• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1994 Penyisihan PBB Desa

Penyisihan PBB Desa

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 9                   Tahun : 1995                 Seri  : D                   Nomor : 07

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 13 TAHUN  1994

 

TENTANG

 

PENETAPAN PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA UNTUK DISERAHKAN

KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  1. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Desa dan pendapatan Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Maluku Tenggara untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
  2. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang – Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nomor 1287) ;
  2. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  3. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  4. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1979  tentang   Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
  5. Undang - Undang    Nomor  12  Tahun  1985  tentang   pajak Bumi dan Bangunan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian  Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan, Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG PENETAPAN PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  5. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
  6. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang  berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  8. Kepala Kelurahan adalah Alat Pemerintah dan pemerintah Daerah yang berada langsung di bawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
  9. Keputusan Desa adalah semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah;
  10. Keputusan Kepala Kelurahan adalah Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai pimpinan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  11. APPKD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yaitu  rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.
  12. Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Kelurahan.

 

 

 

 

 

 

 

B A B   II

BESARNYA PENYISIHAN, PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG  DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN

PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal  2

 

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah dalam tahun yang bersangkutan disisihkan sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagai subsidi / sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa / Pemerintah kelurahan;

Pasal  3

 

(1)   Alokasi penyisihan hasil alokasi  Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pemerintah Desa / Pemerintah Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(2)   Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat;

b. Pemberian penghargaan / perangsang bagi Pemerintah Desa / Pemerintah Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

(3)   Kepala Daerah dalam menetapkan pembagian dan alokasi penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa / pemerintah Kelurahan atas dasar klasifikasi yang disusun dengan Kriteria sebagai berikut :

  • Luas wilayah;
  • Jumlah Penduduk;
  • Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
  • Potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Desa / Kelurahan dan Perkotaan;
  • Pendapatan Asli Desa.

 

B A B   III

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN

Pasal  4

 

Penyisihan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Desa / Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

 

Pasal 5

 

Tata Cara penyaluran bagian hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal  6

 

(1)   Penerimaan dan penggunaan penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, untuk desa harus dicantumkan dalam Keputusan Desa yang menetapkan APPKD tahun yang bersangkutan untuk Kelurahan dicantunkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan yang menetapkan Anggaran Kelurahan tahun yang bersangkutan;

(2)   Bagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini semata-mata dipergunakan untuk kelancaran pembiayaan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dan keperluan-keperluan sosial lainnya yang tercermin dalam APPKD maupun Anggaran Kelurahan yang bersangkutan;

(3)   Penggunaan atas bagian dari hasil Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, untuk Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan;

(4)   Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

 

 

BAB  V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 7

 

(1)   Dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan hasil penyisihan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian daerah kepada Pemerintah Desa / Pemerintah Kelurahan, maka Kepala Desa / Kepala Kelurahan harus bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalaui Camat;

(2)   Kepala Desa harus menyampaikan keterangan pertanggungjawaban tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Lembaga Musyawarah Desa setiap akhir tahun.

 

Pasal 8

 

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa / Pemerintah Kelurahan dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

B A B   V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   9

 

(1)   Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2)   Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang  mengatur pembagian dari hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa / Pemerintah kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal   7

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

Ditetapkan diTual,

Pada tanggal 3 Desember 1994.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH          BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT  II

MALUKU TENGGARA.                                      MALUKU TENGGARA

Ketua

 

 

 

DRS. Hi. A. G. WOKANUBUN. BA DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh  Gubernur kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan tanggal 31 Juli Tahun 1995

Nomor  : 188.342 – 570 Tahun 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Maluku Tenggara
Nomor : 9  Tahun 1995  Seri :  D Tanggal : 7 Agustus 1995
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

DRS. PIET   FAR -  FAR

N I P.   :  630001916

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  13 TAHUN  1994

 

TENTANG

 

PENETAPAN PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa / Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaam Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Tenggara kepada Desa / Kelurahan.

Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan demikian maka penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Tenggara kepada Desa dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

 

Pasal 2

 

Pasal 4

 

Pasal 5

 

Pasal 6

 

Pasal 7

 

Pasal 8

 

Pasal 9

 

Pasal 10

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

:

:

 

:

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Last Updated on Monday, 09 August 2010 02:57  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 80 guests online