• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1993 Retribusi Tasa Izin Prinsip Lokal

Retribusi Atas Izin Prinsip Lokal

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  :                      Tahun : 1993                    Seri  :  B                   Nomor :

 


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 08 TAHUN  1993

 

TENTANG

 

RETRIBUSI ATAS IZIN PRINSIP LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,


Menimbang :
  • Bahwa Dalam Rangka Upaya Untuk Menertibkan Serta Mengarahkan Penggunaan Lokasi Baik Oleh Pemerintah Maupun Swasta Sesuai Dengan Rencana Umum Dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, Maka Diperlukan Rekomendasi Dari Bupati Kepala Daerah Tingkat Ii Maluku Tenggara;
  • Bahwa Pemberian Rekomendasi Sebagaimana Dimaksud Butir A Diatas, Diberikan Dalam Bentuk Surat Izin Lokasi Dan Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Yang Perlu Dikelola Secara Optimal Dan Terkoordinasi;
  • Bahwa Untuk Maksud Tersebut Diatas Perlu Diatur Dan Ditetapkan Dengan Suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  2. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  3. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  Tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Maluku Tenggara  ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Susunan
  13. Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Ii Maluku Tenggara ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat Ii Maluku Tenggara.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN PRINSIP LOKASI

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah adalah Dinas / Instansi dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah ;
  • Swasta adalah Badan Usaha Swasta yang berbentuk Badan GHukum maupun perorangan ;
  • Izin Prinsip adalah Rekomendasi yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, sehubungan dengan persetujuan Bupati untuk pembangunan baik oleh Instansi Pemerintah maupun Badan Usaha Swasta ;
  • Lokasi adalh suatu areal baik berupa tanah darat atupun permukaan air dengan luas tertentu yang diperuntukkan bagi Rencana Pembangunan Proyek Pemerintah/Badan Usaha Swasta/Perorangan.

 

B A B   II

P E R I Z I N A N

 

Pasal  2

 

(1) Setiap Proyek Pembangunan yang memerlukan lokasi dengan luas tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Swasta / Perorangan terlebih dahulu harus memiliki Izin Prinsip Lokasi ;

(2) Izin Prinsip Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dikeluarkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Bappeda.

 

Pasal 3

 

(1) Setiap Instansi Pemerintah/Swasta/Perorangan yang memerlukan lokasi untuk Pembangunan Proyek harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah ;

(2) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas harus dilampirkan dengan Rekomendasi Camat setempat ;

(3) Atas dasar permohonan tersebut pada ayat (1) diatas, pemeriksaan lokasi dilaksanakan oleh Bappeda bersama unit – unit terkait lainnya ;

(4) Izin Prinsip Lokasi diberikan apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

 

 

B A B   III

BESARNYA RETRIBUSI

 

Pasal  4

 

Besarnya Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis peruntukan dan luas lokasi yang dipakai sebagai berikut :

  • Untuk kepentingan Pemerintah :
    • Kurang dari 500 m2 sebesar Rp. 20.000,-
    • 500 m2 - 1000 m2 sebesar Rp. 40.000,-
    • 1001 m2 - 2000 m2 sebesar Rp. 60.000,-
    • 2001 m2 - 5000 m2 sebesar Rp. 80.000,-
    • 5001 m2 - 10.000 m2 sebesar Rp. 100.000,-
    • Diatas 10.000 m2 sebesar Rp. 120.000,-
  • Untuk kepentingan Swasta yang bersifat komersial :
    • Kurang dari 500 m2 sebesar Rp. 100.000,-
    • 500 m2 - 1000 m2 sebesar Rp. 200.000,-
    • 1001 m2 - 2000 m2 sebesar Rp. 250.000,-
    • 2001 m2 - 5000 m2 sebesar Rp. 300.000,-
    • 5001 m2 - 10.000 m2 sebesar Rp. 350.000,-
    • Diatas 10.000 m2 sebesar Rp. 400.000,-
  • Untuk kepentingan Swasta yang bersifat sosial (non komersial):
    • Kurang dari 500 m2 sebesar Rp. 10.000,-
    • 500 m2 - 1000 m2 sebesar Rp. 20.000,-
    • 1001 m2 - 2000 m2 sebesar Rp. 30.000,-
    • 2001 m2 - 5000 m2 sebesar Rp. 40.000,-
    • 5001 m2 - 10.000 m2 sebesar Rp. 50.000,-
    • Diatas 10.000 m2 sebesar Rp. 60.000,-

 

Pasal 5

 

(1) Dinas Pekerjaan Umum daerah ditunjuk sebagai pengelola teknis administrasi ;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah :

(3) Kepada Unit Pengelola diberikan upah pungut sebesar 3 % (tiga perseratus) yang diperhitungkan dari setiap hasil pungutan Retribusi Izin Prinsip Lokasi.

 

 

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal  6

 

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1), (2) dan pasal 4  Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

 

 

BAB V

P E N Y I D I K A N

Pasal 7

 

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

 

Pasal 8

 

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini berwenang :

  • Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  • Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan ;
  • Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  • Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  • Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  • Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  • Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  • Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang :

  • Pemeriksaan tersangka ;
  • Pemasukan rumah ;
  • Penyitaan benda ;
  • Pemeriksaan surat ;
  • Pemeriksaan saksi ;
  • Pemeriksaan ditempat kejadian perkara.

(3) Berita Acara sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

 

B A B   VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   9

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang ada sebelumnya yang mengatur tentang Retribusi Atas Izin Prinsip Lokasi dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

Pasal   10

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

Tual, 11 Desember 1993.

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

Disahkan oleh  Gubernur kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan tanggal

Nomor  :      Tahun 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Maluku Tenggara
Nomor :     Tahun 1993  Seri : B   Tanggal :              1993

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

DRS. PIET   FAR -  FAR

N I P.   :  630001916

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  08 TAHUN  1993

 

TENTANG

 

RETRIBUSI ATAS IZIN PRINSIP LOKASI

 

I.  PENJELASAN UMUM

Bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan baik oleh Instansi Pemerintah maupun Badan Usaha Swasta/Perorangan yang menggunakan suatu areal tanah ataupun permukaan air dengan luas tertentu diupayakan agar tidak menimbulkan suatu kondisi lingkungan baru yang merugikan.

Tujuan pembangunan diarahkan guna meningkatkan mutu kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, disamping itu pembangunan tersebut hendaklah mengikuti Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang Kota yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. Ini berarti pembangunan lahan yang akan digunakan Instansi Pemerintah Maupun Badan Usaha Swasta/Perorangan tidak bias mengikuti “selera” sipemakai, sehingga dapat mencegah terbentuknya lingkungan pemukiman/kawasan industri yang semrawut (tidak tertib).

Bahwa pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan : “Bumi, Air, Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuaasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan kata lain bahwa penggunaan Bumi, Air dan kekayaan Alam oleh Instansi Pemerintah maupun Badan Usaha Swasta/Perorangan untuk tujuan tertentu harus ada izin/rekomendasi dari Negara dalam hal ini Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara keserasian dan keseimbangan kemampuan lingkungan hidup sebagaimana digariskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa “setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.

Dengan demikian perlu mengatur dan menertibkan penggunaan lahan baik oleh Instansi Pemerintah maupun Badan Usaha Swasta/perorangan dengan cara memberikan Izin Prinsip Lokasi.

Bahwa untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

 

Pasal 2

 

Pasal 3

 

Pasal 4 butir a

 

butir b

 

butir c

Pasal 4

 

Pasal 5

 

Pasal 6

 

Pasal 7

 

Pasal 8

 

Pasal 9

 

Pasal 10

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

:

:

:

:

:

 

:

 

:

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Last Updated on Friday, 13 August 2010 00:00  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 42 guests online