• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1999 Retribusi Terminal

Retribusi Terminal

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor  : 07                  Tahun : 1999                   Seri  : B                  Nomor : 05

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 06 TAHUN  1999

TENTANG

 

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa  dengan  telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Terminal merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
  • bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 1991 Tentang Retribusi Terminal Angkutan dan Penumpang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
  • Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
  5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  6. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
  7. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaran dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
  15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
  17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
  18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
  19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1993 tentang Terminal Transportasi Jalan;

     

  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Maluku Tenggara ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1989 Nomor 02).


Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

 

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
  • Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
  • Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan peron ;
  • Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
  • Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan  besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
  • Surat  Tagihan  Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah ;
  • Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

 

 

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

 

Pasal 2

 

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan, usaha fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

Pasal 3

 

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

  • Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis Umum ;
  • Penyediaan tempat kegiatan usaha ;
  • Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh swasta.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

 

 

BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal  5

 

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

 

BAB  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal  6

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

 

 

BAB  V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal  7

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

BAB  VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian ;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah;

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

  • Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  • Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini meliputi :

  • biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemneliharaan, sewa tanah dan banguna, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  • Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
  • Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset ;
  • Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bungan atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini ditetpakan dalam persentasi tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan dari modal ;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

 

JENIS PELAYANAN

JENIS KENDARAAN / KAPASITAS YEMPAT DUDUK / ORANG

TARIF

 

Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bis Umum

 

 

 

Pemakaian Tempat usaha

 

Pemakaian Fasilitas Lain

 

 

8 (delapan) s/d 12 (dua belas) tempat duduk/orang.

13 (tiga belas) s/d 18 (delapan belas) tempat duduk/orang.

18 (delapan belas) s/d 26 (dua puluh enam) tempat duduk/orang.

27 (dua puluh tujuh) tempat duduk/orang.

Los

 

 

WC

-  Buang air kecil

-  Buang air besar

 

Rp. 2.000/hari

 

Rp. 2.500/hari

 

Rp. 3.000/hari

Rp. 7.500/hari

Rp. 1.000/hari

 

 

Rp. 200/hari

Rp. 300/hari

 

 

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal.

 

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi penyediaan Tempat Parkir dan Los adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

 

Pasal 11

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

BAB  IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal  12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

 

BAB  X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

BAB  XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  18

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus dimuka ;

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah ;

 

BAB  XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  15

(1) Pengeluaran Surat teguram/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal 16

 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

 

Pasal 17

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • diterbitkan Surat Teguran; atau
  • ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB  XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal  27

 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

BAB  XVI

PENYIDIKAN

Pasal  19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberii wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

  • Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  • Meminta keterangan dan bahan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  • Memeriksa buku-buku, catatan-catatan  dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  • Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  • Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  • Menyuruh berhenti dan atau melarang seseoarang meninggalkan ruangan atau tempat pada asaat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  • Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  • Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • Menghentikan penyidikan ;
  • Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

BAB  XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 1991 Tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dinyatakan tidak berlaku lagi ;

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal  30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di Tual

pada tanggal 9 januari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

DRS. M. MACHMUD TAMHER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan Nomor 974.71 - 943 tanggal 31 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 05 Tanggal 6 September 1999 Seri : B

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

 

 

DRS. PIET FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 06 TAHUN 1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI TERMINAL

 

  1. PENJELASAN UMUM.

 

Bahwa dengan mengacu pada laju perkembangan Daerah dewasa ini dimana lebih dituntut mutu pelayanan umum kepada masyarakat untuk ditingkatkan, maka perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi terminal dengan tingkat pendapatan pemakai jasa terminal.

Sehubungan dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 7 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 maupun disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.

 

  1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1 s/d 11

 

Pasal 5 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,ayat (2)

 

Pasal 13 s/d 15

 

Pasal 16 ayat (1)

 

 

ayat (2) dan (3)

 

Pasal 17 ayat (1)

 

 

ayat (2) huruf a

 

 

huruf b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayat (3)

 

Pasal 18 s/d 21

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:



:

 

 

:



 

 

 



 

 

:

 

:

Cukup jelas

 

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

 

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya benyak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan Retribusia yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, dan penagihan retribusii.

Cukup jelas.

 

Cukup jelas

 

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.

Cukup jelas.

 

Saat Kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kapasitas hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Dalam hal diterbitkannya surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

-      wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran

-      Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Cukup Jelas

 

Cukup Jelas

Last Updated on Sunday, 01 August 2010 14:34  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12805
mod_vvisit_counterYesterday7922
mod_vvisit_counterThis week83836
mod_vvisit_counterLast week61282
mod_vvisit_counterThis month193217
mod_vvisit_counterLast month262511
mod_vvisit_counterAll days8426969

We have: 143 guests, 931 bots online
Your IP: 54.166.199.178
 , 
Today: Oct 19, 2017

Who's Online

We have 2180 guests online