• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1997 Tata Cara Pengangkatan DPRD

Tata Cara Pengangkatan DPRD

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 07                Tahun : 1998                   Seri  : D                   Nomor : 03

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 07 TAHUN  1997

 

TENTANG

 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  • bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ;
  • bahwa sehubungan dengan dengan maksud tersebut diatas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang - Undang    Nomor  8  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
  4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengangkatan dasn Pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wialayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

 

B A B   II

PENGANGKATAN

 

Pasal  2

 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

B A B   III

PERSYARATAN

Pasal  3

 

Yang dapat diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pegawai Negeri yang harus memenuhi persyratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, juga harus memenuhisyarat – syarat sebagai berikut :

  • setia dan taat pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 ;
  • tidak pernah terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, seperti G. 30. S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya ;
  • pangkat sekurang – kurangnya Pembina ( Golongan IV / a );
  • mempunyai pengalaman Jabatan Pimpinan sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun dalam jajaran Departemen Dalam Negeri.

 

 

B A B   IV

PENCALONAN DAN PENGANGKATAN

Pasal  4

 

(1).  Kepala Daerah mengajukan calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang berwenang, setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

(2).  Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Pasal  5

 

(1).  Sebelum memangku jabatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengucapkan Sumpah / Janji dan dilantik oleh Kepala Daerah ;

(2).  Susunan kata – kata Sumpah / Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

 

B A B   V

PEMBERHENTIAN

Pasal  6

 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang karena :

Meninggal dunia ;

  • Atas permintaan sendiri ;
  • Dipindahkan pada jabatan lain untuk kepentingan Dinas dan untuk kepentingan pembinaan karier ;
  • Tidak memenuhi lagi salah satu syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
  • Tidak lagi sehat Jasmani / Rohani menurut penetapan Majelis Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri ;
  • Sebab – sebab lain.

 

B A B   VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   7

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang ada sebelunya yang mengatur tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal   8

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di T u a l

Pada tanggal 5 Nopember 1997.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

DRS. MAHMUD TAMHER

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

 

Disahkan oleh  Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku

Dengan Surat Keputusan

Nomor  188.342 - 116 tahun 1998

Tanggal  31 Maret 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

Nomor : 03    Tahun : 1998    seri :  D

Tanggal   25 Maret 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. PIET   FAR -  FAR

N I P.   :  630001916.

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  07  TAHUN  1997

 

TENTANG

 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.-

 

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

Pasal 2

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

Pasal 5

 

Pasal 6

 

Pasal 7

 

Pasal 8

 

:

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

Cukup jelas

Dimaksudkan bahwa untuk pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku dengan memperhatikan usul dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.-

Huruf a dan b cukup jelas.-

Huruf c dimaksudkan agar Pejabat yang dipercayakan untuk memangku Jabatan tersebut benar – benar adalah berwibawa, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.-

 

Cukup jelas.-

 

Cukup jelas.-

 

Cukup jelas.-

 

Cukup jelas.-

 

Cukup jelas.-

 

 

Last Updated on Monday, 09 August 2010 02:57  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 104 guests online