• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Kapal

E-mail Print PDF

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA


NOMOR …. TAHUN 2000

 


T E N T A N G

 

 

RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan Daerah guna dapat membiayai penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka perlu menggali sumber – sumber pendapatan daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;
  • bahwa pengujian kapal perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan Daerah ;
  • bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu Paraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 ) ;
  2. Undang – undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembara Negara Nomor 2104 ) ;
  3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
  4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ;
  5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ( Lembaran negara Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ) Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632 ) ;
  9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  11. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1907 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah.
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengara ;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN.

 

 

B A B I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
  • Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan Daerah yang berlaku ;
  • Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseoan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun , persekutuan , perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
  • Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
  • Retribusi Pengujian Kapal Perikanan yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan ;
  • Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan membayaran retrebusi.
  • Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kapal perikanan ;
  • Surat Pendaftaran Objek Retribusi yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
  • Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
  • Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKDRLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
  • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengunpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perundang – undangan retribusi Daerah ;
  • Penyidik Tindak Pidana di Bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu memnuat terang pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangka.

 


B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

 

Pasal 2

 

Dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan.

 

Pasal 3

 

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kapal perikanan.

 

 

 

Pasal 4

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kapal perikanan.

 

Pasal 5

 

Setiap kapal perikanan yang beroperasi di Wilayah Daerah, baik yang memiliki izin dari Bupati, Gubernur maupun dari Pemerintah Pusat wajib mendapat pengujian pada Pelabuhan Perikanan Nusantara di Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

 

 

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

 

PASAL 6

 

Retribusi Pengujian kapal Perikanan digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum.

 


B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

 

Pasal 7

 

Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan didasarkan atas frekuensi pengujian.

 

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal 8

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pengujian kapal perikanan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk memeriksa kelaikan layar, memriksa lampu – lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya peralatan, biaya pegawai.

 

 

B A B IV

STRUKTUR DAN BASARNYA TARIF RETRIBUSI

 

Pasal 9

 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kapasitas mesin dan folume kapal yang diuji.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

  • 0 s.d 5 GT Rp ………….
  • Lebih dari 5 GT s.d 10 GT Rp …………
  • Lebih dari 10 GT s.d 30 GT Rp …………
  • Lebih dari 30 GT Rp ………..
  • Lebih dari ……GT s.d………GT. Rp………..
  • dastnya………………………………………. Rp………..

 

 

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

 

Pasal 10

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengujian kapal perikanan dilaksanakan.

 

 

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

 

Pasal 11

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun.

 

Pasal 12

 

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dolumenlain yang dipersamakan.

 

 

 

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

 

Pasal 13

 

(1) Wajib Reribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 


B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI

 

 

Pasal 14

 

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana simaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

 


B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

 

Pasal 15

 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan, dan SKRDKBT.

 

 

B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

 

Psal 16

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari teribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

B A B XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

 

Pasal 17

 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 


B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN

 

Pasal 18

 

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

BAB XV

K E B E R A T A N

 

Pasal 19

 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat menbuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus dijaukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

 

Pasal 21

 

(1) Atas kelebihan retribusi, Wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimahnya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan ratribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

Pasal 22

 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

  • nama dan alamat Wajib Retribusi;
  • masa retribusi;
  • besarnya kelebihan pemb ayaran;
  • alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

Pasal 23

 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal 24

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

BAB XVIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

 

Pasal 25

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • diterbitkan Surat Teguran; atau
  • ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 26

 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (1) dan (2), pasal 16, pasal 17 ayat (1) dan (2), dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000. (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

BAB XX

P E N Y I D I K A N

 

Pasal 27

 

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

  • menerima, memcari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  • memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  • melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  • menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerikasa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • menghentikan penyidikan;
  • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XXI

KETETUAN PENUTUP

 

Pasal 28

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal 29

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

 

Ditetapkan di Tual

Pada tanggal………….. 2000

 

BUPATI MALUKU TENGGARA

DRS.Hi. HUSEIN ACHMAD RAHAYAAN

 

 

 

 

Diundangkan di Tual

Pada tanggal ………. 2000

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA

DRS. P . FAR FAR

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ……NOMOR…..

Last Updated on Thursday, 12 August 2010 23:56  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 115 guests online