• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1999 Izin Gangguan

Izin Gangguan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  : 11                  Tahun : 1999                   Seri  : B                  Nomor : 09

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 10 TAHUN  1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :

 

  • bahwa  dengan  telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
  • bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 tahun 1995 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
  • Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan stbld. nomor 450 tahun 1940 ( Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 14);
  3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2811) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ( Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
  6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  7. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 );
  9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
  10. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
  11. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  16. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 1967 dan Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan - Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan ;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri ;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri ;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1993 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
  27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan Perusahaan ;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Maluku Tenggara ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1989 Nomor 02).

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG  RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.


BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • Badan atau suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
  • Retribusi Perizinan Tetentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu  Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan,Pengaturan,Pengendadian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
  • Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  • Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran ;
  • Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembayaran persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
  • Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpdoRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan  besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
  • Surat  Tagihan  Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  • Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
  • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah ;
  • Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

  • BAB II

    NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

     

    Pasal 2

     

    Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada Orang Pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

     

    Pasal 3

     

    (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada Orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;

    (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

     

    Pasal 4

     

    Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

     

    BAB III

    KETENTUAN PERIZINAN

     

    Pasal 5

     

    (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kecuali di tempat yang dizinkan oleh Kepala Daerah ;

    (2) Tempat kegiatan usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah.

     

    Pasal 6

     

    (1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;

    (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh dipindah tangankan, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

    Pasal 7

     

    (1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dianggap tidak berlaku lagi apabila :

    (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh dipindah tangankan, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

     

    Pasal 8

     

    Tata cara mengajukan permohonan dan jenis-jenis permohonan serta syarat-syarat untuk memperoleh izin gangguan ditetapkan oleh Kapala Daerah.

     

     

    BAB  IV

    GOLONGAN RETRIBUSI

     

    Pasal  9

     

    Retribusi Pelayanan Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Jasa tertentu.

    BAB  V

    CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

     

    Pasal  10

     

    (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi / indeks gangguan ;

    (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah luas bangunan yang dihitung sebagimana jumlah luas setiap lantai ;

    (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

    -    Kawasan industri

    -    Kawasan Perdagangan

    -    Kawasan Pariwisata

    -    Kawasan Perumahan dan Pemukiman

    Indeks ..............1 ;

    Indeks ..............2 ;

    Indeks ..............3 ;

    Indeks ..............5 .

     

    BAB  VI

    PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

    STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

     

    Pasal  11

     

    (1) Prinsip dan sasaran dala penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

    (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

     

     

    BAB  VI

    STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

     

    Pasal 9

     

    (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas tempat usaha ;

    (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

    -  Luas

    -  Luas

    -  Luas

    -  Luas

    -  Luas

    -  Luas

    -  Luas

    -  Luas

    -  Luas

    -  Luas

     

    <        20 M2

    21 M2

    51 M2

    101 M2

    201 M2

    301 M2

    401 M2

    1.001 M2

    2.001 M2

    >    4.001 M2

     

    s/d

    s/d

    s/d

    s/d

    s/d

    s/d

    s/d

    s/d

    s/d

    s/d

     

     

    50 M2

    100 M2

    200 M2

    300 M2

    400 M2

    1.000 M2

    2.000 M2

    4.000 M2

     

    Rp.

    Rp.

    Rp.

    Rp.

    Rp.

    Rp.

    Rp.

    Rp.

    Rp.

    Rp.

     

    45.000,-

    65.000,-

    80.000,-

    90.000,-

    125.000,-

    150.000,-

    200.000,-

    300.000,-

    400.000,-

    500.000,-

     

     

     

    BAB VIII

    WILAYAH PEMUNGUTAN

    Pasal  13

     

    Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

     

     

    BAB IX

    WILAYAH PEMUNGUTAN

    Pasal  14

     

    Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usahan diberikan.

     

     

    BAB X

    MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

     

    Pasal 15

     

    Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

     

    Pasal 16

     

    Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.


    BAB  XI

    SURAT PENDAFTARAN

     

    Pasal  17

    (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;

    (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;

    (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimnya SPdORD oleh wajib retribusi ;

    (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

     

     

    BAB  XII

    PENETAPAN RETRIBUSI

    Pasal 18

    (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

    (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;

    (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.


    BAB  XIII

    TATA CARA PEMUNGUTAN

    Pasal  19

    (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

    (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

     


    BAB  X

    SANKSI ADMINISTRASI

    Pasal  20

     

    Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

     


    BAB  XV

    TATA CARA PEMBAYARAN

    Pasal  21

     

    (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) kali masa retribusi ;

    (2) Retribusi yang terhutang dilinasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD ;

    (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

     

     

    BAB  XVI

    TATA CARA PENAGIHAN

    Pasal  22

     

    (1) Pengeluaran surat teguran / penagihan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo ;

    (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;

    (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.



    BAB  XVII

    K E B E R A T A N

    Pasal 23

    (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

    (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

    (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

    (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

    (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;

    (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

    Pasal 24

    (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;

    (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;

    (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.


    BAB   XVIII

    PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

    Pasal 25

    (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

    (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini harus memberikan keputusan.

    (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

    (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

    (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

    (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

     

    Pasal 26

    (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

    (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;

    (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

    Pasal 27

    (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi.

    (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan  retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud  pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan  pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



    BAB  XIX

    PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

     

    Pasal  28

     

    (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan  dan pembebasan retribusi ;

    (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur ;

    (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan ;

    (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

     

    BAB  XX

    KADALUWARSA PENAGIHAN

     

    Pasal  29

     

    (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

    (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

    (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih  lagi  karena  hak  untuk  melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

     

     

    BAB  XXI

    KETENTUAN PIDANA

    Pasal  30

     

    (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang ;

    (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

     

    BAB  XXII

    PENYIDIKAN

     

    Pasal  31

     

    (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

    (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

    (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

     


    BAB  XXIII

    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 32

     

    Semua Izn gangguan yang telah ada dan masih berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) bulan sejak pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah.


    BAB  XXIV

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal  33

     

    (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 04 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri sejauh telah diatur dalam Peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ;

    (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

    Pasal  34

     

    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

     

    Ditetapkan di Tual

    pada tanggal 9 januari 1999.

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

    KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

    MALUKU TENGGARA

    K e t u a,

     

     

    DRS. M. MACHMUD TAMHER

    BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

    MALUKU TENGGARA,

     

     

     

    DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

     

    Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan

    Nomor 974.71 - 943 tanggal 31 Agustus 1999.

    Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 09 Tanggal 6 September 1999 Seri : B

     

     

     

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

 

 

DRS. PIET FAR - FAR

NIP. 630001916

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PENJELASAN ATAS

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

    NOMOR 10 TAHUN 1999

     

    TENTANG

     

    RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

     

     

    Bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka diperlukan pengelolaan retribusi daerah yang secara professional, guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara. Untuk itu dengan mengacu pada perkembangan daerah dewasa ini dimana semakin meningkatnya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, maka perlu penyesuaian dalam penetapan tarif retribusi dengan pendapatan masyarakat serta penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.

    Untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 4 Tahun 1985 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang – Undang nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

    Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

     

     

    Pasal 1 s/d 2

     

    Pasal 3 ayat (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ayat (2)

     

    Pasal 4

     

    Pasal 5 ayat (1)

     

     

    ayat (2)

     

    Pasal 6 s/d 16

     

    Pasal 17 ayat (1)

    ayat (2)

     

     

     

    ayat (3)

     

    Pasal 17 ayat (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ayat (2)

     

    Pasal 20 s/d 27

     

    Pasal 8 ayat (1)

     

     

    ayat (2) dan (3)

     

    Pasal 29 ayat (1)

     

     

     

     

     

    Ayat (2) huruf a

     

     

     

    huruf b

     

     

     

     

     

     

    ayat (3)

     

    Pasal 30 s/d 34

     

    :

     

    :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    :

    :

    :

     

    :

    :

    :
    :

     

     

    :

    :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    :

    :

     

    :

     

     

    :

     

    :

     

     

     

     

     

    :

     

     

     

    :

     

     

     

     

     

     

    :

     

    :

    Cukup jelas

     

    Yang dimaksud dengan jenis-jenis gangguan meliputi :

    1. Pabrik-pabrik yang mempergunakan mesin (storm) ;

    b.  Pabrik-pabrik yang dijalankan dengan mesin (storm);

    1. Pabrik-pabrik mercon atau bunga api ;

    d.  Pabrik-pabrik gas ;

    1. Pabrik-pabrik korek api ;
    2. Pabrik-pabrik pembikinan tepung ;

    g.  Tempat pembikinan arak ;

    h.  Tempat pembikinan roti ;

    1. Tempat pemotongan, penjualan daging sapi (jagal) ;
    2. Tempat pembakaran kapur ;
    3. Tempat orang membikin barang-barang kaleng ;
    4. Tempat membikin kereta;

    m. Tempat penyimpanan kapuk ;

    n.  Tempat pembatikan ;

    • o.  Warung-warung yang bertempat didalam rumah ;

    p.  Dan lain-lain yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya serta gangguan.

    Cukup jelas.

     

    Cukup jelas.

     

    Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan tanpa izin Kepala Daerah berarti merugikan keuangan daerah.

    Cukup jelas

     

    Cukup jelas

     

    Cukup jelas

    Yang dimaksudkan dengan kuasanya adalah seorang atau lebih yang mendapat Surat Kuasa Khusus dari Wajib Retribusi untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPdORD.

    Cukup jelas

     

    Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pungutan retribusi, Pemerintah daerah depata mengajak bekerja sama dengan Badan – Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efesien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasmakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

    Cukup jelas

     

    Cukup jelas

     

    Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemapuan wajib retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

    Cukup jelas

     

    Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

    Dalam hal diterbitkannya surat teguran, surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

    Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langusung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

    Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, Contoh :

    -   Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;

    -   Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

    Cukup jelas

     

    Cukup jelas

Last Updated on Monday, 09 August 2010 00:09  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12803
mod_vvisit_counterYesterday7922
mod_vvisit_counterThis week83834
mod_vvisit_counterLast week61282
mod_vvisit_counterThis month193215
mod_vvisit_counterLast month262511
mod_vvisit_counterAll days8426967

We have: 142 guests, 943 bots online
Your IP: 54.166.199.178
 , 
Today: Oct 19, 2017

Who's Online

We have 2192 guests online