• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2001 Pemb Org Kec & Kel

Pemb Org Kec & Kel

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


Nomor  : 7              Tahun : 2001                   Seri  : D                   Nomor : 07

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 07 TAHUN 2001

 

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI  DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,


Menimbang :
  • bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara .
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Oraganisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 156 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018 );
  9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

Dengan persetujuan

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara ;
  • Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah Unsur Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
  • Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
  • Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat
  • Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara;
  • Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan Tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

 

 

BAB  II

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal   2

 

(1)   Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

(2)   Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 3

 

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaran Pemerintahan,Pembangunan dan Pembinaan  kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

 

Pasal 4

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

  • Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kabupaten ;
  • Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

 

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal 5

 

(1)   Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

  • Kepala Kecamatan ;
  • Sekretaris Kecamatan ;
  • Seksi Pemerintahan ;
  • Seksi  Kesejahteraan Sosial ;
  • Seksi  ketentraman dan Ketertiban ;
  • Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan ;
  • Seksi Pelayanan Umum ;
  • Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2)   Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 6

 

Penjabaran tugas pokok dan fungsi, Kepala Kecamatan, Sekretaris Camat, Kepala-kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

 

 

Bagian Ketiga

Kecamatan Pembantu

 

Pasal 7

 

(1)     Kecamatan Pembantu adalah unsur penunjang yang membantu Camat melaksanakan sebagian  tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan;

(2)     Kecamatan Pembantu dipimpin oleh seorang Camat Pembantu yang bertanggung jawab kepada Camat.

 

BAB  III

KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 8

 

(1)   Kelurahan adalah wilayah Kepala Kelurahan yang selanjutnya disingkat Lurah  sebagai Perangkat Daerah;

(2)   Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

 

Pasal 9

 

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 10

 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :

  • Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kecamatan ;
  • Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal 11

 

(1)   Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

  • Kepala Kelurahan ;
  • Sekretaris ;
  • Seksi Pemerintahan ;
  • Seksi  Pembangunan ;
  • Pelayanan Umum ;
  • Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2)   Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 12

 

Penjabaran tugas pokok dan fungsi, Kepala Kelurahan, Sekretaris, Kepala-kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

 

 

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

 

Di lingkungan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 14

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sesuai keahlian/ketrampilan.

 

 

Pasal 15

 

(1)     Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keetrampilannya;

(2)     Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati;

(3)     Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja masing-masing Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;

(4)     Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(5)     Pembinaan terhadapa Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

 

BAB V

TATA KERJA

 

Pasal 16

 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kecamatan, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dalam lingkungan Kecamatan, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dalam lingkungan Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

 

Pasal 17

 

(1)     Setiap satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kecamatan secara berjenjang ;

(2)     Setiap satuan Organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan secara berjenjang ;

(3)     Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kecamatan, Kelurahan melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(4)     Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam Kecamatan, Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahanya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya;

(5)     Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan ;

(6)     Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

 

 

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

 

Pasal 18

 

Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 19

 

(1)     Kepala Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2)     Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Kelurahan, sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan oleh Bupati;

(3)     Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabtan Fungsional dalam lingkungan Kecamatan dan kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 20

 

(1)   Sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup Kecamatan dan kelurahan, maka pejabat Struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Bupati;

(2)   Bagi pejabat Struktural yang seksi, sub seksi yang nomenklatur mengalami perubahan, tetapi melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ayat (1) pasal ini ;

(3)   Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) pasal ini apabila pejabat struktural yang Seksi dan Sub Seksinya  dihapus.

 

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 21

 

Pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 22

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di  Tual

pada tanggal 13 Agustus 2001

 

Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA,


DRS RUSLI ANDI ATJO

 

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal 13 Agustus 2001

 

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Drs.  P. FAR - FAR

NIP : 630001916

 


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2001 NOMOR 07  SERI : D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 07 TAHUN 2001

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI  DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

 

  1. PENJELASAN UMUM

 

Bahwa azas Desentralisaasi dalam penyelenggaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan memberikan peluang dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan Otonomi Daerah secara professional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah, yang bertumpu pada kemandirian daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang 22  tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaran Otonomi dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab mendorong daerah otonomi untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga Otonomi Daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian maka dalam rangka upaya untu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menata Kelembagaan dan Tata Laksana Kecamatan dan Kelurahan sebagai pelaksana ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan dengan penyesuaian sesuai kemampuan, kebutuhan beban kerja di daerah.

Bahwa Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di Kecamatan dan Kelurahan perlu ditata kembali berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 bersama aturan pelaksanaannya, dan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.

 

 

  1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1 s/d pasal 21                    :  Cukup Jelas.

 

 

 

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

LAMPIRAN  I

PERATURAN DARAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2001

TANGGAL 13 AGUSTUS 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA,


DRS RUSLI ANDI ATJO

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

LAMPIRAN  II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2001 TANGGAL 13 AGUSTUS 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA,

DRS RUSLI ANDI ATJO

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 15:34  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 191 guests online