• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2002 Karcis Pelabuhan

Karcis Pelabuhan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 5                    Tahun : 2002                  Seri  : C                   Nomor : 03


Menimbang :
  • bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan Daerah dibidang perhubungan sesuai denan kewenangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • bahwa Retribusi Karcis Pelabuhan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang perlu dikelolah untuk meningkatkan pendapatan Daerah ;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Retribusi Karcis Pelabuhan.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4048) ;
  5. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3839) ;
  6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 1952 tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 264) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952) ;
  10. Keputusan Presiden Nomor. 44 Tahun 1999 tentang teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

N0M0R 03 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI KARCIS PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA      TENTANG  RETRIBUSI  KARCIS  PELABUHAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
  4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  6. Retribusi Karcis Pelabuhan adalah Retribusi pembayaran atas penggunaan fasilitas atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daeah;
  7. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
  8. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau potongan Retribusi tertentu;
  10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  11. Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
  12. Surat ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat Ketetapan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
  13. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB,adalah surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  14. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bungan dan atau denda;
  15. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;
  16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi;
  17. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

 

 

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK, RETRIBUSI

Pasal 2

 

Dengan nama Retribusi Karcis Pelabuhan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di pelabuhan.

 

Pasal 3

 

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas di pelabuhan :

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa kepelabuhanan berupa tanda masuk dan fasilitas lain yang ada pada pelabuhan laut.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal 5

 

Retribusi Karcis Pelabuhan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

 

 

BAB IV

CARA MENGUKUR  TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan karcis masuk dan penggunaan fasilitas di pelabuhan laut.

 

 

BAB V

PRINSIP  DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi karcis pelabuhan adalah untuk menutupi biaya administrasi pencetakan karcis, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian, biaya penegakan hukum, biaya pemanfaatan jasa lain yang disediakan di pelabuhan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut  :

 

No

Kualifikasi Penggunaan Karcis

Tarif/Orang,dan

Tarif Kendaraan

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

Penumpang bepergian.

Pengantar/Penjemput/Pengunjung.

Mobil Penumpang.

Mobil Bus/Mobil Barang.

Mobil Khusus.

Mobil Penumpang Beroda Tiga/Kereta Gandengan.

Kendaraan Roda Dua.

Mobil Dinas / Mobil Pribadi

 

Rp. 2.000

Rp. 1.000 Sekali masuk.

Rp. 2.500 Sekali masuk.

Rp. 3.000 Sekali masuk.

Rp. 3.500 Sekali masuk.

Rp. 2.000 Sekali masuk.

Rp. 1.500 Sekali masuk.

Rp. 2.000 Sekali Masuk

Rp. 3.000 Sekali Masuk

 

 

 

BAB VII

WILAYAH  PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat karcis diberikan.

 

 

 

BAB VIII

MASA RETRBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

 

Pasal 10

 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sekali masuk pelabuhan/sekali parkir di pelabuhan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

 

pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

 

 

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

 

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

 

 

BAB  XI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)  Pemberian  pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan  Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

BAB XIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 16

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  :

  • menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  • meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  • memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  • melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, seta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  • menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • menghentikan penyidikan;
  • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 18

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

Ditetapkan di   Tual

pada tanggal 13 Pebruari 2002

 

Pj. BUPATI  MALUKU TENGGARA

 

DRS.  RUSLI  ANDI   ATJO

Diundangkan di  Tual

pada tanggal  13 Pebruari  2002

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA,

 

 

Drs.  P.  FAR - FAR

NIP. 630001916

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2002 NOMOR 03 SERI C

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

NOMOR 03 TAHUN 2002

 

TENTANG

RETRIBUSI  KARCIS  PELABUHAN

 

 

I. Penjelasan Umum

 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mendorong Daerah Otonom untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara sebagai Negara Kesatuan.

Bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah secara proporsional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah yang bertumpu pada kemandirian Daerah menuntut kemampuan Daerah untuk dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan kewenangan yang diberikan juga melahirkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dalam pelaksanaannya membutuhkan atau perlu ditopang dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya peningkatan pendapatan Daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan adalah Retribusi Karcis Pelabuhan yang perlu dikelola secara optimal guna dapat meningkatkan pendapatan Daerah.

 

 

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

 

Pasal 1 s.d Pasal 11             :  Cukup Jelas.

 

Pasal 12 Ayat (1)                : Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepad pihak ketiga, namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya banyak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

 

Pasal 14 Ayat (1)                 : Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.

 

Ayat (2) dan (3)    :  Cukup Jelas

 

Pasal 15 s/d Pasal 18            :  Cukup Jelas

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 03. SERI C

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 14:07  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1585
mod_vvisit_counterYesterday6621
mod_vvisit_counterThis week27827
mod_vvisit_counterLast week58065
mod_vvisit_counterThis month237747
mod_vvisit_counterLast month237373
mod_vvisit_counterAll days8208988

We have: 162 guests online
Your IP: 54.158.21.176
 , 
Today: Sep 27, 2017

Who's Online

We have 249 guests online