• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Sosial

E-mail Print PDF

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA


NOMOR TAHUN 2000


T E N T A N G


PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA


 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dibidang Kesejahteraan Sosial, secara berdayaguna dan berhasil guna sebagai wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menata dan membentuk Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara, dengan berpedoman pada Perturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  • bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas,maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 1645 ) ;
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) Jo. Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamban Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 165) ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  8. Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional ( BKSN ) ;
  9. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Likuidasi Departemen Sosial Dalam Susunan Kabinet 1999-2004 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.


MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara ;
  • Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejateraan Sosial Kabupaten Maluku tenggara ;
  • Cabang Dinas Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas dinas di wilayah kerja satu kecamatan atau beberapa kecamatan;
  • Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2


(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesejateraan Sosial.

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Pasal 3


Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian Sub Bagian rumah tangga Daerah yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan penyelenggaraan bantuan sosial.


Pasal 4


Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi ;

  • perumusan perencanaan kebijaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan dibidang sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
  • Pelaksanaan kebijaksanaan dibidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial serta bantuan sosial;
  • Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang usaha sosial, bantuan sosial dan organisasi sosial;
  • Pengelolaan ketata usahaan ;
  • Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


 

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5


(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

  • Kepala Dinas ;
  • Bagian Tata Usaha ;
  • Sub Dinas Bina Swadaya Sosial ;
  • Sub Dinas Rehabilitasi Sosial ;
  • Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial ;
  • Cabang Dinas;
  • Unit Pelaksana Teknis.
  • Kelompok Jabatan Fungsional ;


(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6


Kepala Dinas mempunyai tugas :

  • Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
  • Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana Teknis ;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;


Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 7


Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan dan program, kegiatan Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Keuangan dan perlengkapan.


Pasal 8


Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  • Penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan dan pelaporan ;
  • Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
  • Pengelolaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan perlengkapan ;
  • Pengelolaan Sub Bagian rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
  • Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Atasan.


Pasal 9


Bagian Tata Usaha terdiri dari :

  • Sub Bagian Perencanaan Program ;
  • Sub Bagian Umum ;
  • Sub Bagian Keuangan.

 

Pasal 10


Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

  • Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan Penyusunan Program.
  • Merumuskan dan melaksanakan Penyusunan Program ;
  • Melaksanakan analisis evaluasi serta pengendalian terhadap Pelaksanaan Program.
  • Mengkoordinasikan Penyusunan laporan pelaksanaan Program.
  • Bersama Sub Bagian Keuangan menyusun anggaran Dinas.



Pasal 11


Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

  • Melaksanakan Sub Bagian surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan ;
  • Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
  • Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan Dinas ;
  • Menyiapkan data dan mengola administrasi Kepegawaian ;
  • Memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai ;
  • Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi dan mengelola perpustakaan ;
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal 12


Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

  • Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan ;
  • Melakukan pengelolaan Tata Usaha Keuangan anggaran rutin dan pembangunan ;
  • Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran Keuangan lainnya ;
  • Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan ;
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Swadaya Sosial


Pasal 13


Sub Dinas Bina Swadaya Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan kegiatan masyarakat dibidang usaha kesejahteraan sosial yang bersumber swadaya sosial.


Pasal 14


Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Swadaya sosial mempunyai fungsi :

  • Melaksanakan Penyuluhan dan bimbingan usaha – usaha sosial di Daerah serta lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan usaha – usaha sosial ;
  • Melaksanakan Pengembangan jaringan usaha kesejahteraan sosial yang terorganisasikan di tingkat Desa ;
  • Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Badan / Organisasi Sosial Swasta, usaha - usaha masyarakat dibidang kesejahteraan sosial ;
  • Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal 15


Sub Dinas Bina Swadaya Sosial terdiri dari :

  • Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial ;
  • Seksi Dinas Bina kesejahteraan Anak ;
  • Seksi Dinas Bina Kesejahteraan Masyarakat .


Pasal 16


Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas :

  • Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan penyuluhan dan bimbingan sosial.
  • Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab masyarakat terhadap permasalahan social.
  • Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan mengembangkan hubungan dan kerja sama organisasi – organisasi sosial dengan Pemerintah.
  • Melaksanakan evaluasi terhadap hasil penyuluhan dan bimbingan sosial .
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal 17


Seksi Bina Kesejahteraan Anak mempunyai tugas :

  • Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan bimbingan kesejahteraan anak .
  • Melaksanakan bimbingan kesejahteraan anak.
  • Menumbuhkembangkan berbagai bentuk usaha kesejahteraan anak.
  • Melakukan rujukan dan koordinasi dengan instansi / badan / organisasi terkait dalam rangka kesejahteraan anak.
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 18


Seksi Dinas Bina Kesejateraan Masyarakat mempunyai tugas :

  • Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan bimbingan kesejateraan masyarakat yang didukung oleh swadya lokal ;
  • Merencanakan dan melaksanakan peningkatan ketrampilan bagi pengurus karang taruna, lembaga swadaya masyarakat dan pekerja sosial masyarakat ;
  • Melaksanakan pembinaan pekerja sosial masyarakat ;
  • Memelihara keintegrasian sosial dan keberfungsian institusi sosial lokal sebagai suatu jaringan pranata kesejateraan sosial ;
  • Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dan Badan sosial dalam rangka pembinaan Wanita rawan sosial ;
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Bagian Kelima

Sub Dinas Rehabilitasi Sosial


Pasal 19


Sub Dinas Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan koordinasi dan melakukan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial.

 

Pasal 20


Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

  • pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi penderita cacat, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial dan daerah kumuh ;
  • pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada badan / organisasi sosial Swasta yang menyelenggarakan usaha – usaha dibidang rehabilitasi sosial ;
  • pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penderita cacat, anak nakal dan korban narkoba dan tuna sosial ;
  • pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 21


Sub Dinas Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

  • Seksi Rehabilitasi Penyandang cacat dan Tuna Susila ;
  • Seksi Rehabilitasi Anak ;
  • Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.


Pasal 22


Seksi Rehabilitasi Penyandang cacat dan Tuna Susila mempunyai tugas :

  • Mengumpulkan dan mensistematisasikan data / identifikasi penyandang dan tuna sosial di Daerah sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi penderita cacat;
  • Menyiapkan bahan dan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang cacat dan tuna sosial ;
  • Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan badan – badan sosial swasta yang menangani rehabilitasi penyandang cacat melalui panti / non panti ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penyandang cacat dan tuna sosial, penyaluran kembali kemasyarakatan dan bantuan sarana usaha agar dapat hidup mandiri ;
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal 23


Seksi Rehabilitasi Anak mempunyai tugas :

  • Mengumpulkan dan mensistematisasikan data / identifikasi anak nakal, anak jalanan dan korban narkoba di Daerah ;
  • Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba serta anak jalanan ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan badan – badan sosial swasta yang menangani rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba serta anak jalanan ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjut bagi anak nakal dan korban narkoba serta anak jalanan ;
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 24


Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh mempunyai tugas :

  • Mengumpulkan dan mensistematisasikan data/identifikasi Daerah Kumuh di Daerah;
  • Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Daerah Kumuh ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka kerja sama dengan badan – badan sosial swasta yang menangani rehabilitasi sosial Daerah Kumuh ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penerima bantuan ;
  • Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Bagian Keenam

Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial


Pasal 25


Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan bantuan sosial, pengumpulan sumbangan sosial serta memberi perlindungan kepada mereka yang tidak berdaya dari merosotnya taraf kesejahteraan sosialnya.


Pasal 26


Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

  • Melaksanakan koordinasi dan bimbingan sumbangan sosial ;
  • Melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana ;
  • Melaksanakan Sub Bagian korban bencana ;
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal 27


Sub Dinas bantuan dan perlindungan Sosial terdiri dari :

  • Seksi Bina Organisasi dan Sumbangan Sosial ;
  • Seksi Kepahlawanan, perintis kemerdekaan dan lanjut usia ;
  • Seksi Bantuan Korban Bencana dan Perlindungan Sosial.

 

Pasal 28


Seksi Bina Organisasi dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas :

  • Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian usaha – usaha pengumpulan penggunaan dana dan sumbangan – sumbangan sosial dari oleh dan untuk masyarakat ;
  • Melaksanakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan sosial ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian izin atau rekomendasi usaha pungumpulan dana bantuan sosial ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan kerja sama dengan badan / organisasi swasta yang menyelenggarakan usaha – usaha pengumpulan dana sosial ;
  • Melaksanakan pembinaan organisasi sosial kearah kemandirian dan peningkatan mutu pelayanan ;
  • Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal 29


Seksi Kepahlawanan, Perintis kemerdekaan dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

  • Mengumpulkan dan mensistematisasikan data pahlawan dan perintis kemerdekan dan lanjut usia ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan usaha – usaha pelestarian nilai – nilai kepahlawanan ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kesejahteraan perintis kemerdekaan dan pahlawan dengan keluarga / ahli warisnya ;
  • Menyusun perencanaan dan melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan, makam pahlawan dan taman bahagia ;
  • Melaksanakan pembinaan kesejahteraan lanjut usia diluar panti ;
  • Melaksanakan koordinasi dan rujukan dengan instansi / organisai / badan terkait dalam pembinaan keejahteraan lanjut usia ;
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal 30


Seksi Bantuan Korban Bencana Dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

  • Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyaluran bantuan dan bimbingan sebagai usaha pertama dalam mengatasi / mengurangi penderitaan korban bencana;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang tertimpa bencana ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang tertimpa bencana ;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya ;
  • Memberikan dan mengkoordinasikan bantuan perlindungan sosial kepada indifidu dan keluarga yang berada dalam kondisi tidak berdaya dan terlantar ;
  • Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bagian Kedelapan

Cabang Dinas


Pasal 31

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana sebagian tugas Dinas di wilayah kerja Kecamatan atau beberapa kecamatan dalam wilayah Daerah.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 32


Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Daerah.


Pasal 33


(1) Cabang Dinas terdiri dari :

  • Kepala Cabang Dinas;
  • Sub Bagian Tata Usaha;
  • 2 (dua) Seksi;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas, rincian tugas, fungsi dari Cabang dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Jabatan Fungsional, dan Nomenklatur dari Sub Dinas akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 34


Cabang Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan Kemampuan Daerah.

 

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian/ketrampilan dan kebutuhan.


Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja Dinas.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembinaan terhadap pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas


Pasal 37


(1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) Pembentukan UPTD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

(3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

(4) UPTD membawahi 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 2 (dua) Sub Dinas serta tenaga fungsional sesuai dengan kebutuhan .



Pasal 38


Rincian tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, Tenaga Fungsional dan Nomenklatur dari Seksi – seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


 

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 39


Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing – masing.


Pasal 40


(1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyapaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.


Pasal 41


Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional pada dinas menyampaikan laporan kepada Kepala dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.


 

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42


(1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas di Lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewnangan oleh Bupati.

(3) Jabatan Funsional di Lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentkan oleh Pejabat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

 

Pasal 43


Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 44


(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 02 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 45


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.




Ditetapkan di Tual

pada tanggal 1 April 2000


BUPATI MALUKU TENGGARA



DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN



Diundangkan di Tual

pada tanggal 1 April 2000


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA


DRS. P. FAR FAR

NIP. 630001916

 




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2000 NOMOR …………… SERI …………..






Penjelasan atas

RANCANGAN Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Nomor …….TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA.


I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang informasi dan komunikasi, guna menunjang pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dimana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara juga diberikan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,maka perlu menata Kelembagaan dan Tata Laksana Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara, yang merupakan pengalihan dari ex Depatemen Sosial menjadi Perangkat Daerah.

Untuk itu maka perlu dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tenggara dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s.d pasal 45 : Cukup jelas.


 


Last Updated on Sunday, 08 August 2010 22:49  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 112 guests online