• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1998 Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  : 06              Tahun  : 1998                 Seri  : A                     Nomor  :

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  08  TAHUN  1998

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan untuk disesuaikan;
  • bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4048) ;
  5. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3839) ;
  6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  7. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 1952 tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 264) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor ………., Tambahan Lembaran Negara Nomor …..) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952) ;
  11. Keputusan Presiden Nomor. 44 Tahun 1999 tentang teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

 

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingakt II Maluku Tenggara;
  • Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero);
  • Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik;
  • Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oelh Wajib Pajak unutk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undanganperpajakan daerah;
  • Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yangf digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerahatau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah yang slanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajk, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus di bayar;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahanyang selanjunya disingkat SKPDKBT adalah surat yang menenukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
  • Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSTPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

 

B A B  II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

 

Pasal  2

 

(1)  Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap pemanfaatan tenaga listrik.

(2)  Obyek Pajak adalah setiap penggunaan listrik.

(3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik Yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

 

Pasal  3

 

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

  • Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  • Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing, dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara ;
  • Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan Izin dari Instansi Teknis Terkait ;
  • Penggunaan tenaga listrik yang khusus dipergunakan untuk Ibadah.

 

Pasal  4

 

(1)  Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

(2)  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

 

B A B  III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

 

Pasal  5

 

(1)  Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.

(2)  Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

  • Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN  dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik ;
  • Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN  tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah;

(3)   Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman Harga Satuan Listrik yang berlaku untuk PLN.

 

Pasal  6

 

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

  • penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk Industri sebesar 7 % (tujuh persen) ;
  • penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Industri sebesar 5 % (lima persen) ;
  • penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen) ;
  • penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen) ;

B A B  IV

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

 

Pasal  7

 

(1)   Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah;

(2)   Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalirkan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

 

B A B  V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

 

Pasal  8

 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim.

 

Pasal  9

 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

 

Pasal  10

 

(1)    Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2)    SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

(3)    SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4)    Untuk pelanggan listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

(5)    Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

B A B  VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

 

Pasal  11

 

(1)    Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD;

(2)    Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, Rekening Listrik dipersamakan dengan SKPD.

(3)    Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasiberupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

 

Pasal  12

 

(1)    Wajib Pajak yang membyar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;

(2)    Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

  • SKPDKB;
  • SKPDKBT;
  • SKPDN.

(3)  SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :

  • apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluhempat)bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  • apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  • apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4)    SKPDKBT sebagaimana dimaksudpada ayat (2)huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen)

Dari jumlah kekurangan  pajak tersebut.

(5)    SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6)    Apabila kewajiban membayar pajak terutang dLm SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

(7)    Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B  VII

TATA CARA PEMBAYARAN

 

Pasal  13

 

(1)    Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerahatau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT dan STPD.

(2)    Apabila pembyaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3)    Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilakukan dengan menggunakan SSPD.

 

Pasal  14

 

(1)    Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2)    Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutangdalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3)    Angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (20 harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4)    Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5)    Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Pasal  15

 

(1)       Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal (14), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan

(2)       Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

B A B  VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

 

Pasal  16

 

(1)     Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenissebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarakan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)     Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3)     Surat Teguran, Suraat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

 

Pasal  17

 

(1)     Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa .

(2)     Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

 

Pasal  18

 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

 

Pasal  19

 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

 

Pasal  20

 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

 

Pasal  21

 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

B A B  IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

 

Pasal  22

 

(1)    Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2)    Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

B A B  X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

 

Pasal  23

 

(1)    Kepala Daerah karena jabatan atau atas pemohonan Wajib Pajak dapat :

  • membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  • membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
  • mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)    Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,SKPDKB,SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD,SKPDKB,SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3)    Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4)    Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B  XI

KEBERATAN DAN BANDING

 

Pasal  24

 

(1)    Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :

  • SKPD;
  • SKPDKB;
  • SKPDKBT;
  • SKPDLB;
  • SKPDN;

(2)    Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3)    Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4)    Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5)    Mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal  25

 

(1)    Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2)    Pengajuan banding sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban  membayar pajak.

 

Pasal  26

 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24(dua puluh empat ) bulan.

 

 

B A B  XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

 

Pasal  27

 

(1)    Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang- kurangnya :

  • Nama dan alamat Wajib Pajak;
  • Masa Pajak;
  • Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  • Alasan yang jelas.

(2)    Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)    Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)    Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5)    Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB

Dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).

(6)    Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

 

Pasal  28

 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

B A B  XIII

K E D A L U W A R S A

 

Pasal  29

 

(1)    Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana bidang Perpajakan Daerah.

(2)    Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a.Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa atau ;

b.Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung

maupun tidak langsung.

 

B A B  XIV

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal  30

 

(1)    Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yangtidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2)    Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengantidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan  keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana ppenjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

 

Pasal  31

 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal (30) tidak dituntut setelah melalui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

 

Pasal  32

 

(1)    Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkingan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)    Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

  • menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau lapoaran tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  • meneliti,mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  • memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  • melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  • menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana  dimaksud pada huruf e;
  • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • menghentikan penyidikan;
  • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerahmenurut hukumyang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

B A B  XVI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  33

 

(1)    Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 01 Seri A Tanggal 29 April 1996, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)    Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

 

Pasal  34

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peaturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di          :  T u a l

pada Tanggal :  21 April 1998

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

 

 

 

 

 

DRS. MAHMUD TAMHER

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

 

 

Disahkan oleh  Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan

Nomor  973.71-978

Tanggal  6 November 1998

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

Nomor    05    Seri : A

Tanggal   11  November  1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 


PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA NOMOR 08 TAHUN 1998

 

TENTANG

 

PAJAK PENERANGAN JALAN

 

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menetapkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatanDaerah.

Atas dasar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1974 tersebut di atas maka lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan untuk dipungut oleh Daerah Tingkat II.

Dengan dasar kewenangan tersebut maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut diatas.

Untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

Pasal 1  s / d   Pasal 3

Pasal  4 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

ayat (2)

 

Pasal 5  s / d  Pasal 10

 

Pasal 11 ayat (1)

ayat (2)

 

 

 

ayat (3)

 

Pasal 12  s / d  Pasal 22

 

Pasal 23 ayat (1)

 

 

ayat (2)

 

Pasal 24  s / d  Pasal 29

 

Pasal 30 ayat (1)

 

 

ayat (2) huruf a

 

 

huruf b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 31  s/d  Pasal 34

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

 

:

:

 

 

 

:

 

:

 

:

 

 

:

 

:

 

:

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Cukup Jelas.

 

Yang   dimaksud    dengan     Badan    adalah    suatu  bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Cukup Jelas.

 

Cukup Jelas

 

Cukup Jelas

Yang  dimaksudkan  dengan  kuasanya   adalah   seorang atau lebih yang mendapat surat kuasa khusus dari wajib pajak untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPTPD.

Cukup Jelas.

 

Cukup Jelas.

 

Pengurangan,   keringanan   dan    pembebasan   pajak   dapat diberikan dengan pertimbangan antara lain kemampuan membayar dari Wajib Pajak.

Cukup Jelas.

 

Cukup Jelas.

 

Saat kadaluwarsa   penagiahan   pajak   ini  perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.

Dalam  hal diterbitkan  Surat  Teguran  dan   Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Yang  dimaksudkan   dengan  pengakuan  utang   pajak   secara langsung adalah Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

-    Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran ;

-    Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

 

Cukup Jelas.

 

Last Updated on Sunday, 01 August 2010 01:42  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 110 guests online