• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Org Dinas

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 04                    Tahun : 2001                            Seri  : D       Nomor : 04

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR   04  TAHUN  2001

 

T E N T A N G

 

PEMBENTUKAN  ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA DINAS

DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka pelaksanan ketentuan dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara , dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 1645 ) ;
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 )
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194);
  9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan  Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :     PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA      TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  DINAS    DAERAH  KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal   1

 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud  dengan :

  • Daerah Otonom  yang selanjutnya disebut Daerah adalah  Daerah  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah  Otonom  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan  peraturan perundang-undangan;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  • Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dewan Perwakilah Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas  Daerah adalah Dinas  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai unsurr pelaksana Pemerintah Daerah;
  • Cabang Dinas adalah  unsur pelaksana sebagian tugas dinas Kabupaten  yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di wilayah kerja  satu kecamatan atau beberapa kecamatan;
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsurr Pelaksana operasional Dinas  Kabupaten di wilayah kerja  satu kecamatan atau beberapa kecamatan;
  • Jabatan Struktural  adalah  kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam  rangka memimpin  suatu satuan organisasi  negara.
  • Jabatan Fungsional adalah  kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan  tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

 


BAB  II

PEMBENTUKAN   DINAS  DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Pasal   2

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

  • Dinas Pendidikan  Nasional Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas  Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas  Pertanian  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Perkebunan Dan Holtikultura  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Kelautan Dan Perikanan  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas  Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Kesejahteraan Sosial  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas  Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Pertanahan  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  Kabupaten Maluku Tenggara;

 

 

BAB  III

DINAS PENDIDIKAN  NASIONAL  DAN KEBUDAYAAN  KABUPATEN

MALUKU TENGGARA


Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal   3

 

(1) Dinas Pendidikan Nasional  Dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana  Pemerintah  Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

(2) Dinas Pendidikan Nasional  Dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris   Daerah.

Pasal 4

 

Dinas Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi  Daerah dibidang Pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

 

Pasal 5

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan  Nasional dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

  • perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  • pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
  • pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pendidikan  dan Kebudayaan .
  • pengelolaan urusan ketata usahaan dinas .

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  6

 

(1)     Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional  Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari :

  • Kepala;
  • Wakil Kepala;
  • Sub Bagian Kepegawaian;
  • Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Perlengkapan dan Peralatan;
    3. Sub Bagian Keuangan;
  • Sub Dinas Program terdiri dari :
    1. Seksi Penyusunan Program
    2. Seksi Data dan Informasi
    3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
  • Sub Dinas Prasarana Dan Sarana , terdiri dari :
    1. Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan;
    2. Seksi Pengawasan Dan Pemeliharaan;
    3. Seksi Penyediaan Perbukuan;
    4. Seksi Inventarisasi.
  • Sub Dinas Pendidikan dan Pengajaran, terdiri dari :
    1. Seksi Penerimaan Siswa
    2. Seksi Pendidikan Sekolah Luar Biasa dan Pendidikan Luar Sekolah
    3. Seksi Kurikulum
    4. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis
  • Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Bahasa dan Budaya
    2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
    3. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Lingkungan Budaya Daerah
    4. Seksi Kesenian
  • Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
    1. Seksi Kepemudaan;
    2. Seksi Keolahragaan;
    3. Seksi Sarana Dan Prasarana.
  • Cabang Dinas
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas
  • Kelompok Jabatan fungsional

(2)     Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  Peraturan Daerah ini.

 

Pasal   7

Penjabaran tugas  dan fungsi Kepala  Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian  sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

BAB  IV

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal  8

 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 9

 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kesehatan.

 

Pasal 10

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini  Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis di bidang Kesehatan;
  • pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  • pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan cabang Dinas di bidang Kesehatan;
  • pengelolaan urusan ketata usahaan dinas.

 

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  11

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari  :

  • Kepala ;
  • Wakil Kepala;
  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian;
    4. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Tenaga Kesehatan;
    2. Seksi Bina sarana Kesehatan;
    3. Seksi Teknologi dan Pelatihan Kesehatan.
  • Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
    1. Seksi Penelitian dan Laboratorium;
    2. Seksi Pencegahan dan Imunisasi;
    3. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
    4. Seksi Penanggulangan dan Bantuan Kesehatan.
  • Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dan Pelayanan Kesehatan , terdiri dari :
    1. Seksi Penyehatan Lingkungan umum, Industri dan Pendidikan ;
    2. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas ;
    3. Seksi Sediaan Farmasi, Pengobatan Tradisional dan Kesehatan Matra;
    4. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
  • Sub Dinas Kesehatan Keluarga Ibu dan Anak, terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Keluarga ;
    2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
    3. Seksi Gizi ;
    4. Seksi Institusi Kesehatan.
  • Sub Dinas Penyuluhan dan Pelayanan Medik , terdiri dari :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan ;
    2. Seksi Peran serta Masyarakat ;
    3. Seksi Laboratorium dan Klinik ;
    4. Seksi Penyuluhan.
  • Cabang Dinas.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 12

 

Penjabaran  tugas  dan fungsi   Kepala Dinas,Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,  Kepala  Sub Dinas,  Kepala Seksi,  Kepala Sub Bagian ,  sebagaimana dimaksud pada  pasal 11 Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

BAB  VI

DINAS  PENDAPATAN   DAERAH KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 13

 

(1)   Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan   Daerah.

(2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan   bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 14.

 

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang pendapatan Daerah.

 

Pasal 15

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan  mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Pendapatan Daerah.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Pendapatan;
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal 16

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara daerah         terdiri dari :

  • Kepala Dinas
  • Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum ;
    2. Sub Bagian Keuangan ;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
    1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
    3. Seksi Penetapan;
    4. Seksi Pemeriksaan.
  • Sub Dinas Penagihan, terdiri dari :
    1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
    2. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
    3. Seksi Pajak Daerah, Restitusi dan Pemindah Bukuan;
    4. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
  • Sub Dinas Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lain-lain, terdiri dari :
    1. Seksi Penatausahaan Penerimaan Pajak dan Retribusi;
    2. Seksi Penerimaan lain-lain;
    3. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan lain-lain;
    4. Seksi Legalisasi Pembukuan surat-surat Berharga.
  • Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan , terdiri dari
    1. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak;
    2. Seksi Bagi Hasil Pajak;
    3. Seksi Bagi Hasil bukan Pajak;
    4. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.
  • Sub Dinas Program terdiri dari :
    1. Seksi Penyusunan;
    2. Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
    3. Seksi Pengembangan Pendapatan;
    4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  • Cabang Dinas.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  17

Penjabaran tugas  dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

BAB VI

DINAS PERMUKIMAN DAN  PRASARANA WILAYAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Pasal 18

 

(1) Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah.

(2) Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris  Daerah.

 

Pasal 19

 

Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

 

Pasal   20

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini Dinas  Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang permukiman dan Prasarana Wilayah.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana  Wilayah.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  21

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah  terdiri dari :

  • Kepala ;
  • Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan;
    4. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian, terdiri dari :
    1. Seksi Survei dan Pendataan;
    2. Seksi Tata Ruang;
    3. Seksi Perencanaan dan Program;
    4. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
    5. Seksi Pengujian.
  • Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Air, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan Teknis
    2. Seksi Pembangunan
    3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
    4. Seksi Bina Manfaat
  • Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan Teknis
    2. Seksi Jalan
    3. Seksi Jembatan
    4. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  • Sub Dinas Pengembangan Pemukiman, terdiri dari :
    1. Seksi Bangunan
    2. Seksi Perumahan
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan
  • Cabang Dinas
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas
  • Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah   sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal   22

Penjabaran tugas  dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal   20 Ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

BAB   VII

DINAS PERTANIAN  KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 23

 

(1) Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Pertanian   merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Pertanian;

(2) Dinas  Pertanian di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal  24

 

Dinas  mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Pertanian.

Pasal 25

 

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini Dinas  Pertanian   mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Pertanian.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Pertanian.


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  26

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian  terdiri dari :

  • Kepala Dinas;
  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    1. Seksi Pembenihan;
    2. Seksi Peningkatan Produksi;
    3. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat-alat Mesin Pertanian.
  • Sub Dinas Peternakan, terdiri dari :
    1. Seksi Unggas dan Aneka Ternak;
    2. Seksi Pakan, Sarana dan Obat Hewan;
    3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesnavet.
    4. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak.
  • Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Usaha;
    2. Seksi Pasca Panen;
    3. Seksi Pemasaran Hasil.
  • Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Hasil, terdiri dari :
    1. Seksi Pendidikan dan Latihan;
    2. Seksi Penyuluhan;
    3. Seksi Permodalan dan Perkreditan;
    4. Seksi Kelembagaan.
  • Cabang Dinas;
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Pertanian  sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  27

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala  Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  26 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

 

BAB  VIII

DINAS PERKEBUNAN  DAN HOLTIKULTURA

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 28

 

(1) Dinas Perkebunan dan Holtikultura  Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Perkebunan dan Holtikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Perkebunan dan Holtikultura;

(2) Dinas Perkebunan dan Holtikultura di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 29

 

Dinas Perkebunan dan Holtikultura mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Perkebunan dan Holtikultura.

 

Pasal 30

 

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini Dinas  Perkebunan dan Holtikultura  mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Perkebunan dan Holtikultura.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Perkebunan dan Holtikultura.
  • Pengelolaan unsur ketatausahaan Dinas.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal 31

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Holtikultura   terdiri dari :

  • Kepala Dinas
  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Pembenihan dan Produksi, terdiri dari :
    1. Seksi Tanaman Tahunan Perkebunan;
    2. Seksi Tanaman Semusim Perkebunan;
    3. Seksi Tanaman Buah dan Sayuran;
    4. Seksi Sumber Daya dan Pengendalian Lahan.
  • Sub Dinas Proteksi, terdiri dari :
    1. Seksi Pengendalian OPT;
    2. Seksi Pengawasan Peredaran Pupuk, Pestisida alat dan Mesin;
    3. Seksi Pengamanan Konflik Sosial dan Kebakaran;
    4. Seksi Data dan Statistik.
  • Sub Dinas Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Teknik Pengolahan dan Pengembangan Produksi;
    2. Seksi Promosi dan Analisis Pasar;
    3. Seksi Pengawasan dan Perizinan Usaha;
    4. Seksi Kelembagaan Ekonomi Petani dan Permodalan.
  • Cabang Dinas;
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  32

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  31 ayat (1)  Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

BAB IX

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 33

 

(1) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Perhubungan  merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Perhubungan;

(2) Dinas  Perhubungan  dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 34

 

Dinas Perhubungan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Perhubungan.

Pasal 35

 

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini Dinas Perhubungan    mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Perhubungan.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Perhubungan.
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.

     

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal 36

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan  terdiri dari :

  • Kepala Dinas;
  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum ;
    2. Sub Bagian Keuangan ;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Perhubungan Darat, terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas ;
    2. Seksi Angkutan ;
    3. Seksi Prasarana ;
  • Sub Dinas Perhubungan Laut, terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut ;
    2. Seksi Kepelabuhanan ;
    3. Seksi Penunjang Keselamatan.
  • Sub Dinas Perhubungan Udara, terdiri dari ;
    1. Seksi Kebandarudaraan ;
    2. Seksi Penunjang Keselamatan Penumpang ;
  • Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
    1. Seksi Pos ;
    2. Seksi Telekomunikasi.
  • Cabang Dinas.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

     

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Perhubungan  sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  37

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas,  Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian,Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  36 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

BAB   X

DINAS KELAUTAN DAN  PERIKANAN  KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal   38

 

(1) Dinas  Kelauatan Dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Kelautan dan Perikanan;

(2) Dinas  Kelauatan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal    39

 

Dinas Kelauatan Dan Perikanan  mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.

 

Pasal  40

 

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini Dinas  mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Kelautan dan Perikanan.
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  41

 

(1)  Susunan Organisasi Dinas Perikanan Dan Kelautan   terdiri dari :

  • Kepala Dinas;
  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum ;
    2. Sub Bagian Keuangan ;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Perikanan Laut, terdiri dari :
    1. Seksi Bina Usaha ;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan ;
    3. Seksi Teknologi dan Produksi ;
    4. Seksi Penyuluhan.
  • Sub Dinas Sumber Hayati, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelautan ;
    2. Seksi Pengembangan Pesisir Pantai ;
    3. Seksi Tata Ruang.
  • Sub Dinas Pengawasan dan Konservasi, teridiri dari :
    1. Seksi Pengawasan Penangkapan ;
    2. Seksi Pengawasan Budidaya ;
    3. Seksi Konservasi dan Lingkungan Daerah Pantai.
  • Cabang Dinas.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas .
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas   sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  42

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal  41 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

BAB  XI

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 43

 

(1) Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat  merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Kehutanan;

(2) Dinas Kehutanan   di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 44

 

Dinas Kehutanan  mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Kehutanan.

 

Pasal 45

 

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan

Daerah ini Dinas Kehutanan  mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Kehutanan.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Kehutanan.
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  46

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan  terdiri dari :

  • Kepala Dinas;
  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Pembinaan Hutan, terdiri dari :
    1. Seksi Hutan Kemasyarakatan.
    2. Seksi Penghijauan dan Hutan Rakyat
    3. Seksi Rehabilitasi dan Pembenihan
  • Sub Dinas Produksi terdiri dari :
    1. Seksi Pengusahaan Hutan;
    2. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan;
    3. Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan.
  • Sub Dinas Perlindungan Hutan terdiri dari :
    1. Seksi Pengamanan Hutan ;
    2. Seksi Penyuluhan;
    3. Seksi Tenaga dan Sarana Pengamanan Hutan.
  • Cabang Dinas;
  • Unit Pelaksana Teknsi Dinas;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Kehutanan  sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  47

 

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas,  Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  46 ayat (1)  Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

BAB  XII

DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 48

 

(1) Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Informasi dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Informasi dan Komunikasi;

(2) Dinas  Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 49

 

Dinas Informasi dan Komunikasi  mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Informasi dan Komunikasi.

 

Pasal   50

 

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini Dinas Informasi dan Komunikasi   mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Informasi dan Komunikasi.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Informasi dan Komunikasi.
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  51

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi  terdiri dari

  • Kepala Dinas;
  • Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Pelayanan Informasi Dan Komunikasi, terdiri dari :
    1. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial;
    2. Seksi Informasi Mobile;
    3. Seksi Ceramah dan Dialog.
  • Sub Dinas Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan;
    2. Seksi Pelayanan Pers dan peliputan;
    3. Seksi Dokumentasi dan perpustakaan.
  • Sub Dinas Pelayanan Informasi Media, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Media Cetak Dan Tradisional;
    2. Seksi Pelayanan Media Baru Dan Perfilman.
  • Cabang Dinas.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Informasi dan Komunikasi  sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  52

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian ,Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  51 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

BAB  XIII

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal   53

 

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Kesejahteraan Sosial   merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Kesejahteraan Sosial;

(2) Dinas  Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 54

 

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial.

 

Pasal 55

 

Dinas  Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Daerah ini Dinas  mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Kesejahteraan Sosial.
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  56

 

(1) Susunan  Organisasi Dinas kesejahteraan Sosial  terdiri dari :

  • Kepala Dinas
  • Bagian Tata Usahaterdiri dari.
    1. Sub Bagian Umum ;
    2. Sub Bagian Keuangan ;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
    1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
    2. Seksi Bina Kesejahteraan Anak
    3. Seksi Bina Kesejahteraan Masyarakat.
  • Sub Dinas Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Susila
    2. Seksi Rehabilitasi Anak
    3. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
  • Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri dari :
    1. Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial
    2. Seksi Kepahlawanan, Perintis Kemerdekaan dan Lanjut Usia
    3. Seksi Perlindungan Sosial dan HAM
  • Cabang Dinas
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Kesejahteraan Sosial  sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  57

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas,  Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas,  Kepala Sub Bagian,Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  56 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

BAB  XIV

DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 58

 

(1) Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan PKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Koperasi Pengusaha Kecil Dan menengah;

(2) Dinas  Koperasi dan PKM dipimpin oleh sorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 59

 

Dinas Koperasi dan PKM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Koperasi Pengusaha Kecil Dan menengah.

 

Pasal 60

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Daerah ini Dinas Koperasi dan PKM  mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Koperasi Pengusaha Kecil Dan menengah.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Koperasi Pengusaha Kecil Dan menengah.
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  61

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan PKM  terdiri dari :

  • Kepala Dinas.
  • Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum ;
    2. Sub Bagian Keuangan ;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Koperasi terdiri dari :
    1. Seksi Pertanian
    2. Seksi Non Pertanian
  • Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
    1. Seksi Industri
    2. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha
  • Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
    1. Seksi Simpan Pinjam, Permodalan dan Jasa Keuangan
    2. Seksi Penilaian Pembiayaan Simpan Pinjam
    3. Seksi Penetapan Pembiayaan dan Simpan Pinjam
  • Cabang Dinas
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Koperasi dan PKM sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  62

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas,  Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  61 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

BAB  XV

DINAS PERTANAHAN   KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 63

 

(2) Dinas Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Pertanahan;

(2) Dinas  Pertanahan dipimpin oleh sorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 64

 

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Pertanahan.

Pasal 65

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanahan  mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Pertanahan.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Pertanahan.
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.

 

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  66

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan,  terdiri dari :

  • Kepala Dinas;
  • Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan ;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah dan Penatagunaan Tanah,terdiri dari :
    1. Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
    2. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah ;
    3. Seksi Data Penggunaan Tanah ;
    4. Seksi Tata Guna Tanah Dan Tata Ruang.
  • Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
    1. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi ;
    2. Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi ;
    3. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.
  • Sub Dinas Hak-hak atas Tanah, terdiri dari :
    1. Seksi Pemberian Hak atas Tanah ;
    2. Seksi Pengadaan Tanah ;
    3. Seksi Tanah Ulayat;
    4. Seksi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
  • Cabang Dinas.
  • UPTD.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Pertanahan  sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  67

 

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas,  Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian ,Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  66 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

 


BAB XVI

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 68

 

(1) Dinas Tenaga Kerja kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, di  bidang Ketenagakerjaan;

(2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh sorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 69

 

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang Tenaga Kerja.

 

Pasal 70

 

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Daerah ini Dinas  Tenaga Kerja  mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Tenaga Kerja.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Tenaga Kerja.
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.

 

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  71

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja  terdiri dari :

  • Kepala Dinas;
  • Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan ;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari :
  • Seksi Perluasan Dan Penempatan Tenaga Kerja;
  • Seksi Tenaga Kerja Asing.
  • Seksi Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja.
  • Seksi Penyuluhan.
  • Sub Dinas Pendapatan Upah Kerja, Syarat Kerja Dan Hubungan Industrial terdiri dari:
    1. Seksi Pengakjian dan Penetapan Pendapat Upah Kerja;
    2. Seksi Syarat Kerja;
    3. Seksi Lembaga Hubungan Industrial;
    4. Seksi Sengketa Kerja dan Penyelesaian Perselisihan.
  • Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
    1. Seksi Norma Kerja;
    2. Seksi Keselamatan Kerja;
    3. Seksi Santunan, Asuransi dan Kesehatan.
  • Cabang Dinas;
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Tenaga Kerja  sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  72

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  71 (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

BAB  XVII

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

 

Pasal 73

 

(1) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan;

(2) Dinas  Perindustrian Dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang  dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrtetaris Daerah.

 

Pasal 74

 

Dinas  Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Perindustrian dan perdagangan.

 

Pasal 75

 

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Peraturan Daerah ini Dinas  Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

  • Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
  • Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
  • Pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  • Pengelolaan unsur Ketatausahaan Dinas.


Bagian Kedua

Susunan Organisasi

 

Pasal  76

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

  • Kepala Dinas;
  • Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum ;
    2. Sub Bagian Keuangan ;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  • Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
    2. Seksi Usaha Perindustrian;
    3. Seksi Iklim Usaha;
  • Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan
    2. Seksi Usaha Perdagangan
    3. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan;
    4. Seksi Metrologi.
  • Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan terdiri dari :
    1. Seksi Promosi dan Bimbingan Usaha;
    2. Seksi Perlindungan Konsumen;
    3. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan;
    4. Seksi Penyuluhan.
  • Cabang Dinas.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi  Dinas Perindustrian dan Perdagangan  sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal  77

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha ,Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian ,Kepala Seksi  sebagaimana dimaksud dalam pasal  76 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

BAB   XVII

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

 

Pasal 78

 

(1) Cabang Dinas  dan UPTD dapat dibentuk berdasarakan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah;

(2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas,UPTD dan rincian tugas , fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

BAB  XIX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal  79

 

Dilingkungan  Dinas   dapat ditempatkan Pegawai Ngeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang belaku.

 

Pasal  80

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas  sesuai dengan keahlian/ketrampilan dan kebutuhan.

 

Pasal  81

 

(1) Kelompok   Jabatan     Fungsional    sebagaimana    dimaksud    dalam  pasal    79 Peraturan Daerah  ini  terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati

(3) Jumlah   jabatan   fungsional  ditentukan   berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan  beban kerja   masing-masing Badan dan atau Kantor;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembinaan terhadap pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB  XX

TATA KERJA

 

Pasal  82

 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala  Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian ,Kelompok Jabatan Fungsional  Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD ,dalam satuan organisasi masing-masing  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

 

Pasal   83

 

(1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Dinas  bertanggung jawab kepada    Kepala  Dinas  secara berjenjang.

(2) Setiap pimpinan  satuan  organisasi dalam lingkungan Dinas , melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.

(4) Setiap pimpinan satuan  organisasi wajib menyapaikan laporan berkala masing-masing  tepat waktu kepada atasan.

(5) Setiap laporan yang diterima  oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

 

 

BAB  XXI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

 

Pasal   84

 

Jenjang Jabatan, Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas    diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal   85

 

(1) Kepala  Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dalam lingkungan Dinas diangkat  dan diberhentikan oleh Bupati, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.

 

BAB   XXII

KETENTUAN  PERALIHAN

 

Pasal  86

 

(1)     Sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup Dinas, maka pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Bupati

(2)   Bagi pejabat struktural yang,  Dinas , atau Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, Sub Seksi  yang nomenklatur mengalami  perubahan,  tetapi  melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap  berlaku ketentuan  pada  ayat (1) pasal ini.

(3)     Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) pasal ini apabila pejabat struktural   yang   Dinas,  Sub Bagian, Seksi, Sub Seksi   dihapus.

 

 

BAB   XXIII

KETENTUAN    PENUTUP

 

Pasal 87

 

(1)     Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku  :

  • Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor  6 Tahun 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor  3 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 02  Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan Daerah Kabupaten  Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial  Kabupaten  Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 03  Tahun  2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Informasi Dan Komonikasi   Kabupaten  Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 04   Tahun  2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten  Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan  Kabupaten  Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah   Kabupaten  Maluku Tenggara;

(2)     Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal  88

 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di  Tual

Pada tanggal  13 Agustus 2001

 

Pj. BUPATI   MALUKU  TENGGARA

 

 

DRS. RUSLI  ANDI  ATJO

 

Diundangkan di Tual

Pada tanggal     13 Agustus 2001

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA

 

 

DRS. P.  FAR   FAR

NIP.630001916

 


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2001 NOMOR : 04 SERI : D

 

PENJELASAN   ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  04  TAHUN   2000

 

T E N T A N G

 

PEMBENTUKAN  ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

 

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan memberikan peluang dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah secara proporsional dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan Daerah, yang bertumpu pada kemandirian Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Otonomi dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab mendorong Daerah Otonomi untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga Daerah Otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna maka perlu menata kelembagaan dan tata  kerja Dinas  Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara Keputusan Meteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota digunakan sebagai acuan dengan penyesuaian sesuai kemampuan, kebutuhan serta beban kerja di Daerah.

Bahwa Dinas  Daerah   sebagaimana dimaksud sebagai Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan  bidangnya masing-masing.

Dalam rangka menata kembali Dinas Daerah/Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 bersama aturan pelaksanaannya, maka  perlu meninjau kembali :

  • Peraturan    Daerah   Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan    Daerah   Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor  6 Tahun 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan    Daerah   Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor  3 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan    Daerah   Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 02  Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan    Daerah   Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan    Daerah   Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan    Daerah   Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1996  tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas Peternakan  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Peraturan    Daerah   Kabupaten   Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor   09 Tahun 1997  tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Informasi Dan Komonikasi Kabupaten  Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten  Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan  Kabupaten  Maluku Tenggara;
  • Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah   Kabupaten  Maluku Tenggara;
  • Untuk disesuaikan dengan  beban kerja, kemampuan dan kebutuhan daerah akibat karena pemberian otonomisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

Pasal 2 Sub a s/d c

Pasal 2 Sub d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 Sub  e s/d o                              :    Cukup Jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 88                              :    Cukup Jelas.

:

:

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara    menyelenggarakan tugas dan fungsi yang sama dengan Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Dabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 1997 dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Nomenkltur dari Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Maluku Tenggara diganti menjadi Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 19:58  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1475
mod_vvisit_counterYesterday6621
mod_vvisit_counterThis week27717
mod_vvisit_counterLast week58065
mod_vvisit_counterThis month237637
mod_vvisit_counterLast month237373
mod_vvisit_counterAll days8208878

We have: 127 guests online
Your IP: 54.158.21.176
 , 
Today: Sep 27, 2017

Who's Online

We have 192 guests online