• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Situ

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  :7                     Tahun : 2002                  Seri  :  C                  Nomor :05

 


 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

N0M0R 05 TAHUN   2002

TENTANG

 

RETRIBUSI  SURAT  IZIN  TEMPAT USAHA

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

BUPATI   MALUKU  TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa Retribusi Surat Izin Tempat Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan Daerah ;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha.
  • bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas–tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka perlu menggali sumber–sumber pendapatan daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
Mengingat :
  1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645 ) ;
  2. Undang–undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 ) ;
  3. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
  4. Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ( Lembaran negara Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 ) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ) Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan bentuk Rancangan Undang–undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengara ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan :      PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI   SURAT IZIN TEMPAT USAHA

 

 

B A B   I

KETENTUAN   UMUM

 

Pasal   1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan   :

  1. Daerah  otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara  ;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara  ;
  4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undngan Daerah yang berlaku  ;
  5. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
  6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu  Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan,Pengaturan,Pengendadian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
  7. Retribusi  Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian surat  izin tempat yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  8. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang–undangan diwajibkan untuk melakukan  pembayaran retrebusi, termasuk pungutan atau potongan Retribusi tertentu.
  9. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
  10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat  SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang  ;
  11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan  yang  menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang  ;
  12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
  13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;
  14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  15. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKDRLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi  ;
  16. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
  17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

B A B    II

NAMA,  OBJEK  DAN  SUBJEK  RETRIBUSI

 

Pasal   2

 

Dengan nama Retribusi Surat Izin Tempat Usaha dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan usaha di suatu tempat tertentu.

 

Pasal 3

 

Obyek Retribusi Surat Izin Tempat Usaha adalah Pemberian Izin Tempat Usaha ditempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi untuk Surat Izin Tempat Usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha ditempat tertentu.

 

 

B A B   III

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal 5

 

Retribusi Surat Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

 

 

B A B   IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal   6

 

Tingkat penggunaan untuk pemberian Surat Izin Tempat Usaha sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, diukur berdasarkan  jenis usaha dan luas tempat usaha.

 

B A B   V

PRINSIP  DAN  SASARAN  DALAM  PENETAPAN

STRUKTUR  DAN  BESARNYA  TARIF

 

Pasal 7

 

(1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian Surat Izin Tempat Usaha.

(2)  Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) meliputi biaya survei lapangan, biaya transportasi, biaya pengukuran luas tempat usaha, biaya pengendalian dan pengawasan, biaya penegakan hukum, biaya penyuluhan, biaya penerbitan dokumen dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

 

 

BAB  VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

 

Pasal   8

 

Stuktur dan besarnya  tarif Retribusi Surat Izin Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :

NOMOR

URUT

JENIS TEMPAT USAHA

LUAS TEMPAT USAHA

TARIF

PER TAHUN

1

Toko, Pasar Swalayan, Firma    Cv. Perseroan.

 

s.d.  10 M2

11  s.d. 30 M2

31 s.d. 40 M2

41 s.d. 60 M2

61 s.d. 70 M2

71 s.d. 90 M2

91 s.d. 100 M2

Lebih dari 100 M2

Rp.    100.000.

Rp.    125.000.

Rp.    150.000.

Rp.    225.000.

Rp.    300.000.

Rp.    375.000.

Rp.    450.000.

Rp.    550.000.

2

Kios

s.d.  10 M2

11           s.d. 20 M2

21 s.d. 30 M2

Lebih dari  30 M2

Lebih dari 402

Rp.      75.000.

Rp.    100.000.

Rp.    150.000.

Rp.    200.000.

Rp.    300.000.

3

Distributor Perdagangan

Grosir

 

s.d.  20 M2

21 s.d. 30 M2

Lebih dari  30 M2

Rp. 1.800.000.

Rp. 2.100.000.

Rp. 2.400.000.

 

 

Kios, toko penjual sembako

s.d 50  M2

51 s/d 100 M2

Rp.      50.000.

Rp.    100.000.

5.

Firma, CV, PT          K3

(kontraktor)               K2

M

 

B

s.d Rp. 100.000.000

101 s.d 400.000.000

401 s.d Rp. 1.000.000.000

diatas Rp. 1.000.000.000

Rp.    100.000.

Rp.    150.000.

Rp.    500.000.

 

Rp. 1.000.000.

6.

Tempat tertentu lain

s.d. 10 M2

11 s.d. 20 M2

21 s.d. 30 M2

31 s.d. 40 M2

41 s.d. 50 M2

51 s.d. 70 M2

71 s.d. 90 M2

Lebih dari 90 M2

Rp.    75.000.

Rp.    125.000.

Rp.    175.000.

Rp.    225.000.

Rp.    275.000.

Rp.    325.000.

Rp.    375.000.

Rp.    450.000.

 


B A B   VII

WILAYAH  PEMUNGUTAN

 

Pasal 9

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat surat izin tempat usaha diberikan.

 

 

B A B   VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

 

Pasal 10

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

 

Pasal 11

 

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

B A B   IX

SURAT  PENDAFTARAN

 

Pasal   12

 

(1)     Wajib Reribusi wajib mengisi SPdORD.

(2)     SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)     SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SPdORD oleh wajib retribusi.

(4)     Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

B A B   X

PENETAPAN  RETRIBUSI

 

Pasal   13

 

(1)      Berdasarkan SPdORD sebagaimana simaksud dalam pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)      Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)      Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

B A B   XI

TATA  CARA  PEMUNGUTAN

 

Pasal   14

 

(1)     Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)     Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan, dan SKRDKBT.

 

 

B A B   XII

SANKSI  ADMINISTRASI

 

Pasal  15

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari teribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

B A B   XIII

TATA  CARA  PEMBAYARAN

 

Pasal  16

 

(1)     Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)     Retribusi yang terutang  dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3)     Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

B A B   XIV

TATA  CARA  PENAGIHAN

 

Pasal  17

 

(1)      Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2)      Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)      Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

BAB  XV

K E B E R A T A N

 

Pasal  18

 

(1)      Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)      Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)      Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan Wajib retribusi harus dapat menbuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)      Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi  dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5)      Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)      Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

Pasal  19

 

(1)      Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)      Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)      Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

BAB   XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

 

Pasal 20

 

(1)      Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)      Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimahnya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini harus memberikan keputusan.

(3)      Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ratribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)      Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)      Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)      Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

Pasal 21

 

(1)    Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

  • nama dan alamat Wajib Retribusi;
  • masa retribusi;
  • besarnya kelebihan pemb ayaran;
  • alasan yang singkat dan jelas

(2)     Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)     Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

Pasal 22

 

(1)      Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi.

(2)      Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan  retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud  pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan  pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN  DAN  PEMBEBASAN  RETRIBUSI

 

Pasal 23

 

(1)      Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)       Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur .

(3)      Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

BAB XVIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

 

Pasal 24

 

(1)          Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)          Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • diterbitkan Surat Teguran; atau
  • ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)       Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 25

 

(1)          Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2)          Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

BAB  XX

P E N Y I D I K A N

 

Pasal 26

 

(1)      Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)      Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  :

  • menerima, memcari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan    berkenaan dengan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah  agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana  Retribusi Daerah.
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak  pidana di bidang  Retribusi Daerah ;
  • memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  • melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah  ;
  • menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • menghentikan penyidikan;
  • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)      Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 27

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Pasal  28

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di           Tual

pada tanggal  13 Pebruari  2002

 

Pj. BUPATI  MALUKU TENGGARA

 

 

DRS.  RUSLI  ANDI   ATJO

Diundangkan di  Tual

pada tanggal  13 Pebruari  2002

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

Drs.  P.  FAR - FAR

NIP. 630001916

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 05 SERI C

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

NOMOR 05 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI SURAT  IZIN TEMPAT USAHA

 

 

I.  Penjelasan Umum

 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mendorong Daerah Otonomi untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga Daerah Otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah secara proporsional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah yang bertumpu pada kemandirian Daerah menuntut kemampuan Daerah untuk dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan kewenangan yang diberikan juga melahirkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dalam pelaksanaannya membutuhkan atau perlu ditopang dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya peningkatan pendapatan Daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan adalah Retribusi Surat Izin Tempat Usaha yang perlu dikelola secara optimal guna dapat meningkatkan pendapatan Daerah.

 

 

II.   Penjelasan Pasal Demi Pasal

 

Pasal 1 s/d Pasal 7

 

Pasal 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 9 s/d Pasal 11

 

Pasal 12 ayat (1)

ayat (2)

 

 

 

ayat (3) s/d (4)

 

Pasal 13

 

Pasal 14 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayat (2)

 

Pasal 15 s/d 22

 

Pasal 23 ayat (1)

 

 

 

ayat (2) dan (3)

 

Pasal 24 ayat (1)

 

 

ayat (2) huruf a

 

 

huruf b

 

 

 

 

Pasal 25 s/d pasal 28

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

:

 

 

 

:

 

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

 

:

 

 

 

:

 

:

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

Cukup Jelas.

 

a.  Penetapan tarif bagi Firma, CV dan Perseroan yang bergerak dibidang kontrak berbeda dengan penetapan tarif bagi forma, CV dan Perseroan yang bergerak dibidang perdagangan karena keuntungan atau penghasilannya pun berbeda.

b.  Penetapan tarif bagi Kios, Toko dan Pasar yang menjual sembako (kecuali BBM) berbeda dengan penetapan tarif bagi kios, toko, dan pasar bukan menjual Sembako karena keuntungan atau penghasilannya pun berbeda

c.  Yang dimaksudkan dengan kategori tempat tertentu lain adalah toko obat, tempat praktek dokter dan lain-lain.

 

Cukup Jelas.

 

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan kuasanya adalah seorang atau lebih yang mendapat surat kuasa khusus dari wajib retribusi untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPdORD.

Cukup Jelas.

 

Cukup Jelas.

 

Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepad pihak ketiga, namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya banyak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Cukup Jelas.

 

Cukup Jelas.

 

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.

Cukup Jelas.

 

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Dalam diterbitkannya surat teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

 

Cukup Jelas.

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 05 SERI C.

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 14:41  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 149 guests online