• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1992 Perselisihan antar Desa dan Kelurahan

Perselisihan antar Desa dan Kelurahan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor  :                    Tahun : 1992                   Seri  : B                    Nomor : 06

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 14 TAHUN  1992

TENTANG

 

KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR

DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  • bahwa dengan semakin meningkatnya hasil – hasil pembangunan dan untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan di Desa/Kelurahan diperlukan adanya kerja sama dan menghindari kemungkinanterjadinya perselisihan;
  • bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas dipandang perlu agar Kerja sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa/Kelurahan diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 NOmor ;
  3. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa/Kelurahan;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA / KELURAHAN

 

B A B   I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang  berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  • Kerja sama ialah suatu usaha bersama antar Desa/Kelurahan yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ditingkat Desa/Kelurahan;
  • Perselisihan ialah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ditingkat Desa/Kelurahan;
  • LMD ialah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala – Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga – Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka – Pemuka Masyarakat Desa yang bersangkutan;
  • LKMD ialah Lembaga Masyarakat di Desa/Kelurahan yang tumbuh dari, oleh, untuk Masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek – aspek Ideologi, Polotik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan;

 

 

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

 

Pasal 2

 

Kerja sama antar Desa/Kelurahan dapat dilakukan antar Desa, antar Kelurahan dan antar Desa dengan Kelurahan.

 

Pasal 3

 

Kerja sama antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

 

Pasal 4

 

(1) Kerja sama antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan keputusan bersama;

(2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat     ketentuan – ketentuan tentang hal – hal sebagai berikut :

  • Ruang lingkup bidang yang dikerja samakan;
  • Susunan Organisasi dan Personalia;
  • Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
  • Pembiayaan;
  • Jangka waktu;
  • Lain – lain ketentuan yang dipandang perlu.

(3) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditanda tangani oleh masing – masing Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangandari pengurus LMD untuk Desa dan pengurus LKMD untuk Kelurahan dengan diketahui oleh Camat yang bersangkutan;

(4) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) baru berlaku setelah ada pengesahan dari :

  • Bupati Kepala daerah bagi Desa/Kelurahan yang bekerja sama berada dalam satu Daerah;
  • Masing – masing Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya bagi Desa/Kelurahan yang bekerja sama berada dalam satu Daerah yang berlainan tetapi masih dalam satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku;
  • Masing – masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat lain yang ditunjuk bagi Desa/Kelurahan yang bekerja sama berada dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang berlainan.

 

Pasal 5

 

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan dan pencabutan Keputusan Bersama baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).

 

Pasal 6

 

Bila tidak terjadi kata sepakat mengenai perubahan, penundaan dan pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) mengambil Keputusan.

 

 

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

 

Pasal 7

 

Untuk memperlancar kerja sama antar Desa/Kelurahan dibentuk Organisasi Kerja sama dengan personalianya mengutamakan Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan dari masing – masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

 

Pasal 8

 

Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa/Kelurahan dibebankan kepada masing – masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

 

Pasal 9

 

Untuk memperlancar serta mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan kerja sama antar Desa/Kelurahan, camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

 

 

BAB IV

BENTUK PERSELISIHAN

 

Pasal 10

 

Perselisihan antar Desa/Kelurahan dapat terjadi antar Desa, antar Kelurahan dan antar Desa dengan Kelurahan.

 

Pasal 11

 

Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah perselisihan mengenai Pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat Hukum Publik.

Pasal 12

 

Perselisihan yang bersifat Hukum Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dan masyarakat di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

 

 

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

Pasal 13

 

Pejabat yang berwenang dan mengambil Keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah :

  • Camat untuk perselisihan antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
  • Bupati Kepala daerah untuk perselisihan antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan yang tidak temasuk didalam satu wilayah Kecamatan;
  • Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku untuk perselisihan antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan yang tidak temasuk didalam satu Daerah Tingkat II;
  • Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan yang tidak temasuk didalam satu Daerah Tingkat I.

 

Pasal 14

 

Penyelesaian perselisihan antara Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan secara musyawarah/mufakat yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh masing – masing Kepala Desa/Kelurahan yang berselisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenangn sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

 


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 15

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kerja sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa/Kelurahan dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 16

 

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah iniakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

 

Pasal 17

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

 

Tual, 13 Juni 1992.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 3 Juni 1993

Nomor   : 188.342/SK/371/93

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor : 06   Tahun 1993  seri : B

Pada tanggal 14 juni 1993

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

 

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916


 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 14 TAHUN 1992

 

TENTANG

 

KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR

DESA/KELURAHAN

 


I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan semakin pesatnya Pembangunan Nasional, termasuk Pembangunan Desa dan Kelurahan, maka kebutuhan masyarakat antar Desa dan Kelurahan pun semakin meningkat, searah dengan tumbuh dan berkembangnya Pembangunan.

Bahwa untuk itu, sebagaimana konsekwensi logis dari meningkatnya hasil – hasil pembangunan, maka sering terjadi perselisihan antar Desa dan Kelurahan yang damapaknya akan mengarah pada terhambatnya Pembangunan Nasional.

Olehnya itu, demi menjamin serta meningkatkan kelangsungan Pembangunan Desa/Kelurahan diperlukan adanya kerja sama demi menghindari kemungkinan terjadinya Perselisihan Antar Desa dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun1984.

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

 

 

 

 

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

 

 

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pejabat yang bersangkutan, maka akan ditingkatkan sesuai jenjangnya / tingkatannya.

Misalnya : Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Camat, maka diteruskan kepada Bupati dan seterusnya.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Last Updated on Friday, 13 August 2010 02:17  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4733
mod_vvisit_counterYesterday7730
mod_vvisit_counterThis week31720
mod_vvisit_counterLast week62551
mod_vvisit_counterThis month235254
mod_vvisit_counterLast month324011
mod_vvisit_counterAll days7692161

We have: 96 guests, 11 bots online
Your IP: 54.145.101.33
 , 
Today: Jul 26, 2017

Who's Online

We have 191 guests online