• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1993 Badan Pengawas PDAM

Badan Pengawas PDAM

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  : 04                  Tahun : 1993                     Seri  : D                 Nomor : 04

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 01 TAHUN  1993

 

TENTANG

 

KETENTUAN – KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI

DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa penyediaan air minum baik di daerah perkotaan maupun di di pedesaan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah, sekaligus disempurnakan dan ditimgkatkan cara pengelolaannya;
  • bahwa sasaran peningkatan pembangunan dan pengelolaan air minum adalah dalam usaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata;
  • bahwa Perusahaan Daerah Air Minum adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sekaligus dituntut dapat menghasilakan pendapatan bagi Pemerintah Daerah untuk menunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
  • bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan yang sehat, diperlukan adanya Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  • bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 nomor 10) Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara tahun 1969 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 2901);
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
  4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenag Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  7. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1985 nomor 21);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang tata cara Pembinaan Dan Pengawasan Bentuk Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 tanggal 27 September 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor26 tahun 1975 tentang Pengalihan Perusahaan Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum .
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pendiriran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG KETENTUAN – KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

(1) Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku;
  • Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Penghasilan Pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya;
  • Isteri   adalah Isteri   dari Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah, menurut hukum yang berlaku;
  • Anak adalah Anak Kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, Anak Tiri dan Anak Angkat yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berumur kurang dari 18 tahun, belum berpenghasilan sendiri, belum pernah kawin dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pegawai yang bersangkutan.

 

 

BAB II

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Susunan

 

Pasal 2

 

(1) Badan Pengawas adalah suatu Badan yang terdiri dari Pejabat-Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

(2) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

 

 

Pasal 3

 

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang;

(2) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun;

(3) Anggota Badan Pengawas, apabila sudah habis masa jabatan dapat diangkat kembali.

 

Pasal 4

 

Pada saat Perusahaan dibentuk, maka dibentuk pula Badan pengawas oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

 

Anggota Badan Pengawas terdiri dari maksimum 5 (lima) orang.

 

Pasal 6

 

Kepala daerah menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas.

 

Pasal 7

 

Susunan Anggota Badan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

  • Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
  • Kepala Bagian Perekonomian sebagai sekretaris merangkap anggota;
  • Kepala Bagian Pemerintahan sebagai anggota;
  • Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota;
  • Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota.

 

Pasal 8

 

(1)     Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Kepala Daerah yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan;

(2)     Besarnya uang jasa sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :

  • Maksimum empat puluh per seratus dari gaji Direktur Utama untuk Ketua;
  • Maksimum tiga puluh lima per seratus dari gaji Direktur Utama untuk Sekretaris;
  • Maksimum delapan puluh per seratus dari uang jasa Ketua untuk Anggota.

 

Bagian Kedua

Uraian Tugas

 

Pasal 9

 

(1) Badan Pengawas membantu Kepala Daerah dalam :

  • Merumuskan kebijaksanaan di bidang Pengelolaan Perusahaan;
  • Melakukan pengawasan sehari – hari atas jalannya Perusahaan dan Direksi;
  • Menggunakan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan Perusahaan;
  • Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan berupa :
  • Memberikan Pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan;
  • Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah kepada Direksi;
  • Meniliti Rancangan Anggaran Perusahaan dan menyiapkan persetujuan Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku;
  • Meneliti Neraca Perusahaan pada akhir Tahun Buku dan menyarankan saran tindak.

(2) Enam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah;

(3) Hasil penilaian pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi sebagaimana diatur dalam ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

 

Bagian Ketiga

Tata Kerja

 

Pasal 10

 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini:

  • Badan pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan / rapat secara berkala 6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;
  • Ketua Badan pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupuin dalam hubungan dengan Direksi;
  • Apabila Badan pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan keijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat Keputusan.

 

BAB III

DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 11

 

 

Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya maksimum 3 (tiga) orang).

 

Pasal 12

Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Direksi bertugas :

  • Memimpin semua kegiatan Perusahaan;
  • Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan baik di tingkat Kantor Pusat, maupun Kantor Cabang;
  • Merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan;
  • Mengurus dan mengelola administrasi keuangan;
  • Melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan.
  • Menyelenggarakan administrasi umum;
  • Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi;
  • Mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.

 

Pasal 13

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini Anggota Direksi mendapat pembagian tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

 

 

Bagian Kedua

Pengangkatan dan pemberhentian

 

Pasal 14

 

Direksi adalah unsur Pimpinan Perusahaan yang didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah, tidak termasuk Pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian.

 

Pasal 15

 

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;

(2) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

 

Pasal 16

 

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

 

Bagian Ketiga

Penghasilan

 

Pasal 17

 

Direksi Perusahaan menerima :

  • Gaji:

    Direktur Utama, menerima gaji yang sesuai dengan kemampuan Perusahaan (maksimum dua setengah kali gaji Pegawai yang tertinggi didalam Perusahaan);

    Direktur, menerima sembilan puluh per seratus dari gaji Direktur Utama;

  • Jasa Produksi, sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai;
  • Tunjangan Kesehatan, sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai;
  • Perumahan, Anggota Direksi mendapat Perumahan Dinas yang standar atau pengganti sewa yang seimbang.

 

Pasal 18

 

Pelaksanaan penghasilan tersebut pada pasal 8 ayat (1), (2) dan pasal 17 huruf a Peraturan Daerah ini harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan uang jasa Badan pengawas, Gaji Direksi serat gaji seluruh Pegawai keseluruhannya berkisar antara sepuluh per seratus dan tiga puluh per seratus dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan berdasarkan Tahun Anggaran yang berlaku.

 

 

Bagian Keempat

Dana Representasi

 

Pasal 19

 

Dana Representasi disediakan dari Anggaran Perusahaan sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima per seratus dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

 

Bagian Kelima

Pesangon

 

Pasal  20

 

(1) Anggota Direksi berhakatas Pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan perbedaan sebagai berikut :

  • Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon tiga puluh per seratus dari gaji bersih dari tahun terakhir;
  • Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon lima puluh per seratus dari gaji bersih dari tahun terakhir;
  • Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya  berakhir mendapat pesangon tujuh puluh lima per seratus dari penerimaan gaji bersih dari tahun terakhir;
  • Bila Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat setelah berakhirnya masa jabatan kedua dan atau ketiga dan seterusnya mendapat pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan atas dasar masa jabatan sebelumnya.

(2)  Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri;

(3) Ketentuan tersebut pada ayat (1) distas berlaku juga bagi Anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri atau Pegawai Daerah;

(4) Bagi Direksi yang diangkat dari karyawan-Perusahaan, berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatas atau memilih menjadi Karyawan kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat Pegawai yang tertinggi di Perusahaan.

 

Bagian Keenam

Cuti

 

Pasal 21

 

(1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagai Pegawai Perusahaan;

(2) Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

 

 

 

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Pengadaan Pegawai

 

Pasal 22

 

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikan pangka, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan Pegawai adalah Direksi.

 

Pasal 23

 

Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk memenuhi formasi yang telah ditetapkan.

 

Pasal 24

 

Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan daerah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai baru dalam Perusahaan.

 

Pasal 25

 

Syarat -syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah ;

  • Warga Negara Indonesia;
  • Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
  • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya;
  • Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  • Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instansi, baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;
  • Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri;
  • Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  • Berkelakuan baik;
  • Berbadan sehat, yang dinyatakan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.

 

Pasal 26

 

(1)  Pengadaan Pegawai Perusahaan diumumkan seluas-luasnya oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;

(2)  Dalam pengumuman yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan antara lain :

  • Jumlah dan Jenis lowongan;
  • Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  • Alamat tempat lamaran diajukan;
  • Batas waktu pengajuan surat lamaran.

 

Pasal 27

 

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada Perusahaan dengan disertai :

  • Daftar Riwayat Hidup;
  • Salinan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang diperlukan;
  • Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pejabat yang berwajib;
  • Surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang ditunjuk;
  • Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya;
  • Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  • Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instansi, baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;
  • Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri;
  • Salinan sah Keputusan atau Keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja;
  • Surat Keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.

 

Pasal 28

 

Surat Lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

 

Pasal 29

 

(1)  Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian;

(2)  Ujian diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi;

(3)  Ujian meliputi :

  • Pengetahuan Umum;
  • Pengetahuan Teknis;
  • Kepribadian apabila dipandang perlu.

 

Pasal 30

 

Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direksi menjadi Pegawai dengan masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan Peraturan yang berlaku.

 

Pasal 31

 

(1)  Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, diangkat oleh Direksi menjadi Pegawai penuh Perusahaan dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat :

  • Telah menunjukkan kesetiaan danketaatan penuh pada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah;
  • Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik;
  • Telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas;
  • Telah menunjukkan syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai.

(2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat yang dimaksud oleh Dokter dan ahli lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.

 

Pasal 32

 

Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 33, diberhentikan sebagai Pegawai tanpa ganti rugi apapun.

 

Pasal 33

 

Dalam rangka kepentingan pekerjaan di Perusahaan, Direksi dapat mengangkat Pegawai honorer yang jumlahnya akan diatur dalam Peraturan Direksi.

 

Bagian Kedua

Nama dan Susunan Kepangkatan

 

Pasal 34

 

Nama dan Susunan Pangkat Pegawai Perusahaan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 35

 

(1)  Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Peraturan Daerah ini;

(2)  Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan yang diatur oleh Direksi.

 

Bagian Ketiga

Penghasilan Pegawai

Paragraf 1

Gaji Pokok

Pasal 36

 

Kepada Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Lampiran I Peraturan Daerah ini diberikan gaji pokok menurut Golongan/Ruang Gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu.

 

Pasal 37

 

Kepada seorang yang diangkat menjadi Pegawai percobaan, diberi gaji pokok sebesar delapan puluh per seratus dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.

 

Pasal 38

 

Penetapan gaji pokok Pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan/ruang gaji baru yang lebih tinggi daripada golongan/ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan/ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama menurut lampiran II Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 39

 

Penetapan gaji pokok Pegawai yang ditetapkan dalam suatu pangkat yang termasuk golongan/ruang gaji baru yang lebih rendah dari golongan/ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan/dalam golongan ruang gaji baru yang diperolehnya apabila yang bersangkutan terus menjabat pangkat baru itu.

Pasal 40

 

(1) Kepada Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :

  • Menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan kerja dan kepemimpinan (bagi staf dan pimpinan cabang dengan baik);
  • Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun, dan apabila sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan  belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

 

Pasal 41

 

Kepada Pegawai yang menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik, sehingga patut dijadikan Pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu.

 

Paragraf 2

Tunjangan – Tunjangan

 

Pasal 42

 

Disamping gaji pokok Pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

  • Tunjangan Isteri   dan Anak;
  • Tunjangan Kemahalan;
  • Tunjangan Pengobatan;
  • Tunjangan Perumahan / Pengganti Sewa Rumah;
  • Tunjangan Sandang Pangan;
  • Tunjangan Perusahaan;
  • Tunjangan Jabatan;
  • Tunjangan Pelaksana;
  • Tunjangan Keahlian;
  • Tunjangan Representasi;
  • Tunjangan – Tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.

 

Paragraf

Masa Kerja

 

Pasal 43

 

(1) Masa kerja Pegawai termasuk masa sebelum menjadi Pegawai Perusahaan dapata diperhitungkan dengan Surat Keputusan Direksi;

(2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi Pegawai yang berhasil meningkatkan pendidikannya berdasarkan Peraturan Direksi.

 

Pasal 44

 

Dalam rangka pengangkatan Pegawai honorer, direksi mengatur ketentuan honornya dalam peraturan sendiri.

 

Bagian Keempat

Pengakatan Dalam Pangkat dan Kenaikan Pangkat

Paragraf 1

Pengangkatan Dalam Pangkat

Pasal 45

 

Setiap Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan Peraturan yang berlaku.

 

Pasal 46

 

(1) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah:

  • Pegawai Dasar Muda Golongan Ruang A/1, bagi mereka STTB Sekolah Dasar;
  • Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan Ruang A/2, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun, Sekolah kejuruan Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun;
  • Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah kejuruan Tingkat Atas non Guru 3 (tiga) tahun;
  • Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Bakaloriat, Ijazah Diploma III Sekolah Politeknik;
  • Staf Muda Golongan Ruang C/1, bagi mereka yang memiliki Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Pasca Sarjana, Ijazah Spesialis I.

(2) Disamping syarat-syarat pendidikansebagaimana dimaksud ayat (1) harus pula dipenuhi syarat – syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

Paragraf 2

Kenaikan Pangkat

Pasal 47

 

Kenaikan pangkat Pegawai Perusahaan ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun.

 

Pasal 48

 

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap perusahaan.

 

Pasal 49

 

(1) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai, yang memenuhi syarat-yarat yang ditentukan tanpa memperhatika jabatan yang dipangkunya;

(2) Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Perusahaan yang memiliki :

  • STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat pelaksana Muda Golongan Ruang B/1;
  • STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun, Sekolah kejuruan Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Golongan Ruang B/3;
  • STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah kejuruan Tingkat Atas non Guru 3 (tiga) tahun adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Golongan Ruang C/1;
  • memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Bakaloriat, Ijazah Diploma III Sekolah Politeknik adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2;
  • Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker adalah sampai dengan Pangkat Staf Tingkat I Golongan Ruang C/4.

 

Pasal 50

 

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila Pegawai yang bersangkutan :

  • Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik;
  • Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

 

Pasal 51

 

Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan struktural tertentu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;

Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

 

Pasal 52

 

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

  • Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  • Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata  bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

 

Pasal 53

 

(1) Pegawai yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud pasal 51 tapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali lebih tinggi:

  • Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  • Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang;

(2) Kenaikan pangkat dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi Pegawai perusahaan.

 

Pasal 54

 

Kenaikan pangkat Istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa.

 

Pasal 55

 

Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

  • Menunjukan prestasi kerja luar biasa baik secara terus menerus dselama 2 (dau) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direksi;
  • Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
  • Setiap unsur Penilaian Pelaksaan Pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  • Masih dalam jenjang batas pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh Pegawai yang bersangkutan.

 

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan.

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

 

Pasal 56

 

Terhadap setiap Pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan setahun oleh pejabat penilai.

 

Pasal 57

 

(1) Hasil Penilaian Pelaksanaan Pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;

(2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur – unsur yang dinilai adalah :

  • Kesetiaan;
  • Prestasi Kerja;
  • Tanggung Jawab;
  • Ketaatan;
  • Kejujuran;
  • Kerja sama;
  • Prakarsa;
  • Kepemimpinan.

 

(3) Yang dimaksud :

  • Kesetiaan adalah kesetiaan, Ketaatan dan Pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
  • Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
  • Tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai menyelesaikan pekerjaan diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
  • Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai untuk mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kedinasan yang berlaku dan mentaati Perintah Kedinasan;
  • Kejujuran adalah ketulusan hati seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
  • Kerja sama adalah kemampuan seorang Pegawai untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan;
  • Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan;
  • Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

(4) Unsur Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h hanya dinilai bagi Pegawai yang berpangkat Pelaksana Muda Gol B/1 keatas yang memangku suatu jabatan.

 

Pasal 58

 

Nilai pelaksanaan Pekerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

  • Amat baik =  91 – 100
  • Baik         =  76 – 90
  • Cukup      =  65 – 75
  • Sedang     =  51 – 60
  • Kurang     =  50 kebawah.

Daftar Penilaian Pelaksanan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.

 

Pasal 59

 

(1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai;

(2) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap Pegawai yang berada dalam lingkungannya;

(3) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

 

Pasal 60

 

(1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai yang dinilai;

(2) Apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan Pejabat Penilai melalui hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftara Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 61

 

(1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada atasan Pejabat Penilai dengan Ketentuan sebagai berikut :

  • Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan;
  • Apabila ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat penilai atas keberaatan yang diajukan oleh Pegawai.

(2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya;

(3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

(4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan Pejabat Penilai.

 

 

Paragraf 2

Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 62

 

Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun.

 

Pasal 63

 

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai.

 

Pasal 64

 

Apabila ada lowongan, maka Pegawai yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi wajib di pertimbangkan lebih dahulu.

 

Pasal 65

 

Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, secara berturut – turut adalah :

  • Pangkat;
  • Jabatan;
  • Masa Kerja;
  • Latihan Jabatan;
  • Pendidikan;
  • Usia.

Pasal 66

 

Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh dan menurut cara yang ditentukan.

 

Pasal 67

 

(1) Pegawai yang merasa nomor urutnya dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;

(2)  Dalam Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalm ayat (1) harus dimuat alasan – alasan keberatan itu;

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman Daftar Urut Kepangkatan.

 

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 68

 

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

 

Pasal 69

 

Cuti terdiri dari :

  • Cuti Tahunan;
  • Cuti Besar;
  • Cuti Sakit;
  • Cuti Bersalin;
  • Cuti krena Alasan Penting.

 

Pasal 70

 

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang – kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;

(2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja;

(3)  Cuti tahunan tidak dapat dipecah – pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

(4) Untuk mendapat cuti tahunan Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;

(5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

 

Pasal 71

 

(1) Pegawai yang telah bekerja sekurang – kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;

(2) Pegawai yang menjalani cuti besar, tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;

(3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;

(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

 

Pasal 72

 

Setiap Pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 73

 

(1) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya;

(2) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter;

(3) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 (empat Belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan;

(4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan paling lama 1 (satu) tahun;

(5) Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan;

(6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan yang berlaku.

 

Pasal 74

 

Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½  (satu setengah) bulan;

Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau bidan;

 

Pasal 75

 

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

 

Pasal 76

 

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai pasal 75, Pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

 

Pasal 77

 

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan 75, kecuali yang dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

 

Pasal 78

 

(1) Untuk persalinan anak yang pertama, kedua dan ketiga, Pegawai wanita berhak atas cuti bersalin;

(2) Waktu persalinan anak yang keempat dan seterusnya Pegawai wanita diberikan cuti diluar tanggungan perusahaan;

(3) Lamanya cuti bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah persalinan.

 

Pasal 79

 

(1) Untuk mendapatkan cuti bersalin Pegawai wanita yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

 

Pasal 80

 

Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

 

Pasal 81

 

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

  • Ibu, Bapak, Isteri  /Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu sakit atau karena meninggal dunia.
  • Melangsungkan Perkawinan pertama.
  • Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Direksi.

 

Pasal 82

 

(1) Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting.

(2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

 

Pasal 83

 

(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

 

Pasal 84

 

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

 

Bagian Ketujuh

Disiplin Pegawai

Paragraf 1

Kewajiban dan Larangan

 

Pasal 85

 

Setiap Pegawai wajib :

  • Setia dan Taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
  • Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan diatas kepentingan golongan dan kepentingan diri sendiri.
  • Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Perusahaan.
  • Menyimpan rahasia Perusahaan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
  • Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
  • Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan.
  • Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama Perusahaan.
  • Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
  • Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan sebaik-baiknya.
  • Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing.
  • Bertindak dan bersaikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
  • Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
  • Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
  • Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

 

Pasal 86

 

Setiap Pegawai dilarang :

  • Menyalahgunakan wewenangnya.
  • Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan atau Negara.
  • Menyalahgunakan barang-barang atau uang, atau surat-surat berharga milik Perusahaan.
  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan secara tidak sah.
  • Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawan, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, Golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.
  • Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan.
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
  • Melakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan dan Negara.
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  • Bertindak selaku perantara bagi sesuatu usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan.
  • Memiliki saham atau modal dalam perusahaan.
  • Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

 

Paragraf 2

Hukuman Disiplin

 

Pasal 87

 

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dan pasal 86 adalah pelanggaran disiplin.

 

Pasal 88

 

Dengan tidak mengurangi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana, Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direksi.

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

  • Hukuman disiplin ringan.
  • Hukuman disiplin sedang.
  • Hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

  • Teguran lisan
  • Teguran tertulis.
  • Pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

  • Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  • Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  • Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

  • penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  • Pembebasan dari jabatan.
  • Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai.
  • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

 

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Sementara

 

Pasal 89

 

(1) Untuk kepentingan Pengadilan seorang Pegawai yang diduga telah melakukan suatu kejahatan / pelanggaran jabatan yang berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

(2) Ketentuan menurut ayat (1) dapat diberlakukan terhadap seorang Pegawai yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilanggnya pengharagaan, dan kepercayaan atas diri Pegawai yang bersangkutan, atas hilangnya martabat serta wibawa Pegawai itu.

 

Pasal 90

 

Seorang Pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideolodi dan haluan negara atai ia terbukti dengan sadar dan / atau sengaja melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara.

 

Pasal 91

 

(1) Kepada seorang Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 89 ayat (1) :

  • Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tantang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan gaji sebesar tujuh puluh lima per seratus dari gaji pokok yang diterima terakhir.
  • Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang menyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan gaji sebesar tujuh puluh lima per seratus dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

(2) Kepada seoarang Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 89 ayat (2) mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan gaji sebesar tujuh puluh lima per seratus dari gaji pokok yang diterima terakhir.

 

Pasal 92

 

Untuk menghindari kerugian bagi keuangan perusahaan, maka perkara yang menyebabkan seorang Pegawai dikenakan pemberhentian sementara harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap Pegawai yang bersangkutan.

 

Pasal 93

 

(1) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka Pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.

Dalam hal demikian, maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya.

(2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud Pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah :

  • Terhadap Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 89 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikutnya tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.
  • Terhadap Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 89 ayat (2) jika perlu diambil tindakan, harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan / keputusan hakim  yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri Pegawai yang bersangkutan.

Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlakukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

 

Pasal 94

 

Pemberhentian seorang Pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap.

 

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

 

Pasal 95

 

Pemberhentian Pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai perusahaan.

 

Pasal 96

 

Pemberhentian Pegawai terdiri dari dari :

  • Pemberhentian atas permintaan sendiri.
  • Pemberhentian karena mencapai batas Pensiun.
  • Pemberhentian karena adanya penyederhanaan Organisasi.
  • Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindakan pidana/Penyelewengan.
  • Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani.
  • Pemberhentian karena meninggalkan tugas.
  • Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.
  • Pemberhentian karena hal-hal lain.

Pasal 97

 

(1) Pegawai yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun. Apabila ada kepentingan Perusahaan yang mendadak.

 

Pasal 98

 

(1) Pegawai yang telah mencapai batas usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

(2) Batas usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) Tahun.

(3) Batas usia Pensiun bagi Pegawai yang memangku jabatan Direksi adalah 60 (enam puluh) tahun.

 

Pasal 99

 

(1) Apabila ada penyederhanaan Oragnisai Perusahaan yang mengakibatkan kelebihan pegawai, maka Pegawai yang kelebihan disalurkan ke Perusahaan Daerah lainnya.

(2) Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, maka Pegawai yang kelebihan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

 

Pasal 100

 

(1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai karena :

  • Melanggar sumpah / janji Pegawai, atau Peraturan disiplin Pegawai Perusahaan.
  • Dihukum penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam pidana yang lebih berat.

(2)  Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai apabila di pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena :

  • Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau
  • Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(3) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai, apabila ternyata melakukan usaha-usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan atau UUD 1945, atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah.

 

Pasal 101

 

Pegawai diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak - hak kepegawaian berdasarkan Peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan dinyatakan :

  • Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, atau
  • Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya, atau
  • Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

 

 

Pasal 102

 

(1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) bulan terus menerus dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan kedua.

(2)  Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan melaporkan diri kepada Direksi, dapat :

  • Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena adanya alasan-alasan yang dapat diterima, atau
  • Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidak hadirnnya itu adalah karena kelalaian Pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat Direksi akan menggangu suasana kerja, jika ditgaskan kembali.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, dihentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

 

Pasal 103

 

Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

 

Pasal 104

 

(1) Pegawai yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.

(2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keterangan atau Berita Acara dari Pejabat yang berwajib.

(3)  Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yangkemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

 

Pasal 105

 

Kepada Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan Peraturan yang berlaku.

 

Pasal 106

 

(1) Pegawai sebagaimana dimakssud sdalam pasal 99, pasal 101 huruf b dan c :

  • Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan hak Pensiun, apabila telah mencapai usia sekkurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja Pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
  • Diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dengan hak Pensiun    :

  • Tanpa terikat pada masa kerja Pensiun, apabila oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan dinyatakan tidak dapat bekerjalagi dalam semua jabatan, karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.
  • Jika telah memiliki masa kerja Pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan dinyatakan tidak dapat bekerjalagi dalam semua jabatan, karena kesehatan yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

 

Pasal 107

 

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Perusahaan karena mencapai batas usia Pensiun , berhak atas Pensiun apabila memiliki masa kerja Pensiun    sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

 

 

Bagian Kesepuluh

Pensiun    Pegawai dan Janda / Duda Pegawai.

Pasal 108

 

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menurut Peraturan Daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam perusahaan.

 

Pasal 109

 

Dasar Pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya Pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh Pegawai yang berkepentingan berdasarkan Peraturan Gaji yang berlaku baginya.

 

Pasal 110

 

(1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya Pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk Pensiun ialah waktu bekerja di Perusahaan.

(2) Waktu menjalankan suatau kewajiban Negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai Pegawai perusahaan, dihitung penuh apabila yangbersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Perusahaan telah bekerja sebagai Pegawai Perusahaan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

(3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada uang lain disebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk Pensiun .

(4) Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan keatas menjadi sebulan penuh.

 

Pasal 111

 

Pemberian Pensiun pegawai, Pensiun Janda/Duda dan bagian Pensiun Janda ditetapkan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

 

 

Pasal 112

 

Diatas Pensiun pegawai, Pensiun Janda/Duda atau bagian Pensiun Janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum dan bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai perusahaan.

 

Pasal 113

 

(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Perusahaan berhak menerima Pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Perusahaan :

  • Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk Pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
  • Oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan Pegawai perusahaan, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, atau
  • Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan Oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan Pegawai perusahaan, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

(2) Pegawai Perusahaan yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Perusahaan atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak diperkerjakan kembali sebagai Pegawai perusahaan, berhak menerima Pensiun    Pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Perusahaan dan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Perusahaan itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk Pensiun    sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(3) Pegawai Perusahaan yang setelah menjalankan suatu tugas Perusahaan tidak dipekerjakan kembali sebagai Pegawai perusahaan, berhak menerima Pensiun    Pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Perusahaan dan pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Perusahaan itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk Pensiun    sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(4) Apabila Pegawai yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai Pegawai Perusahaan telah memiliki masa kerja untuk Pensiun    sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka pemberian Pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

 

Pasal 114

 

Usia Pegawai Perusahaan untuk penetapan hak atas Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Perusahaan menurut bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur Pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari Pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas Pensiun pegawai.

Pasal 115

 

(1) Besarnya Pensiun  Pegawai adalah dua setengah per seratus dari dasar Pensiun    untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa :

  • Pensiun  Pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima per seratus dan sekurang-kurangnya empat puluh per seratus dari dasar Pensiun.
  • Pensiun Pegawai dalam hal termaksud pada 113 ayat (1) hurf b Peraturan Daerah ini adalah sebesar tujuh puluh lima per seratus dari dasar Pensiun   .
  • Pensiun Pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pensiun Pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal Pegawai Perusahaan yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan/ atau rohani yang terjadi didalam dan/ atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas Pensiun Pegawai ini diatur dengan Peraturan Perusahaan.

 

Pasal 116

 

Untuk memperoleh Pensiun Pegawai menurut Peraturan Daerah ini, Pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk :

  • Salinan sah dari Surat Keputusan tentang pemberhentian ia sebagai Pegawai Perusahaan.
  • Daftar Riwayat Pekerjaan yang disusun/disahkan oleh Pejabat Perusahaan yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai yang bersangkutan.
  • Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (Isteri  -Isteri  ) / Suami dan anak-anaknya.
  • Surat Keterngan dari Pegawai yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik Perusahaan yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

 

Pasal 117

 

(1) Pensiun Pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai peusahaan.

(2)  Dalam hal termaksud dalam pasal 113 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Pensiun Pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas Pegawai yang bersangkutan mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

 

Pasal 118

 

Hak Pensiun Pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima Pensiun Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

 

Pasal 119

 

(1) Pembayaran Pensiun Pegawai diberhentikan dan Surat Keputusan tentang pemberian Pensiun Pegawai dibatalkan, apabila penerima Pensiun diangkat kembali menjadi Pegawai Perusahaan atau diangkat kembali dalam suatu jabatan Perusahaan dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh Pensiun menurut Peraturan Daerah ini.

(2) Jika Pegawai Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan lagi dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi Pensiun Pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau Pensiun berdasarkan Peraturan Pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

 

Pasal 120

 

(1) Apabila Pegawai Perusahaan atau penerima Pensiun Pegawai meninggal dunia, maka Isteri (Isteri - Isteri)-nya untuk Pegawai Perusahaan pria atau Suaminya untuk Pegawai Perusahaan wanita, yang sebelumnya telah terdaftar, berhak menerima Pensiun Janda atau Duda.

(2) Apabila Pegawai Perusahaan atau penerima Pensiun Pegawai yang beristeri / bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada Isteri/Suami, maka dengan menyimpang dari ketentuan dari ayat (1) pasal ini, Pensiun Janda/Duda diberikan kepada Isteri / Suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia.

(3) Dalam hal Pegawai Perusahaan atau penerima Pensiun Pegawai pria termaksud diatas beristeri lebih dari seseorang maka Pensiun Janda diberikan kepada Isteri   yang ada waktu itu paling lama dan tidak putus-putus dinikahinya.

 

Pasal 121

 

(1) Besarnya Pensiun Janda/Duda sebulan adalah tiga puluh enam per seratus dari dasar Pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang Isteri  yangberhak menerima pensiun Janda, maka besarnya Pensiun Janda masing-masing Isteri  adalah tiga puluh enam per seratus dibagi rata antara Isteri -Isteri  itu.

(2) Jumlah tiga puluh enam per seratus dari dasar Pensiun   termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari tujuh lima per seratus dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Perusahaan yang beralku bagi almarhum Suami / Isteri nya.

(3) Apabila pegawai perushaan tewas, maka besarnya Pensiun Janda / Duda adalah tujuh puluh dua per seratus dari dasar Pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang Isteri yang berhak menerima Pensiun Janda maka besarnya bagian Pensiun Janda untuk masing-masing Isteri  adalah tujuh puluh dua per seratus dibagi rata-rata antara Isteri -Isteri  itu.

(4) Jumlah tujuh puluh dua per seratus dari dasar Pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Perusahaan yang berlaku bagi almarhum Suami / Isteri nya.

 

Pasal 122

 

(1) Apabila pegawai Perusahaan atau penerima Pensiun   meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai Isteri  / Suami lagi yang berhak menerima Pensiun Janda / Duda atau bagian Pensiun Janda / Duda atau bagian Pensiun Janda termasuk pasal 120 Peraturan Daerah ini maka :

  • Pensiun Janda diberikan pada anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang sah seibu.
  • Satu bagian Pensiun Janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang sah seibu.
  • Pensiun Duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).

(2) Apabila pegawai pria atau penerima Pensiun   pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai Isteri (Isteri -Isteri ) yang berhak menerima Pensiun Janda / bagian Pensiun Janda disamping anak (anak-anak) dari Isteri (Isteri -Isteri ) yang meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian Pensiun diberikan kepada masing-masing Isteri  dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.

(3) Kepada anak (anak-anaknya) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu Pensiun Janda, bagian Pensiun Janda, atau Pensiun Duda atas dasar yang lebih menguntungkan.

(4) Anak (anak-anaknya) yang berhak menerima Pensiun Janda atau bagian Pensiun   Janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (12) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima Pensiun pegawai meninggal dunia :

Belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, atau

Belum mempunyai penghasilan sendiri, atau

Belum menukah atau belum pernah menikah.

 

Pasal 123

 

(1) Pendaftaran Isteri (Isteri -Isteri) /Suami/Anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima Pensiun Janda / Duda yang dimaksud dalam pasal 112 dan pasal 113 Peraturan Daerah ini harus dilakukan oleh pegawai Perusahaan atau penerima Pensiun   pegawai yang bersangkutan.

(2) Pendaftaran lebih dari seorang Isteri  sebagai yang berhak menerima Pensiun   harus dilakukan dengan sepengetahuan tiap-tiap Isteri  yang didaftarkan.

(3) Jikalau hubungan perkawinan dengan Suami / Isteri yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai perceraian berlaku sah Isteri / Suami itu dihapuskan dari daftar ister-Isteri  / Suami yang berhak menerima Pensiun Janda / Duda.

(4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima Pensiun Janda / Duda atau bagian Pensiun Janda seperti termaksud pasal 121 Peraturan Daerah ini ialah :

  • Anak-anak pegawai atau penerima Pensiun pegawai dari perkawianannya dengan Isteri (Isteri -Isteri) / Suami yang didaftarkan sebagai yang berhak menerima Pensiun Janda / Duda.
  • Anak-anak pegawai wanita atau penerima Pensiun pegawai wanita.

(5) Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu terputus.

(6) Pendaftaran Isteri (Isteri -Isteri), anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima Pensiun Janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

Pendaftaran Isteri/Suami/Anak yang diajukan sudah melampaui batas waktu tersebut, tidak diterima lagi.

 

 

 

 

Pasal 124

 

(1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan Isteri /Suami atau anak, maka dua puluh per seratus dari Pensiun Janda / Duda termaksud pasal 120 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan kepada Orang Tuanya.

(2) Jika kedua Orang Tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.

 

 

Pasal 125

 

Untuk memperoleh Pensiun Janda / Duda atau bagian Pensiun Janda menurut Peraturan Daerah ini Janda (Janda-Janda) / Duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi dengan disertai :

  • Surat  Keterangan Kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib.
  • Salinan Surat Nikah yang disahkan oleh yang berwajib.
  • Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan.
  • Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat dan Gaji terakhir Pegawai yang meninggal dunia.

 

Pasal 126

 

(1) Pemberian Pensiun Janda / Duda atau bagian Pensiun Janda kepada anak (anak-anak) termaksud pasal 122 Peraturan Daerah ini dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya.

(2) Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini harus disertai :

  • Surat Keterangan Kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib.
  • Salinan Surat Kelahiran Anak (anak-anak) atau Daftar Sususnan Keluarga Pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan.
  • Surat Keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
  • Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat dan Gaji pokok terakhir Pegawai atau penerima Pensiun pegawai yang meninggal dunia.

 

Pasal 127

 

(1) Kepala Unit dimana pegawai Perusahaan meninggal dunia terakhir bekerja, berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 125 dan 126 ayat (2) terlaksana selekas mungkin.

(2) Isteri /Suami atau Anak (anak-anak) dari penerima Pensiun   pegawai atau penerima Pensiun Janda/Duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam dalam pasal 125 dan pasal 126 ayat (2) langsung kepada Direksi dengan disertai salinan dari Surat Keputusan tentang pemberian Pensiun pegawai atau Pensiun Janda/Duda kepada penerima Pensiun   yang bersangkutan.

 

 

 

 

Pasal 128

 

Pensiun Janda /Duda atau bagian Pensiun Janda menurut Peraturan Daerah ini diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Perusahaan atau penerima Pensiun Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 (tiga ratus) hari setelah pegawai atau penerima Pensiun pegawai meninggal dunia, Pensiun Janda/Duda, Pensiun Janda diberikan bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

 

Pasal 129

 

Pemberian Pensiun Janda / Duda atau bagian Pensiun Janda terakhir pada akhir bulan :

Janda/Duda yang bersangkutan meninggal dunia.

Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

 

Pasal 130

 

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam pasal 117, pasal 125 atau 126 Peraturan Daerah ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penerapan pemberian Pensiun pegawai atau Pensiun Janda/Duda atau bagian Pensiun pegawai belum dpat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai Perusahaan atau Janda (Janda-Janda) / Duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas Pensiun pegawai atau Pensiun Janda/Duda atau bagian Pensiun Janda menurut petunjuk yang ditentukan.

 

Pasal 131

 

Apabila penetapan pemberian Pensiun pegawai atau Pensiun Janda/Duda atau Pensiun Janda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan Surat Keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan Pensiun pegawai atau Pensiun Janda/Duda atau bagian Pensiun Janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

 

Pasal 132

 

(1) Pensiun Janda/Duda atau bagian Pensiun Janda yang diberikan kepada Janda/Duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika Janda/Duda yang bersangkutan menikah lagi, terhitung sejak bulan perkawinan itu berlangsung.

(2) Apabila kemudian khusus dalam hal Janda (Janda/Duda) perkawinan termaksud ayat (1) pasal ini terputus, maka terhitung bulan berikutnya kepada Janda yang bersangkutan diberikan lagi Pensiun Janda atau bagian Pensiun Janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan kepadanya diberikan Pensiun Janda yang menurut Peraturan Daerah ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 133

 

Hapusnya Pensiun pegawai / Pensiun Janda/Duda :

(1)  Hak untuk menerima Pensiun pegawai atau Pensiun   Janda/Duda hapus :

  • Jika penerima Pensiun pegawai tidak seizin Perusahaan menjadi Anggota Tentara atau Pegawai Negeri suatau Negara Asing.
  • Jika penerima Pensiun pegawai / Pensiun Janda/Duda / bagian penerima Pensiun Janda menurut Keputusan Pejabat yang berwenang dinyatakan bersalah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertetntangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara berdasarkan Pancasila.
  • Jika keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk menetapkan pemberian Pensiun pegawai / Pensiun Janda/Duda / bagian Pensiun Janda, tidak benar dan bekas pegawai Perusahaan atau Janda/Duda/Anak yang seharusnya tidak berhak diberikan Pensiun.

(2) Dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka Surat Keputusan Pemberian Pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut huruf c, ayat itu Surat Keputusan termaksud dicabut.

 

 

Pasal 134

 

Sumber dana Pensiun dari Perusahaan dapat dihimpun dari :

Prosentase dari laba untuk dana Pensiun.

Iuran Pensiun.

Dana-dana dan penghasilan lain yang sah.

 

 

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal   135

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan dan Ketentuan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  136

Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam pelaksanaanya akan datur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dan/atau Direksi Perusahaan.

 

 

 

 

Pasal   137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Tual, 1 April 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

 

 

Hi. A.G.  WOKANUBUN, BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

 

 

 


DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Dengan Surat Keputusan tanggal 2 Desember 1983 Nomor 690/SK829/93.

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor : 04  tanggal : 11 September 1993  Seri : D

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 01 TAHUN 1993

 

TENTANG

 

KETENTUAN - KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI

DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


 

I. PENJELASAN UMUM

 

Dalam rangka unsah untuk meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna demi terjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi yang sehat, diperlukan adanya pegawai Perusahaan daerah yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan berkwalitas tinggi serta sadar akan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan Perusahaan.

Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut diats dan dalam rangka menyesuaikan dengan maksud Ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 690-1572 tahun 1985 tentang Ketentuan - Ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Pasal 2 s/d 10

Pasal 11 s/d 21

Pasal 22 s/d 134

Pasal 135

Pasal 136 s/d 137

 

:

:

:

:

:

:

 

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR    :  01 TAHUN 1993

TANGGAL :  1 April 1993

TENTANG :  NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN PEGAWAI

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

 

 

NO

P A N G K A T

PANGKAT

RUANG

1

2

3

4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Pegawai Dasar Muda

Pegawai Dasar Muda Tk I

Pegawai Dasar

Pegawai Dasar Tk I

Pelaksana Muda

Pelaksana Muda Tk I

Pelaksana

Pelaksana Tk I

Staf Muda

Staf Muda Tk I

Staf

Staf Tk I

 

 

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

LAMPIRAN II :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR    :  01 TAHUN 1993

TANGGAL :  1 April 1993

TENTANG :  NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN PEGAWAI

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

 

 

 

MASA

KERJA

GOL.

GOLONGAN  A

MASA

KERJA

GOL.

GOLONGAN  B

MASA

KERJA

GOL.

GOLONGAN  C

Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok

Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok

Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

33.200

-

36.500

-

39.800

-

43.100

-

46.400

-

49.700

-

53.000

-

56.400

-

 

-

-

-

43.400

-

47.200

-

51.100

-

55.000

-

58.800

-

62.700

-

66.600

 

-

-

-

45.600

-

50.000

-

54.400

-

58.800

-

63.300

-

67.700

-

72.100

 

-

-

-

48.100

-

53.000

-

58.000

-

63.000

-

67.900

-

72.900

-

77.900

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

50.500

58.200

-

63.600

-

69.700

-

74.600

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.900

-

72.800

-

78.800

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.100

-

76.600

-

83.300

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.600

-

80.500

-

87.500

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.000

-

88.500

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.400

-

92.400

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.600

-

96.400

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.800

-

99.900

-

 

MASA

KERJA

GOL.

GOLONGAN  A

MASA

KERJA

GOL.

GOLONGAN  B

MASA

KERJA

GOL.

GOLONGAN  C

Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok

Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok

Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok

1

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

18

19

20

21

22

23

24

 

63.000

-

-

-

67.900

-

-

 

-

74.300

-

78.200

-

-

84.000

 

 

-

80.900

-

85.300

-

-

92.200

 

 

-

87.800

-

92.800

-

-

100.000

 

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

83.500

-

91.000

-

96.400

-

101.900

-

107.300

-

112.700

-

-

120.800

-

-

-

 

90.700

-

96.700

-

102.600

-

108.600

-

114.600

-

120.500

-

-

129.500

-

-

138.400

 

95.900

-

102.400

-

108.800

-

115.300

-

121.800

-

128.200

-

-

137.900

-

-

147.600

 

101.400

-

108.400

-

115.300

-

122.300

-

129.200

-

136.200

-

-

146.600

-

-157.000

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

103.500

-

111.000

-

118.500

-

126.000

-

133.500

-

141.000

-

148.500

-

-

159.8000

-

-

171.000

 

 

108.400

-

116.400

-

124.400

-

132.000

-

140.400

-

148.400

-

156.400

-

-

168.400

-

-

180.400

 

113.300

-

121.800

-

130.400

-

138.900

-

147.500

-

156.000

-

164.400

-

-

177.400

-

-

190.300

 

118.200

-

127300

-

136.400

-

145.500

-

154.600

-

163.800

-

172.900

-

-

186.600

-

-

200.200

Last Updated on Friday, 13 August 2010 01:54  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 97 guests online