• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2002 Uji Kend Bermotor

Uji Kend Bermotor

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 6                    Tahun : 2002                  Seri  :  C                  Nomor : 04


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

N0M0R  04 TAHUN   2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang perlu dikelolah untuk meningkatkan pendapatan Daerah ;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4048) ;
  7. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3839) ;
  8. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 1952 tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 264) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  16. Keputusan Presiden Nomor. 44 Tahun 1999 tentang teknis penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
  19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

     

Menimbang       :

 

Mengingat       :

 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA      TENTANG   RETRIBUSI  PENGUJIAN  KENDARAAN  BERMOTOR.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara ;
  4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
  6. Penguji adalah Setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kwalifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kwalifikasi teknis sesuai dengan jenjang kwalifikasinya ;
  7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor,  Kereta gandengan, Kereta tempelan dan Kendaraan Khusus ;
  8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
  9. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan ;
  10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
  11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
  12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (depan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
  13. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus ;
  14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
  15. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
  16. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ;
  17. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
  18. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plet kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan ;
  19. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan ;
  20. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
  21. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  22. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah ;
  23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau potongan Retribusi tertentu ;
  24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
  25. Surat pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang ;
  26. Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi  terutang ;
  27. Surat ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat Ketetapan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
  28. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB,adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
  29. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  30. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
  31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  32. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

 

 

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi kepada setiap orang atau badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

 

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

  • Mobil Bus;
  • Mobil penumpang;
  • Mobil barang;
  • Kendaraan khusus;
  • Kereta gandengan;
  • Kereta tempelan.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor .

 

Pasal 5

 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

 

BAB III

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

 

Pasal 6

 

(1) Setiap kendaraan bermotor di Daerah, sebelum dioperasikan di jalan harus terlebih dahulu diuji laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan  lulus uji diberikan tanda lulus uji berupa buku berkala dan tanda uji.

(3) Masa berlaku uji berkala ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

 

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi jasa umum.

 

Pasal 8

 

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, diukur berdasarkan tingkat pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan atau jenis pemeriksaan serta jasa umum administrasi pengujian kendaraan.

 

BAB V

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

 

Prinsip penetapan tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menutupi biaya administrasi pencetakan buku, pengelolaan nomor uji pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji baut, segel dan biaya pembinaan.

 

Pasal 10

 

Struktur besarnya tarif Retribusi untuk sekali diuji ditetapkan sebagai berikut :

a.   Mobil bus ………………………………………………...   Rp. 35.000,-

b.   Mobil penumpang umum ……………………………  Rp. 25.000,-

c.   Mobil penumpang roda 3…………………………….. Rp. 15.000,-

d.   Mobil barang  :

- s. d 3 Ton………………………………………………..  Rp. 30.000,-

- 4 s. d 5 Ton……………………………………………..   Rp. 50.000,-

- Diatas 5 Ton…………………………………………….  Rp. 65.000,-

e.   Kendaraan Khusus  :

- Tank minyak……………………………………………   Rp. 75.000,-

- Tank air  : s.d 3 ton…………………………………….   Rp. 40.000,-

diatas      4 ton…………………………………………   Rp. 75.000,-

f.    Kereta gandeng/tempelan …………………………… .. Rp. 25.000,-

g.   Penggantian buku uji……………………………………..           Rp. 10.000,-

h.   Tanda uji………………………………………………….  Rp.   5.000,-

 

 

BAB VI

SAAT  RETRIBUSI  TERUTANG

Pasal 11

 

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

 

BAB VII

WILAYAH  PEMUNGUTAN  DAN  MASA  RETRIBUSI

Pasal 12

 

Wilayah pemungutan Retribusi adalah kabupaten Maluku Tenggara.

 

Pasal 13

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

 

 

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

 

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

 

(1)  Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan Tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

 

(1)  pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

 

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

 

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

 

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

 

(1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi di keluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

BAB XIV

K E B E R A T A  N

Pasal 20

 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjukan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda  kewajiban membayar  Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

Pasal 21

 

(1)  Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi  keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan  yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

BAB XV

PENGEMBALAIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

 

Pasal 22

 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan Retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)  Apabila wajib Retribusi mempunyai uang Retribusi lamanya kelebihan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

 

Pasal 23

 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

  • Nama dan alamt wajib Retribusi
  • Masa Retribusi
  • Besarnya kelebihan pembayaran
  • Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan  pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

Pasal 24

 

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan  Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal  20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

BAB  XVI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian  pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara laim untuk mengangsur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan  Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

BAB XVII

KEDALUARSA  PENAGIHAN

Pasal 26

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tidak pidana dibidang Retribusi.

(2)  Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila  :

  • diterbitkan Surat Teguran, atau
  • ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

BAB XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 28

 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)   Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  :

  • menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  • meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  • memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  • melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  • menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • menghentikan penyidikan;
  • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 30

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di   Tual

pada tanggal 13 Pebruari 2002

 

Pj. BUPATI  MALUKU TENGGARA

 

DRS.  RUSLI  ANDI   ATJO

Diundangkan di  Tual

pada tanggal  13 Pebruari  2002

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA,

Drs.  P.  FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2002      NOMOR 04  SERI C

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

NOMOR 04 TAHUN 2002

 

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

 

 

I.       Penjelasan Umum

 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mendorong Daerah Otonom untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara sebagai Negara Kesatuan.

Bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah secara proporsional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah yang bertumpu pada kemandirian Daerah menuntut kemampuan Daerah untuk dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan kewenangan yang diberikan juga melahirkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dalam pelaksanaannya membutuhkan atau perlu ditopang dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya peningkatan pendapatan Daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang perlu dikelola secara optimal guna dapat meningkatkan pendapatan Daerah.

 

 

II      Penjelasan Pasal Demi Pasal

 

Pasal 1 s.d Pasal 9                 :  Cukup Jelas.

 

Pasal 10 Huruf a                     :  Cukup Jelas.

Butir 1 s.d butir 4

Butir 5                                    :  Yang termasuk dalam kendaraan khusus antasra lain Tank Minyak, Tank Air dan lain-lain sejenis.

Butir 6 dan 7                         :  Cukup Jelas.

 

Pasal 11 s.d Pasal 15            :  Cukup Jelas

 

Pasal 16 Ayat (1)                  :  Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepad pihak ketiga, namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya banyak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)                   :  Cukup Jelas.

Pasal 17 s/d 24                         :  Cukup Jelas.

Pasal 25 Ayat (1)                      : Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.

Ayat (2) dan (3)          :  Cukup Jelas

Pasal 26 Ayat (1)                      :  Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) huruf a         : Dalam diterbitkannya surat teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b           :  Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27 s/d pasal 30              :  Cukup Jelas.

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 04 SERI C.

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 13:59  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1590
mod_vvisit_counterYesterday6621
mod_vvisit_counterThis week27832
mod_vvisit_counterLast week58065
mod_vvisit_counterThis month237752
mod_vvisit_counterLast month237373
mod_vvisit_counterAll days8208993

We have: 163 guests online
Your IP: 54.158.21.176
 , 
Today: Sep 27, 2017

Who's Online

We have 250 guests online