• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2002 Izin Alkohol

Izin Alkohol

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 1                    Tahun : 2002                 Seri  : E                    Nomor : 01

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  01 TAHUN 2002

TENTANG

PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN

PENJUALAN   MINUMAN   BERALKOHOL

DI  KABUPATEN  MALUKU  TENGGARA

 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG  MAHA  ESA

 

BUPATI  MALUKU   TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa penggunaan minuman beralkohol tanpa pembatasan dapat mengganggu kesehatan , mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka perlu diatur larangan, pengawasan dan penertiban peredaran serta penjualan minuman beralkohol di Daerah;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangasn Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Izin Peredaran Minuman Beralkohol.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

M E M U T U S K A N ;

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya;
  5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat denga ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol ;
  6. Tim Pengawas dan Penertiban adalah Tim  Pengawas dan Penertiban Minuman Beralkohol Kabupaten Maluku Tenggara;
  7. Izin Peredaran Minuman Beralkohol adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada Badan untuk memasukkan, menyalurkan,mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Daerah atau menyalurkan/mengirimkan ke luar Daerah;
  8. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu dalam Daerah;
  9. Izin Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk memproduksi minuman beralkohol tradisional dalam daerah ;
  10. Penjual Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menjual Minuman Beralkohol secara eceran dan atau menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan;
  11. Pengedar adalah Badan yang menyalurkan, memasukkan, mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Daerah dan atau pengirim ke luar Daerah;
  12. Pengendalian  adalah  upaya  atau  tindakan  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal yang dapat merugikan sebagai akibat dari penggunaan Minuman Beralkohol;
  13. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pemasukan, penyaluran ,peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
  14. Penertiban adalah tindakan atau upaya untuk menertibkan pemasukan,penyaluran , peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Badan atau orang pribadi;
  15. Kemesan adalah wadah sebagai tempat untuk Minuman Beralkohol yang berupa botol, kaleng atau bentuk lainnya termasuk penutupnya;
  16. Tanda Izin Peredaran  adalah tanda pengenal yang ditempel disetiap kemasan Minuman Beralkohol yang akan diedarkan dan atau  di jual kepada masyarakat;
  17. Penyidikan tindak Pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

 

 

BAB II

GOLONGAN  MINUMAN  BERALKOHOL, TEMPAT PENJUALAN DAN PEREDARAN

Pasal  2

 

Minuman Beralkohol  dikelompokan dalam golongan sebagai berikut :

  1. Minuman beralkohol  Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % sampai 5 %.
  2. Minuman beralkohol  Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5 % sampai  20 %.
  3. Minuman beralkohol  Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol  20 % sampai  55 %.
  4. Minuman  beralkohol tradisional seperti arak/sopi dan sejenisnya, sagero/tuak dan sejenisnya  dengan kadar ethanol  1  % ke atas.

Pasal  3

 

(1) Penjualan dan Peredaran minuman beralkohol hanya dapat dilakukan  di :

  • Hotel;
  • Restoran;
  • Bar;
  • Karaoke;
  • Klab Malam;
  • Diskotik;
  • Dan tempat tertentu lainnya  yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat dan atau Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tempat Penjualan  dan Peredaran  minuman beralkohol tidak boleh  berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Perkantoran dan pemukiman dengan jarak radius  100  meter.

 

Pasal  4

 

(1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan hanya diizinkan   pada siang hari jam 10.00   sampai dengan jam  18.00.  waktu setempat, dan pada malam hari jam  21.00  sampai dengan  00.00.

(2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum di luar Tempat Penjualan ditetapkan mulai  jam 09.00 sampai dengan  jam 21.00 waktu setempat.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), ayat  (2) pasal ini waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang  yang  pelaksanaannya  ditetapkan oleh Bupati.

 

BAB  III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Peredaran Minuman Beralkohol

Pasal   5

 

(1) Badan yang  memasukkan, menyalurkan,mengedarkan  minuman beralkohol asal import dan atau hasil produksi dalam Negeri wajib memiliki Izin Peredaran dari Bupati.

(2) Izin Peredaran minuman beralkohol sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya diberikan kepada Badan.

(3) Izin  Peredaran minuman beralkohol tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal  6

 

(1) Izin  Peredaran minuman beralkohol diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

(2) Untuk mendapatkan  Izin  Peredaran minuman beralkohol Badan atau kuasanya harus mengajukan permohonan  secara  tertulis kepada Bupati , dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal  7

 

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin Peredaran Minuman Beralkohol  Badan atau kuasanya sudah harus mengajukan  permohonan kepada Bupati untuk perpanjangan Izin  dimaksud.

(2)  Apabila permohonan  perpanjangan  Izin  diajukan setelah jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima.

 

Pasal 8

 

Tata cara memperoleh izin Peredaran Minuman Beralkohol ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 9

 

(1) Izin Peredaran Minuman Beralkohol dinyatakan tidak belaku lagi apabila  :

  • atas permohonan sendiri;
  • masa berlaku izin selesai
  • diperoleh secara tidak sah

(2) Bupati berwewenang mencabut izin Peredaran Minuman Beralkohol karena  :

  • tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam izin.
  • melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maupun terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • bertentangan dengan kepentingan umum.
  • dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum.

 

 

Bagian Kedua

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 10

 

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjual Minuman Beralkohol ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peratuaran Daerah ini wajib memiliki izin tempat penkjualan Minuman Beralkohol dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari  :

  • izin tempat penjualan Minuman Beralkohol langsung diminum ditempat.
  • Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.

(3) Tempat penjualan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin ini yang diberikan oleh Bupati.

(4) Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol tidak dapat dipindahtagankan kepada pihak  lain.

 

Pasal 11

 

(1) Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)  tahun.

(2) Untuk mendapatkan izin tempat penjualah Minuman Beralkohol orang pribadi atau Badan atas kuasanya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi  syarat-syarat  yang ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 12

 

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum  izin tempat penjualan Minuman Beralkohol berakhir orang pribadi atau Badan atau kuasanya sudah harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta perpanjangan izin dimaksud.

(2) Apabila permohonan perpanjangan izin diajukan setelah jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini ,maka permohonan tersebut tidak diterima.

 

Pasal 13

 

Tata cara memperoleh Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 14

 

(1) Izin tempat penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

  • atas permohonan sendiri
  • masa berlaku izin selesai
  • diperoleh secara tidak sah

(2) Bupati berwewenang mencabut izin tempat penjualan Minuman Beralkohol karena  :

  • tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam izin.
  • melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maupun terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • bertentangan dengan kepentingan umum.
  • dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum.

 

BAB IV

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 15

 

(1)     Setiap orang pribadi atau Badan dilarang memasukkan atau menyalurkan  mengedarkan dan atau menjual Minuman Beralkohol di Daerah yang tidak memiliki izin peredaran dan atau izin tempat Penjualan Minuman beralkohol.

(2)     Setiap orang pribadi atau Badan dilarang memasukkan, menyalurkan,mengedarkan dan atau menjual  Minuman Beralkohol yang tidak dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu tidak ada lebel dan tidak ada tanda izin peredaran dari Pemerintah Daerah.

(3)     Setiap orang pribadi atau Badan dilarang memasukkan atau menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual Minuman Beralkohol yang telah dihentikan penjualan dan peredarannya oleh Bupati dan atau  melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Bupati.

(4)     Setiap orang pribadi atau Badan dilarang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual Minuman Beralkohol sedang patut diketahui bahwa izin peredaran, atau izin  tempat penjualan telah dicabut atau masa berlaku izin dimaksud telah berakhir.

(5)     Setiap orang pribadi atau Badan dilarang mengedarkan, menyediakan, menjual minuman beralkohol tadisional  hasil produksinya langsung kepada  konsumen selain kepada Badan  yang memiliki izin peredaran Minuman Beralkohol.

(6)     Setiap orang pribadi atau Badan dilarang mengirimkan Minuman Beralkohol, termasuk minuman beralkohol tradisionl keluar Daerah tanpa memiliki izin peredaran  untuk pengiriman Minuman Beralkohol keluar Daerah.

(7)     Setiap orang pribadi atau badan dilarang memproduksi minuman beralkohol tradisional dalam daerah tanpa izin dari Bupati ;

(8)     Setiap orang pribadi atau Badan dilarang menyalurkan, mengedarkan, menjual Minuman Beralkohol ,  kepada anak yang usianya belum mencapai umur 21 tahun, Pelajar, anggota TNI/POLRI/PNS yang berpakaian seragam.

 

 

BAB V

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

 

(1) Semua Minuman Beralkohol yang diedarkan harus dimasukan dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alcohol/ethonal, volume Minuman Beralkohol sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mencantumkan tanda izin peredaran sebagai tanda pengendali yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah pada setiap kemasan.

(2) Tanda izin peredaran diberikan kepada pemegang izin peredaran harus  sesuai dengan jumlah Minuman Beralkohol yang diijinkan untuk diedarkan di Daerah.

(3) Tanda izin peredaran harus diatur sedemikian rupa sehingga melekat dengan aman serta tidak dapat dipergunakan lagi.

(4) Tanda izin peredaran diberikan tanda pengaman untuk menghindari pemalsuan.

(5) Bentuk, ukuran dan warna tanda izin perdaran untuk setiap jenis Minuman Beralkohol diberikan sesuai dengan golongan.

 

Pasal  17

 

(1) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol dan tempat penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.

(2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bupati dibantu oleh tim dengan beranggotakan Instansi terkait di Daerah.

(3) Keanggotaan  dan tugas Tim ditetapkan oleh  Bupati.

 

Pasal 18

 

Untuk kepentingan pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualan minman beralkohol setiap orang pribadi atau badan yang memasukkan,menyalurkan dan mengedarkan,  menjual  minuman  beralkohol  wajib  memberikan  kesempatan kepada

tim sebagaimana dimaksud dalam pasal  17 Peraturan Daerah ini dan atau memberikan kesempatan kepada  Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan atau memberikan keterangan serta data  yang diperlukan oleh tim dan atau Pemerintah Daerah.

 

Pasal  19

 

Bupati berwenang menghentikan pemasukan, penyaluran peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol karena pertimbangan khusus pada hari-hari tertentu dan atau dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.

 

Pasal  20

 

Bupati berwewenang membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol yang dapat diedarkan dan atau dijual di Daerah karena pertimbangan akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.

 

 

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal  21

 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 ayat (3), pasal  4 ayat (1), ayat (3), pasal 5 ayat (1), ayat  (3), pasal 10 ayat (1), ayat (3),ayat (4), pasal 15, pasal 16 ayat (1), ayat (2), pasal 18  Peraturan Daerah ini dapat diancam Pidana kurungan paling lama   3  (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal  22

 

Selain wewenang pejabat penyidik  umum, penyidik  atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal  22 Peraturan Daerah ini, dapat juga  dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pasal 23

 

(1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud  dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini adalah :

  • menerima laporan berkenaan dengan adanya  tindak Pidana agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana  ;
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana ;
  • memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  • melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang  bukti tersebut ;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana  ;
  • menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • menghentikan penyidikan ;
  • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana  menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang

  • pemeriksaan tersangka ;
  • pemasukan rumah ;
  • penyitaan benda ;
  • pemeriksaan surat ;
  • pemeriksaan saksi ;
  • pemeriksaan ditempat kejadian perkara ;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

 

(1)     Bagi badan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini memasukkan, menyalurkan ,  pengedaran, Minuman Beralkohol di daerah dan atau mengirim ke luar daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini segera menyesuaikan  Izin Peredaran dan atau mengurus Izin Peredaran Minuman Beralkohol.

(2)     Bagi orang pribadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, memasukkan, menyalurkan, mengedarkan Minuman Beralkohol di daerah dan atau mengirim ke luar daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini menghentikan memasukkan, menyalurkan, mengedaran Minuman Beralkoholl di daerah dan atau mengirim ke luar daerah.

 

Pasal  25

 

Semua izin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah dikeluarkan  sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap  berlaku  sampai dengan tanggal 31 Desember  2002.

 

 

BAB  IX

KETENTUAN   PENUTUP

Pasal 26

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal  27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di   Tual

pada tanggal 13 Pebruari 2002

 

Pj. BUPATI  MALUKU TENGGARA

 

 

DRS.  RUSLI  ANDI   ATJO

Diundangkan di  Tual

pada tanggal  13 Pebruari  2002

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA,

 

 

Drs.  P.  FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2002 NOMOR 01 SERI  E

 

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  01 TAHUN  2002

TENTANG

PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 


I. PENJELASAN  U M U M .

 

Bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagai salah satu jenis komoditi perdagangan umum, bila tanpa pengawasan maka akan menimbulkan kerawanan sosial, mengganggu keamanan dan ketertiban serta kesehatan masyarakat.

Untuk itu, pemasukan peredaran dan penjualan minuman  beralkohol perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban yang diharapkan akan mampu menjaga keseimbangan dan efektifitas penggunaannya.

Bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol disatu sisi dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang masih perlu ditumbuh kembangkan, namun dilain sisi akibat penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak terkendali akan membawa dampak negatif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat karena dapat mengganggu keamanan, ketertiban serta mengancam serta membahayakan keselamatan, merusak kesehatan fisik maupun kejiwaan yang mengarah kepada dekondisi moral masyarakat.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memandang perlu dan berupaya untuk mengawasi dan mengendalikan dan menertibkan pemasukan,peredaran,penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Maluku Tenggara dengan menetapkan Peraturan Daerah agar langkah pengawasan, pengendalian dan penertiban dapat dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait  lainnya, sehingga masyarakat luas dapat diberikan pemahaman untuk ikut berperan serta membantu pelaksanaannya.

Bahwa pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban minuman beralkohol dimaksud menggunakan  lebel tanda pengendali  sebagai alat kontrol yang ditempel pada setiap kemasan minuman beralkohol sesuai dengan jenis dan golongannya.

 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal    1 huruf   a s.d. e    :  Cukup Jelas

Pasal   1 huruf  f               : Yang dimaksud dengan minuman beralkohol termasuk yang    diproduksi   oleh  masyarakat , industri rumah tangga seperti arak/sopi dan sejenis, tuak/sagero dan sejenis.

Pasal    2                          :  Cukup Jelas

Pasal    3                          :  Cukup Jelas

Pasal    4                          :  Cukup Jelas

Pasal    5                         :  Agar memudahkan pengawasan maka                  pemasok, penyalur,pengedar  menempelkan foto copy surat izin yang telah diperoleh di dalam     ruangan yang mudah dapat dilihat.

Pasal    6 s/d Pasal 9         :  Cukup Jelas

Pasal    10                        : Agar memudahkan pengawasan maka penjual    menempelkan foto copy surat izin yang telah diperoleh di dalam ruangan yang mudah dapat dilihat.

Pasal   11 s/d  Pasal 16      :  Cukup Jelas

Pasal    17                        : Dimaksudkan agar mencegah adanya prosedur penjualannya secara bebas dan tidak terkendali sehingga membawa dampak negatif bagi kehidupan, baik yang memanfaatkan maupun masyarakat luas.

Pasal    18 s/d Pasal 27      :  Cukup Jelas

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 01 SERI  E

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 14:40  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1587
mod_vvisit_counterYesterday6621
mod_vvisit_counterThis week27829
mod_vvisit_counterLast week58065
mod_vvisit_counterThis month237749
mod_vvisit_counterLast month237373
mod_vvisit_counterAll days8208990

We have: 162 guests online
Your IP: 54.158.21.176
 , 
Today: Sep 27, 2017

Who's Online

We have 250 guests online