• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2002 Izin Edar Jual Alkohol

Izin Edar Jual Alkohol

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


Nomor  :3                     Tahun : 2002                  Seri  : C                   Nomor :02

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  02 TAHUN  2002

T E N T A N G

RETRIBUSI  IZIN PEREDARAN DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas–tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka perlu menggali sumber–sumber pendapatan daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku ;
  • bahwa Retribusi Izin Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan Daerah ;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Izin Peredaran dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Mengingat :
  1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645 ) ;
  2. Undang–undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembara Negara Nomor 2104 ) ;
  3. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
  4. Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara ( Lembaran negara Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ) Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang–undangan dan bentuk Rancangan Undang–undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  13. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah.
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengara ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Maluku Tenggara.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH  KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI IZIN PEREDARAN DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

 

 

B A B   I

KETENTUAN   UMUM

 

Pasal   1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan   :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara  ;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara  ;
  3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara  ;
  4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undngan Daerah yang berlaku  ;
  5. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
  6. Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol ;
  7. Minuman beralkohol tradisional adalah Minuman beralkahol yang diproduksi oleh masyarakat, industri rumah tangga seperti arak/sopi dan sejenis, tuak/sagero dan sejenis ;
  8. Penjual Minuman Beralkohol  adalah Orang pribadi  atau Badan yang menjual Minuman beralkohol  golongan A, B dan C termasuk Minuman beralkohol tradisional  di suatu tempat penjualan dalam Daerah ;
  9. Izin Peredaran Minuman Beralkohol adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada Badan untuk memasukkan, menyalurkan,mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Daerah atau menyalurkan/mengirimkan ke luar Daerah ;
  10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu dalam Daerah ;
  11. Penjual Minuman Beralkohol adalah Orang pribadi atau Badan yang menjual eceran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C untuk diminum di tempat penjualan ;
  12. Pengedar adalah Badan yang menyalurkan, memasukan, mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Daerah dan atau pengirim ke luar Daerah ;
  13. Tanda Izin Peredaran  adalah Tanda pengenal yang ditempel disetiap kemasan Minuman Beralkohol yang akan diedarkan dan atau  di jual kepada masyarakat;
  14. Kemasan adalah Wadah sebagai tempat untuk Minuman Beralkohol yang berupa botol, kaleng atau bentuk lainnya termasuk penutupnya;
  15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan  ;
  16. Retribusi  Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
  17. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan  pembayaran retrebusi, termasuk pungutan atau potongan Retribusi tertentu.
  18. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
  19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang  ;
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat  SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang  ;
  21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan  yang  menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang  ;
  22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda  ;
  23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  24. Surat Keputusan keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKDRLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi  ;
  25. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
  26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang  Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

B A B    II

NAMA,  OBJEK  DAN  SUBJEK  RETRIBUSI

 

Pasal   2

 

(1) Dengan nama Retribusi Izin Peredaran Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan pemasukan, penyaluran , peredaran Minuman Beralkohol dalam daerah  dan atau pengiriman Minuman Beralkohol ke luar daerah.

(2) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusii sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu.

 

Pasal 3

 

(1) Obyek Retribusi izin Peredaran adalah Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol untuk Pemasukan, Penyuluran, Peredaran Minuman Beralkohol dalam Daerah dan atau pengiriman  Minuman Beralkohol ke Daerah.

(2) Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan adalah Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol di :

  • Hotel.
  • Restauran.
  • Bar.
  • Karaoke.
  • Klab Malam.
  • Diskotik.
  • Dan Tempat tertentu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 4

 

(1) Subyek Retribusi untuk Izin Peredaran Minuman Beralkohol adalah Badan yang memperoleh izin peredaran untuk melakukan pemasukan, penyaluran dan peredaran Minuman Beralkohol dalam daerah dan atau pengiriman ke luar daerah.

(2) Subyek Retribusi untuk Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol.

 

 

B A B   III

GOLONGAN  MINUMAN BERALKOHOL

 

Pasal  5

 

Minuman Beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut :

(1) Minuman Beralkohol Golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol 1%  (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).

(2) Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol 5%  (lima perseratus)  sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).

(3) Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

(4) Minuman  beralkohol tradisional seperti arak/sopi dan sejenisnya, sagero/tuak dan  sejenisnya  dengan kadar ethanol  1  % ke atas.

 

 

B A B   IV

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal 6

 

Retribusi Izin Peredaran dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

 

 

B A B   V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal   7

 

Tingkat penggunaan untuk pemberian izin tempat penjualan Minuman Beralkohol sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, diukur berdasarkan :

  • Untuk pemberian izin peredaran Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jumlah dan golongan Minuman Beralkohol.
  • Untuk pemberian izin tempat penjualan Minuman Beralkohol dilakukan berdasar jenis tempat penjualan, luas ruangan.

 

B A B   VI

PRINSIP  DAN  SASARAN  DALAM  PENETAPAN

STRUKTUR  DAN  BESARNYA  TARIF

 

Pasal 8

 

(1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin peredaran dan izin tempat penjualan Minuman Beralkohol.

(2)  Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) meliputi biaya survei lapangan, biaya pengukuran luas tempat usaha, biaya transportasi dalam rangka pengendalian, pengawasan dan penertiban, serta biaya penyuluhan.

 

BAB  VI

STRUKTUR  DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

 

Pasal   9

 

(1) Retribusi Izin Peredaran Minuman Beralkohol.

Struktur dan besarnya  tarif Retribusi Izin Peredaran  Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

  • Untuk  minuman beralkohol golongan   A                 Rp.  4.000 /botol/kaleng;
  • Untuk  minuman beralkohol golongan   B                 Rp.  3.000 /botol/kaleng;
  • Untuk  minuman beralkohol golongan   C                 Rp.  7.500 /botol/kaleng;
  • Untuk  minuman beralkoholproduksi lokal/tradisional Rp. 4.000 /botol/kaleng;
  • Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :
  • Untuk minuman beralkohol diminum di tempat penjualan.
  •  

    JENIS TEMPAT USAHA

    LUAS TEMPAT USAHA

    TARIF

    PER TAHUN

    Hotel dan atau Restoran

     

    s.d.  20 M2

    21 M2  s.d. 40 M2

    41 M2 s.d. 60 M2

    61 M2 s.d. 80 M2

    81 M2 s.d. 100 M2

    Lebih dari  100 M2

    Rp.    500.000.

    Rp.    600.000.

    Rp.    700.000.

    Rp.    800.000.

    Rp.    900.000.

    Rp. 1.000.000.

     

  • Bar, Pub, Diskotik,Karaoke Klub Malam dan sejenisnya
  •  

     

    s.d.  20 M2

    21 M2 s.d. 80 M2

    Lebih dari  80 M2

     

    Rp.   750.000.

    Rp. 1.000.000.

    Rp. 1.500.000.

  • Tempat Tertentu lain.
  •  

    s.d.  20 M2

    21 M2  s.d. 60 M2

    61 M2 s.d. 80 M2

    81 M2 s.d. 100M2

    Lebih dari  100 M2

    Rp.    550.000.

    Rp.   750.000.

    Rp.   900.000.

    Rp.1.250.000

    Rp.1.500.000

     

  • Untuk minuman beralkohol yang dijual secara eceran dalam kemasan.
  • JENIS TEMPAT USAHA

    LUAS TEMPAT USAHA

    TARIF  PER TAHUN

    Toko,Pasar Swalayan dan sejenisnya

     

    s.d.  20 M2

    21 M2  s.d. 40 M2

    Lebih dari  40 M2

     

    Rp. 500.000.

    Rp. 600.000.

    Rp. 700.000.

     

    Toko Bebas Bea

    (Duty Free Shop)

     

    s.d.  20 M2

    21 M2  s.d. 100 M2

    Lebih dari  100 M2

     

    Rp. 400.000 .

    Rp. 500.000.

    Rp. 600.000.

    Tempat tertentu lain

     

    s.d.  20 M2

    21 M2  s.d. 100 M2

    Lebih dari  100 M2

     

    Rp. 400.000 .

    Rp. 500.000 .

    Rp. 600.000 .

 

 

B A B   VII

WILAYAH  PEMUNGUTAN

 

Pasal 9

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah izin peredaran dan tempat izin penjualan Minuman Beralkohol diberikan.

 

 

B A B   VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

 

Pasal 10

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

 

Pasal 11

 

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

B A B   IX

SURAT  PENDAFTARAN

 

Pasal   12

 

(1)  Wajib Reribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SPdORD oleh wajib retribusi.

(4)  Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 

B A B   X

PENETAPAN  RETRIBUSI

 

Pasal   13

 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

B A B   XI

TATA  CARA  PEMUNGUTAN

 

Pasal   14

 

(1)  Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

 

 

B A B   XII

SANKSI  ADMINISTRASI

 

Pasal  15

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.


B A B   XIII

TATA  CARA  PEMBAYARAN

 

Pasal  16

 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)  Retribusi yang terutang  dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

B A B   XIV

TATA  CARA  PENAGIHAN

 

Pasal  17

 

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

BAB  XV

K E B E R A T A N

 

Pasal  18

 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan Wajib retribusi harus dapat menbuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi  dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)  Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

Pasal  19

 

(1)  Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)  Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

BAB   XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

 

Pasal 20

 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)  Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

Pasal 21

 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

  • nama dan alamat Wajib Retribusi;
  • masa retribusi;
  • besarnya kelebihan pemb ayaran;
  • alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

Pasal   22

 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan  retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud  pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan  pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal 23

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)  Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur .

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

BAB XVIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

 

Pasal 24

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • diterbitkan Surat Teguran; atau
  • ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 25

 

(1)     Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2)     Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

BAB  XX

P E N Y I D I K A N

 

Pasal 26

 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  :

  • menerima, memcari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan    berkenaan dengan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah  agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana  Retribusi Daerah.
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak  pidana di bidang  Retribusi Daerah ;
  • memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  • melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah  ;
  • menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerikasa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • menghentikan penyidikan;
  • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)  Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 27

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka  Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan  tidak berlaku.

 

Pasal  28

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

Pasal  29

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di   Tual

pada tanggal  13 Pebruari 2002

 

Pj. BUPATI  MALUKU TENGGARA

 

DRS.  RUSLI  ANDI   ATJO

Diundangkan di  Tual

pada tanggal 13 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA,

Drs.  P.  FAR - FAR

NIP. 630001916

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2002 NOMOR 02  SERI C

 

 

PENJELASAN ATAS

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

NOMOR 02 TAHUN 2002

TENTANG

 

RETRIBUSI IZIN PEREDARAN DAN TEMPAT PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL

 

 

I. Penjelasan Umum

 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mendorong Daerah Otonom untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah secara proporsional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah yang bertumpu pada kemandirian Daerah menuntut kemampuan Daerah untuk dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

 

Dengan kewenangan yang diberikan juga melahirkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dalam pelaksanaannya membutuhkan atau perlu ditopang dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya peningkatan pendapatan Daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan adalah Retribusi Izin Peredaran Dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang perlu dikelola secara optimal guna dapat meningkatkan pendapatan Daerah.

 

 

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

 

Pasal 1 s.d Pasal 13                :  Cukup Jelas.

 

Pasal 14 Ayat (1)                    :  Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepad pihak ketiga, namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya banyak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)          :      Cukup Jelas.

Pasal 15 s.d 22                    :      Cukup Jelas.

Pasal 23 Ayat (1)                 :     Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.

Ayat (2) dan (3)    :     Cukup Jelas

Pasal 24 Ayat (1)                 :      Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) huruf a    :     Dalam diterbitkannya surat teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b   :     Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 25 s.d pasal 29            :     Cukup Jelas.

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR………. SERI………

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 14:40  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 148 guests online