaten juga dibentuk untuk memperkuat pemerintahan Adat (Basic Government) sehingga diharapkan pemerintahan Daerah dan pemerintahan Adat diharapkan dapat memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Kecamatan dibentuk dengan tujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejateraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar – daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana tujuan tersebut merupakan tujuan pemberian otonomi daerah sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

 

 

2.   Pembagian Kecamatan

Dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keharmonisan pemerintahan daerah dengan pemerintahan adat (basic government), maka pembentukan kecamatan didasarkan atas pertimbangan :

  • Persyaratan pembentukan kecamatan sesuai peraturan yang berlaku,
  • Pembagian kecamatan mengakomodir wilayah Ratschap yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1                        :  Cukup jelas

Pasal 2                        : Kecamatan Tayando – Tam merupakan himpunan / penyatuan desa – desa yang berada pada 2 (dua) buah pulau yang berasal dari sebagian wilayah adat Rat Yarbadan, sebagian wilayah adat Rat Baldu dan wilayah adat Raja Tam yang sulit dijangkau dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengurangi / merubah struktur adat. Karena semata-mata hanya untuk memperpendek atau mengatasi rentang kendali pelayanan pemerintahan sebagai akibat dari kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Pasal 3                        :    Wilayah Kecamatan   Tayando-Tam termasuk desa  dan kelurahan yang akan  dibentuk kemudian.

Pasal 4 s/d Pasal 6       :  Cukup jelas

Pasal  7                       : Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang meliputi urusan pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, Kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan olah raga, sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

 

Pasal 8                        : Pembentukan Kecamatan tidak mengurangi atau merobah struktur adat.

Pasal 9 s/d Pasal 15     : Cukup jelas

Last Updated on Saturday, 07 August 2010 01:37  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 52 guests online