• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1999 Tempat Pendaratan Kapal

Tempat Pendaratan Kapal

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor  : 09                  Tahun : 1999                   Seri  : B                  Nomor : 07

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 08 TAHUN  1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN  KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa  dengan  telah ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Pendaratan Kapal merupakan Retribusi Daerah Tingkat II ;
  • bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 1987 Tentang Retribusi Pemakaian Dermaga Milik Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
  • Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3521) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;

     

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Maluku Tenggara ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1989 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL.

 

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
  • Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
  • Retribusi Tempat Pendaratan Kapal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
  • Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
  • Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat pendaratan kapal ;
  • Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpdoRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan  besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
  • Surat  Tagihan  Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  • Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
  • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah ;
  • Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

 

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

 

Pasal 2

 

Dengan nama Retribusi Temapat Pendaratan Kapal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Pendaratan Kapal.

 

Pasal 3

 

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Pendaratan Kapal yang meliputi :

  • Penyediaan tempat tambat / menggunakan dermaga;
  • Penyediaan tempat berlabuh.

(2) Temapat Pendaratan Kapal sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

(3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penadaratan kapal yang dimiliki oleh BUMN, Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan temapat pendaratan kapal.

 

 

BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal  5

 

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha.

 

 

BAB  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal  6

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu pemakaian tempat pendaratan kapal.

 

 

BAB  V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal  7

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

BAB  VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian ;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah;

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

  • Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  • Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini meliputi :

  • biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemneliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  • Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
  • Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset ;
  • Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bungan atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini ditetpakan dalam persentasi tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan dari modal ;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

 

JENIS PELAYANAN

UKURAN KAPAL

TARIF

Tambat

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlabuh

1 s/d 10 GT

11 s/d 10 GT

31 s/d 10 GT

51 s/d 10 GT

101 s/d 10 GT

201 s/d 10 GT

501 s/d 10 GT

1001 GT ke atas

 

1 s/d 10 GT

11 s/d 10 GT

31 s/d 10 GT

51 s/d 10 GT

101 s/d 10 GT

201 s/d 10 GT

501 s/d 10 GT

1001 GT ke atas

 

Rp.   15.000 / 6 jam

Rp.   20.000 / 6 jam

Rp.   30.000 / 6 jam

Rp.   50.000 / 6 jam

Rp. 100.000 / 6 jam

Rp. 150.000 / 6 jam

Rp. 200.000 / 6 jam

Rp. 250.000 / 6 jam

 

Rp.     5.000 / 6 jam

Rp.     7.500 / 6 jam

Rp.   10.000 / 6 jam

Rp.   20.000 / 6 jam

Rp.   30.000 / 6 jam

Rp.   50.000 / 6 jam

Rp.   75.000 / 6 jam

Rp. 100.000 / 6 jam

 

 

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat tambat dan berlabuh kapal diberikan.

 

 

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi penyediaan Tempat Parkir dan Los adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

 

Pasal 11

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

BAB  IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal  12

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi denagn jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB  X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi tergutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;

(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

BAB  XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal  14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT.

BAB  XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

BAB  XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  16

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) kali masa retribusi ;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

BAB  XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  17

(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ;

(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

 

BAB  XV

K E B E R A T A N

Pasal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

BAB   XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

  • nama dan alamat Wajib Retribusi;
  • masa retribusi;
  • besarnya kelebihan pembayaran;
  • alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan  retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud  pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan  pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal 23

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur .

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

 

Pasal 24

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • diterbitkan Surat Teguran; atau
  • ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)  Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB  XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal  23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan  dan pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB  XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal  24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • Diterbitkan surat teguran, atau
  • Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih  lagi  karena  hak  untuk  melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

 

BAB  XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal  25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

BAB  XX

PENYIDIKAN

Pasal  26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

  • Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  • Meminta keterangan dan bahan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  • Memeriksa buku-buku, catatan-catatan  dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  • Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  • Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  • Menyuruh berhenti dan atau melarang seseoarang meninggalkan ruangan atau tempat pada asaat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  • Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  • Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • menghentikan penyidikan ;
  • Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

BAB  XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  27

(1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 7 Tahun 1987 tentang Retribusi Pemakaian Dermaga Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi ;

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal  22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di Tual

pada tanggal 9 januari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

DRS. M. MACHMUD TAMHER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan Nomor 974.71 - 943 tanggal 31 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara  Nomor : 07  Tanggal : 6 September 1999  Seri : B

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

 

 

DRS. PIET FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 08 TAHUN 1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

 

  1. PENJELASAN UMUM.

 

Bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka diperlukan pengelolaan retribusi daerah yang secara professional, guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara. Untuk itu dengan mengacu pada perkembangan daerah dewasa ini dimana semakin meningkatnya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, maka perlu penyesuaian dalam penetapan tarif retribusi dengan pendapatan masyarakat serta penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.

 

Untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 7 Tahun 1987 tentang Retribusi Pemakaian Dermaga Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Tenggara perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang – Undang nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

 

Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

  1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

 

Pasal 1

 

Pasal 2 s/d 11

 

Pasal 12 ayat (1)

ayat (2)

 

 

 

ayat (3)

 

Pasal 13

 

Pasal 14 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayat (2)

 

Pasal 15 s/d 22

 

Pasal 23 ayat (1)

 

 

Ayat (2) dan (3)

 

Pasal 24 ayat (1)

 

 

 

Ayat (2) huruf a

 

 

huruf b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 25 s/d 28

 

:

 

:

:

 

 

 

:

:

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

:

 

:

:

 

 

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan kuasanya adalah seseorang atau lebih yang mendapat Surat Kuasa Khusus dari wajib retribusi untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPdORD.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pungutan retribusi, Pemerintah daerah depata mengajak bekerja sama dengan Badan – Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efesien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasmakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemapuan wajib retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Cukup jelas

 

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

 

Dalam hal diterbitkannya surat teguran, surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langusung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribui dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, Contoh :

-   Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;

-   Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

 

Cukup jelas

Last Updated on Monday, 09 August 2010 00:09  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 205 guests online