• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Ikan

E-mail Print PDF

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA


NOMOR  ……… TAHUN   2000


T E N T A N G

PEMBENTUKAN  ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA  DINAS

PERIKANAN  KABUPATEN  MALUKU  TENGGARA

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI      MALUKU   TENGGARA

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Umum pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menata dan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawain (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165)
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN   MALUKU  TENGGARA.

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal   1

 

Dalam  Peraturan Daerah   ini  yang  dimaksud  dengan :

  • Daerah adalah Daerah  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  • Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Dinas adalah Dinas Perikanan  Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan  Kabupaten Maluku Tenggara.
  • Cabang  Dinas Perikanan  yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas dinas di wilayah kerja  satu kecamatan atau beberapa kecamatan;
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas dinas;
  • Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan  tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

 

BAB   II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal   2

 

(1)  Dinas   merupakan unsur  pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan.

(2)  Dinas  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal   3

Dinas  mempunyai tugas :

  • Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang perikanan.
  • Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Propinsi di bidang perikanan.

Pasal   4

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah  ini, Dinas  mempunyai  fungsi :

  • Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
  • Melaksanakan pemberian perizinan dan pembinaan usaha sesuai tugasnya.
  • Melaksanakan penyuluhan  perikanan.
  • Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya.
  • Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran  ditingkat usaha tani/nelayan.
  • Melakukan pengelolaan unit pelaksana  Teknis Dinas.
  • Melaksanakan urusan tata usaha dinas.
  • Melaksanakan tugas-tugas  lain  yang diberikan oleh Bupati.

 

 

BAB   III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal  5

 

(1)   Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

  • Kepala Dinas.
  • Bagian Tata Usaha.
  • Sub Dinas Produksi.
  • Sub Dinas Usaha Tani Nelayan.
  • Sub Dinas Penyuluhan.
  • Cabang Dinas.
  • Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga  ) Sub Bagian ,  Sub Dinas Produksi   dan Sub Dinas  Usaha Tani Nelayan terdiri dari 3 (tiga) Seksi ,sedangkan Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari 2 (dua)  Seksi.

(3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan  Peraturan Daerah  ini.


Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal   6

 

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

  • Memimpin dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah serta kebijaksanaan Bupati.
  • Menyiapkan kebijaksanaan daerah dan kebijaksanaan umum di bidang perikanan.
  • Menyiapkan kebijaksanaan teknis dibidang perikanan yang menjadi tanggng jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

 

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal   7

 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

  • Melaksanakan Urusan Perencanaan.
  • Melaksanakan Urusan Kepegawaian.
  • Melaksanakan Urusan Keuangan dan Sub Bagian Umum.

 

Pasal    8

 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal   7  Peraturan Daerah  ini Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  • Melakukan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
  • Melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
  • Melakukan pengurusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga dinas.


Pasal   9

 

(1)  Bagian Tata Usaha terdiri dari :

  • Sub Bagian Perencanaan.
  • Sub Bagian Keuangan.
  • Sub Bagian  Umum.

(2) Masing-masing  Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala  Bagian Tata Usaha.

 

Pasal  10

 

(1) Sub Bagian  Perencanaan mempunyai tugas :

  • Melakukan pengumpulan, analisis dan pengkajian data statistik perikanan.
  • Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program.
  • Menyiapkan bahan laporan Dinas serta  menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan Tatalaksana.

(2) Sub Bagian  Keuangan mempunyai tugas :

  • Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.
  • Melakukan pembukuan dan perhitungan anggaran.
  • Melakukan ferifikasi dan perbendaharaan.

(3) Sub Bagian  Umum mempunyai tugas :

  • Melakukan urusan kepegawaian.
  • Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.
  • Melakukan pengetikan,  urusan rumah tangga  dinas serta perlengkapan.

 

Bagian Keempat

Sub Dinas Produksi

Pasal  11

 

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan produksi Perikanan.


Pasal  12

 

Untuk menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah  ini Sub Dinas produksi mempunyai tugas  :

  • Melaksanakan Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan laut diperairan umum.
  • Melaksanakan Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan, pengembangan  dan pengendalian budi daya ikan dilaut, air payau dan air tawar.
  • Melaksanakan Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya.

 

Pasal  13

 

(1)  Sub Dinas Produksi terdiri dari  :

  • Seksi Penangkapan Ikan.
  • Seksi Budidaya Ikan.
  • Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan.

(2)  Masing – masing  Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada  Kepala Sub Dinas Produksi.

Pasal  14

 

(1)   Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas  :

  • Melakukan Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan dan pengembangan.
  • Melakukan Pengendalian  Penangkapan Ikan yang meliputih pola produksi Penangkapan.
  • Melakukan Teknologi Penangkapan ikan , prasarana dan sarana penangkapan ikan.

(2)  Seksi Budidaya Ikan   mempunyai tugas  :

  • Melakukan Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan dan pengembangan.
  • Melakukan pengendalian budidaya ikan yang meliputih pola produksi budidaya.
  • Melakukan Teknologi budidaya serta prasarana dan sarana budidaya ikan.

 

 

 

(3)   Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas  :

  • Melakukan Inventarisasi, Identifikasi, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan serta Lingkungan yang meliputih Identifikasi dan penentuan perkiraan potensi sumber daya ikan.
  • Melakukan pengawasan Penangkapan ikan.
  • Melakukan konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan serta pengendalian hama dan penyakit.

 

 

Bagian Kelima

Sub Dinas Penyuluhan

Pasal  15

 

Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan penyuluhan perikanan.

Pasal  16

 

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah  ini Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi  :

  • Menyiapkan Bahan Program Penyuluhan, penerapan metoda dan rekayasa sosial serta ekonomi.
  • Menyiapkan Bahan Perencanaan, pendayagunaan dan ketenagaan penyuluhan.
  • Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Tani nelayan.
  • Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana Penyuluhan.

 

Pasal  17

 

(1)  Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari  :

  • Seksi Tata Penyuluhan.
  • Seksi Kelembagaan, tenaga dan sarana.

(2)  Masing-masing  seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini  dipimpin oleh seorang Kepala dan berada dibawah dan bertanggung jawab  Kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan.


Pasal  18

 

(1)   Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas  :

  • Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para Penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan.
  • Melakukan penerapan metode dan sistem kerja Penyuluhan.
  • Melakukan Identifikasi faktor menentu.
  • Melakukan Rekayasa Sosial dan ekonomi.
  • Melakukan pelaksanaan Penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan Penyuluhan.

(2)   Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas  :

  • menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga Penyuluhan.
  • Merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana Penyuluhan.
  • Memperbanyak dan menyebarkan materi Penyuluhan.
  • Memberikan Pelayanan Teknis dan administrasi kepada para Penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani.
  • Melakukan penyelenggaraan  kursus – kursus tani.
  • Melakukan penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi Penyuluhan.

 

 

Bagian  keenam

Sub Dinas  Usaha  Tani Nelayan

 

Pasal  19

 

Sub Dinas Usaha Tani Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan usaha tani / nelayan.

 

Pasal  20

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah  ini Sub Dinas Usaha Tani Nelayan mempunyai fungsi  :

  • Melaksanakan Analisis Usaha Perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan, serta pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan.
  • Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputih produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
  • Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran dan hasil perikanan meliputih analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil – hasil  perikanan  untuk pemasaran di dalam maupun di Luar Negeri.

Pasal  21

 

(1)  Sub Dinas  Usaha Tani Nelayan terdiri dari  :

  • Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha.
  • Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu.
  • Seksi Pemasaran.

(2)  Masing-masing  Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Usaha Tani / Nelayan.

 

Pasal  22

 

(1) Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas  :

  • Melakukan Analisis Usaha Perikanan.
  • Melakukan Bimbingan Permodalan.
  • Melakukan Pengelolaan dan kerjasama Usaha Perikanan.
  • Melakukan Pelayanan dan Pengawasan Perijinan Usaha Perikanan.

(2)  Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas  :

  • Melakukan Bimbingan Teknologi, penanganan dan hasil Perikanan.
  • Melakukan Pengawasan Mutu yang meliputih produk, tenaga,  prosedur, dan metode pengujian serta unit hasil perikanan.

(3)   Seksi Pemasaran mempunyai tugas  :

  • Melakukan Bimbingan dan pengembangan Hasil Perikanan.
  • Melakukan Analisis Pasar, Pemantauan dan penyebaran informasi Pasar.
  • Melakukan Promosi hasil – hasil Perikanan  untuk pemasaran di dalam  maupun di Luar Negeri.


 

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas

Paragraf  1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

 

Pasal   23

 

(1)  Cabang Dinas merupakan unsur  pelaksana  sebagian tugas Dinas di wilayah kerja Kecamatan atau beberapa kecamatan dalam wilayah Daerah.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

 

Pasal  24

 

Cabang Dinas mempunyai  tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Daerah.

 

Pasal  25

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini Cabang  Dinas mempunyai  fungsi :

  • Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan perikanan di wilayah keerjanya.
  • Melakukan koordinasi pelaksanaan kegitan teknis dibidang produksi, sumber daya ikan, usaha tani dan nelayan serta prasarana perikanan;
  • Menyiapkan bahan penyusunan data statistik;
  • Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang  Dinas;
  • Melaksanakan tugas-tugas ain yang diberikan oleh atasan.

 

 

Paragraf  2

Susunan Organisasi

Pasal  26

 

(1)  Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari  :

  • Kepala Cabang Dinas;
  • Sub  Tata Usaha;
  • Seksi Dinas Produksi;
  • Seksi Dinas Usaha Tani / Nelayan;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana tercamtum pada  lampiran II Peraturan Daerah   ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan  Daerah ini.

 

Pasal  27

 

Rincian tugas dan fungsi Kepala Cabang Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Produksi, Seksi Usaha Tani dan Kelompok Jabatan Fungsional  ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal  28

 

Cabang Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

 

Bagian  Delapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal   29

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas  perikanan sesuai dengan keahlian/ketrampilan dan kebutuhan.

Pasal   30

 

(1)  Kelompok   Jabatan     Fungsional    sebagaimana    dimaksud    dalam  pasal    29 Peraturan Daerah  ini  terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan  fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

(2)  Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3)  Jumlah   jabatan   fungsional  ditentukan   berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan  beban kerja Dinas.

(4)  Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)  Pembinaan terhadap pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal   31

 

(1)  Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2)  Pembentukan UPTD berdasarkan kebutuhan  dan kemampuan Daerah.

(3)  UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

(4)  UPTD membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha  dan  2 (dua) Seksi serta tenaga fungsional sesuai dengan kebutuhan .

(5)  Nomenklatur dari seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini akan ditetapkan  dengan Keputusan Bupati.

 

Pasal  32

 

Rincian tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala  Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan tenaga fungsional ditetapkan  dengan Keputusan  Bupati.

 

 

BAB  IV

TATA KERJA

Pasal    33

 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala  Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas Kepala Seksi, Cabang Dinas ,Kelompok Jabatan Fungsional, UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

 

Pasal   34

 

(1)  Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.

(2) Setiap pimpinan    satuan  organisasi dalam lingkungan Dinas melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.

(4) Setiap pimpinan satuan  organisasi wajib menyapaikan laporan berkala masing-masing  tepat waktu kepada atasan.

(5) Setiap laporan yang diterima  oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

 

Pasal   35

 

Kepala  Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Cabang Dinas, UPTD, kelompok Jabatan Fungsional pada dinas menyampaikan laporan kepada Kepala dinas dan selanjutnya Kepala   Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

 

BAB  V

PENGANGKATAN  DAN  PEMBERHENTIAN  DALAM  JABATAN

Pasal  36

 

(1)   Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, dilingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2)   Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

(3)   Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal  37

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB  VI

KETENTUAN  PENUTUP

 

Pasal  38

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal  39

 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orag  mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di   Tual

pada tanggal                  2000

BUPATI  MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. HUSEIN ACHAMAD  RAHAYAAN

 

Diundangkan di  Tual

pada tanggal               2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA,

Drs.  P. FAR    FAR

NIP. 630001916

 

 

LEMBARAN   DAERAH     KABUPATEN    MALUKU   TENGGARA  TAHUN    2000

NOMOR  …….   SERI  ……..

PENJELASAN   ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR ……… TAHUN 2000

tentang

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA


I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Bidang Perikanan merupakan potensi sumber daya laut yang handal di Daerah ini yang perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna untuk dapat membiayai penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagai wujud otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Bidang Perikanan maka perlu meningkatkan/mengoptimalkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara yang selama ini berstatus cabang Dinas menjadi Dinas Otonom dengan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.

Bahwa untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  s.d. pasal 39            :  Cukup Jelas.
Last Updated on Sunday, 08 August 2010 23:51  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 230 guests online