• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1999 Hasil Hutan Ikutan

Hasil Hutan Ikutan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 01                  Tahun : 2000                   Seri  : B                  Nomor : 01

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 12 TAHUN  1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa  dengan  telah ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
  • Bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2811);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
  6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang tata Cara Penanaman Modal ;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1989 Nomor 02).

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • Badan atau suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
  • Retribusi Perizinan Tetentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu  Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan,Pengaturan,Pengendadian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
  • Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan;
  • Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran ;
  • Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembayaran persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
  • Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpdoRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan  besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
  • Surat  Tagihan  Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  • Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
  • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah ;
  • Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

 

 

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

 

Pasal 2

 

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada Orang Pribadi atau Badan untuk mengambil hasil hutan ikutan.

 

Pasal 3

 

(1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang meliputi :

a. Rotan;

b. Gaharu;

c. Getah Jeluntung;

d. Gando Rukem;

e. Kemiri;

f. Kenari;

g. Kemenyan;

h. Asam;

i. Minyak Lawang;

j.Kulit Kayu;

k. Bambu;

l. Sarang Burung Walet;

m. Tikar;

n. Atap;

o. Lilin Tawo;

p. Nibung Bulat;

q. Sagu;

r. Nipa (Nira, Gula);

s. Ijuk;

t. Ketak;

u. Madu;

v. Kemedangan:

 

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi :

  • Pengambilan Kayu Bakar;
  • Pengambilan Hasi Hutan untuk kepentingan penelitian
  • Pengambilan Hasil Hutan Ikutan oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan.

 

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

 

Pasal 5

 

(1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mengambil Hasil Hutan Ikutan di wilayah daerah kecuali di tempat yang dizinkan oleh Kepala Daerah ;

(2) Untuk memperoleh Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, setipa orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah  dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Pasal 6

 

(1) Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;

(2) Bentuk dan Tata Cara Perizinan Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dan perpanjangannya ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(3) Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

 

Pasal 7

 

(1) Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

  • Atas permintaan sendiri ;
  • Masa berlaku izin telah selesai ;
  • Diperoleh secara tidak sah.

(2) Kepala Daerah berwenang mencabut karena :

  • Tidak memenuhi lagi persyaratan yang tercantum dalam izin ;
  • Melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  • Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum.

 

BAB  IV

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal 8

 

Retribudi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Jasa tertentu.

 

 

BAB  V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal  9

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Ikutan yang diizinkan untuk diambil.

 

BAB  VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal  10

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud didasrkan pada tujuan untuk menutup sebahagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring, dan pembinaan.

 

BAB  VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal 11

 

(1) Tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan ikutan yang diambil

(2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 6 % (enam persen);

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS HASIL HUTAN

S A T U A N

VOLUME TARIF

Rotan;

Gaharu;

Getah Jeluntung;

Gando Rukem;

Kemiri;

Kenari;

Kemenyan;

Asam;

Minyak Lawang;

Kulit Kayu;

Bambu;

Sarang Burung Walet;

Tikar;

Atap;

Lilin Tawo;

Nibung Bulat;

Sagu;

Nipa (Nira, Gula);

Ijuk;

Ketak;

Madu;

Kemedangan:

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Liter

Kg

Batang

Kg

Lembar

Lembar

Kg

Batang

Kg

Kg

Kg

Kg

Liter

Kg

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Liter

6 % / Kg

6 % / Ton

6 % / Kg

6 % / Lembar

6 % / Lembar

6 % / Kg

6 % / Ton

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Kg

6 % / Liter

6 % / Kg

 

 

BAB VIII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal  12

 

(1)   Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) dengan harga patokan dan volume;

(2)   Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

 

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  13

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin pengambilan hasil hutan ikutan diberikan.

 

 

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

 

Pasal 14

 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

 

Pasal 15

 

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

BAB  XI

SURAT PENDAFTARAN

 

Pasal  16

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;

(3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimnya SPdORD oleh wajib retribusi ;

(4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB  XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;

(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB  XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal  18

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

 

BAB  X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  19

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

BAB  XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  20

 

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) kali masa retribusi ;

(2) Retribusi yang terhutang dilinasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD ;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

BAB  XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  21

 

(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;

(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

 

BAB  XVII

K E B E R A T A N

Pasal 22

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

BAB   XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

 

Pasal 25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

  • nama dan alamat Wajib Retribusi;
  • masa retribusi;
  • besarnya kelebihan pembayaran;
  • alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan  retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud  pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan  pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

BAB  XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal  27

 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan  dan pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB  XX

KADALUWARSA PENAGIHAN

 

Pasal  28

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • Diterbitkan surat teguran, atau
  • Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih  lagi  karena  hak  untuk  melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB  XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal  29

 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

BAB  XXII

PENYIDIKAN

 

Pasal  30

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

  • Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  • Meminta keterangan dan bahan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  • Memeriksa buku-buku, catatan-catatan  dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  • Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  • Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  • Menyuruh berhenti dan atau melarang seseoarang meninggalkan ruangan atau tempat pada asaat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  • Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  • Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • Menghentikan penyidikan ;
  • Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

BAB  XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

 

Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB  XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  32

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di Tual

pada tanggal 9 januari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

DRS. M. MACHMUD TAMHER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Diberlakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Maluku Tenggara Nomor 894.4/SK/08/200 tanggal 21 Januari 2000.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 01 Tanggal 25 Januari 2000.

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

 

 

DRS. PIET FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR : 12 TAHUN 1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

 

  1. PENJELASAN UMUM.

 

Bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka diperlukan pengelolaan retribusi daerah yang secara professional, guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara. Untuk itu dengan mengacu pada perkembangan daerah dewasa ini dimana semakin meningkatnya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, maka perlu mengatur, mengendalikan, mengawasi pengambilan Hasil Hutan Ikutan oleh pribadi atau badan sekaligus menetapkan besarnya tarif sehubungan dengan pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan tersebut.

Bahwa ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1997 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang - Undang nomor 18 Tahun 1997, khusus di bidang retribusi daerah dimana dinyatakan bahwa retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan kewenangan atau bidang pungutan dari Pemerintah Daerah Tingkat II sehingga perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

 

  1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1 s/d 4

 

Pasal 5 ayat (1)

 

 

ayat (2)

 

Pasal 6 s/d 15

 

Pasal 16 ayat (1)

ayat (2)

 

 

 

ayat (3)

 

Pasal 17

 

Pasal 18 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayat (2)

 

Pasal 19 s/d 26

 

Pasal 27 ayat (1)

 

 

ayat (2) dan (3)

 

Pasal 28 ayat (1)

 

 

 

 

 

Ayat (2) huruf a

 

 

 

 

huruf b

 

 

 

 

 

ayat (3)

 

Pasal 29 s/d 32

 

:

 

:

 

:

:

:

 

 

 

:

:

:
:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

:

 

:

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

:

 

Cukup jelas

 

Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan tanpa izin Kepala Daerah berarti merugikan keuangan daerah.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Yang dimaksudkan dengan kuasanya adalah seorang atau lebih yang mendapat Surat Kuasa Khusus dari Wajib Retribusi untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPdORD.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pungutan retribusi, Pemerintah daerah depata mengajak bekerja sama dengan Badan – Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efesien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasmakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemapuan wajib retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Cukup jelas

 

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Dalam hal diterbitkannya surat teguran, surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langusung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, Contoh :

-   Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;

-   Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Last Updated on Monday, 09 August 2010 00:08  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 176 guests online