• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1992 Penyusunan APB Keu Desa

Penyusunan APB Keu Desa

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  : 5                  Tahun : 1992                   Seri  : D                    Nomor : 03

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 05 TAHUN  1992

TENTANG

 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa untuk pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional maka rangka pelaksanaan pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Teritb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

MEMUTUSKAN   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA.

 

 

B A B   I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Desa ialah satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Lembaga Musyawarah Desa ialah Lembaga Permusyawaratan/Pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan;
  • Keputusan Desa ialah semua keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  • Kekayaan Desa ialah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.


BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN KEUANGAN DESA


Bagian Pertama

Pasal 2

 

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 3

 

Anggaran Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan.

 

Pasal 4

 

Anggaran Penerimaan mebiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.

 

Pasal 5

 

Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap Tahun Anggaran.

 

Pasal 6

 

Jumlah yang dimuat dalam Anggaran Desa merupakan perkiraan targetpenerimaan untuk masing-masing Pos Penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos Pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

 

 

Bagian Kedua

Anggaran Rutin

 

Pasal 7

 

Anggaran Rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 8

 

(1)  Anggaran Penerimaan dibagi dalam tujuh pos yaitu :

  • Pos I    :    sisa perhitungan anggaran tahun lalu;
  • Pos II  :    pendapatan asli dari desa;
  • Pos III :    penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat;
  • Pos IV  :    penerimaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat I;
  • Pos V   :    penerimaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat II;
  • Pos VI  :    penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada desa;
  • Pos VII :    lain-lain pendapatan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Anggaran Pengeluaran Rutin dibagi dalam enam pos, yaitu :

  • Pos I    :    sisa kurang perhitungan anggaran tahunyang lalu;
  • Pos II   :    penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Dusun dan Staf perangkat desa;
  • Pos III  :    pembayaran untuk alat tulis kantor;
  • Pos IV  :    biaya pemeliharaan bangunan milik desa;
  • Pos V   :    biaya perjalanan dinas;
  • Pos VI  :    biaya lain – lain.

(3)  Perincian lebih lanjut dari pos-pos penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I Maluku Tenggara.

Bagian Ketiga

Anggaran Pembangunan

 

Pasal 9

 

Anggaran pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 10

 

(1) Anggaran Pembangunan mengenai pengeluaran dibagi dalam tujuh pos yaitu :

  • Pos I    :    sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu;
  • Pos II   :    Pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa;
  • Pos III :    Pembangunan Prasarana Produksi;
  • Pos IV  :    Pembangunan Prasarana Perhubungan;
  • Pos V   :    Pembangunan Prasarana Pemasaran;
  • Pos VI  :    Pembangunan Prasarana Sosial;
  • Pos VII :    Pembangunan lainnya.

(2) Perincian lebih lanjut dari pos-pos pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.


Bagian Keempat

Perincian Pembagian Anggaran Desa

 

Pasal 11

 

Pos – pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan – urutan dan uraian yang sama.

 

Pasal 12

 

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain daripada yang telah disebut dalam pasal 8 dan pasal 10 kecuali bila dipandang perlu dapat menambahkan pos baru.

 

Pasal 13

 

Dalam Anggaran Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu yaitu untuk :

  • Anggaran Rutin suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu;
  • Anggaran Pembangunan suatu jumlah perkiraan sisa perhitungan.

 

Pasal 14

 

(1)  Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa;

(2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pengesahan Anggaran

 

Pasal 15

 

(1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa dan diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat guna mendapat pengesahan;

(2) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah;

(3) Dalam hal Bupati Kepala Daerah menolak terhadap Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa baik sebagian maupun seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan Keputusan Desa yang dimaksud.

 

Pasal 16

 

(1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan segera setelah ditetapkannya APBD Tingkat II Maluku Tenggara untuk tahun anggaran tertentu dan secepat – cepatnya Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah di terima oleh Bupati Kepala Daerah, untuk disahkan;

(2) Bupati Kepala daerah selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Keputusan Desa Mengenai Anggaran Desa harus segera mengesahkan/menolak Keputusan Desa dimaksud.

 

Pasal 17

 

Apabila Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) setelah 30 (tiga puluh) hari belum mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah maka Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya.

 

Pasal 18

 

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Anggaran Negara yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.


Bagian Keenam

Perubahan Anggaran Desa

 

Pasal 19

 

(1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran Desa;

(2) Perubahan Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

(3) Keputusan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa diajukan kepada Bupati Kepala daerah melalui camat guna mendapatkan pengesahan disertai dengan penjelasan yang benar.

 

 

BAB III

PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA

 

Pasal 20

 

(1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

(2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa diangkat dan ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala desa melalui Camat sebagai Bendaharawan Desa.

(3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa;

(4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap, Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.


BAB IV

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

 

Pasal 21

 

(1) Dengan Keputusan Desa selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun tertentu ditetapkan perhitungan Anggaran Desa terhadap anggaran tahun sebelumnya;

(2) Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut aturan dan nomor dari semua bagian dan pos-pos Anggaran Desa dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

 

BAB V

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

 

Pasal 22

 

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 23

 

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 24

 

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman untuk Penyusunan Keputusan Desa mengenai Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun.

Pasal 25

 

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah iniakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

 

Pasal 26

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

Tual, 19 Maret 1992.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 17 September 1992

Nomor   : 342/SK/688/92

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor : 03   Tahun 1992  seri : D

Pada tanggal 21 Oktober 1992

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

 

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916


PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 05 TAHUN 1992

 

TENTANG

 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

KEUANGAN DESA

 

I. PENJELASAN UMUM

 

Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai denganketentuan perundang – undangan yang berlaku serta untuk melaksanakan tuntutan pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun1979, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Bahwa penyusunan Anggaran dimaksud, bertujuan untuk memberikan arah yang lebih jelas terhadap rencana kerja desa, untuk satu tahun anggaran.

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20 ayat (1), (2)

Dan (3)

Ayat (4)

 

 

 

 

Pasal 21 ayat (1)

 

 

 

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

 

:

:

 

 

 

 

:

 

 

 

:

:

:

:

:

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas .

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

 

Cukup jelas.

Bahwa setiap pengeluaran harus didahului dengan persetujuaan Kepala Desa dan pengeluaran harus dengan bukti yang sah, dan jangan pengeluaran didahulukan barulah Kepala Desa terpaksa memberikan persetujuan.

Bahwa paling pambat 3 bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun tertentu, maka perhitungan Anggaran Desa terhadap Anggaran sebelumnya sudah harus ditetapkan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Last Updated on Friday, 13 August 2010 08:17  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6549
mod_vvisit_counterYesterday6411
mod_vvisit_counterThis week12960
mod_vvisit_counterLast week58406
mod_vvisit_counterThis month229537
mod_vvisit_counterLast month237373
mod_vvisit_counterAll days8200778

We have: 58 guests online
Your IP: 54.198.165.74
 , 
Today: Sep 25, 2017

Who's Online

We have 137 guests online