• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1992 Penghargaan dan Tanda Kesetiaan Kades

Penghargaan dan Tanda Kesetiaan Kades

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor  :                    Tahun : 1992                   Seri  : B                   Nomor :  05

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 13 TAHUN  1992

TENTANG

 

PENGHARGAAN DAN TANDA KESETIAAN BAGI

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban, dan mengemban tugas membangun mental baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azaz usaha bersama dan kekeluargaan;
  • bahwa diantara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mengemban tugas – tugas dimaksud telah menunjukan kesetiaan, ketaatan dan pengabdian terhadap Negara, Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia bahkan sampai meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas;
  • bahwa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menunjukan kesetiaan, ketaatan dan pengabdiannya kepada Negara, Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia, perlu diberikan penghargaan dan tanda kesetiaan;
  • bahwa berhubungan denag itu dan sesuai pula dengan penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Penghargaan dan Tanda Kesetian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 NOmor ;
  3. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penghargaan dan Tanda Kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG PENGHARGAAN DAN TANDA KESETIAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

 

 

B A B   I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Desa dan Perangkat Desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang;
  • Perangkat Desa ialah Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun;
  • Pemerintah ialah Pemerintah Pusat yang merupakan Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Pembantunya;
  • Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II                Maluku Tenggara;
  • Penghargaan dan Tanda Kesetiaan ialah sejumlah uang tunai dan piagam yang diberikan atas jasa – jasa Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya dengan baik, setia dan taat kepada Negara, Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagi Pimpinan Pemerintahan Desa.

 

 

BAB II

PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

 

Pasal 2

 

(1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah menunjukan kesetiaan, ketaatan dan pengabdiannya kepada Negara, Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia selama 16 Tahun berturut – turut bertugas, tidak tercela dan pantas dijadikan teladan, dapat diberikan penghargaan dan tanda kesetiaan;

(2) Penghargaan dan tanda kesetiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berprestasi sangat baik dan berhasil membangun desanya, tanpa memperhatikan masa tugasnya;

(3)  Penghargaan dan tanda kesetiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk uang dan piagam.

 

Pasal 3

 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dalam mengemban tugas dan kewajibanya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) menderita cacat sehingga tidak dapat menjalankan tugas atau meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas dapat diberikan penghargaan atas jasanya berupa uang tunai tanpa memperhatikan masa tugasnya;

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan atau kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

 

 

BAB III

PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

 

Pasal 6

 

(1) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) seperti tersebut diatas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat;

(2) Dalam menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Camat disertai dengan tanggapan dan pendapatnya.

 

 

 

Pasal 7

 

Keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 3 seperti tersebut diatas disampaikan dan dibacakan oleh Kepala Desa dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

 

Pasal 8

 

Pemberian pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 7 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir Tahun Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berikutnya.

 

Pasal 9

 

(1) Permintaan untuk memberikan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 5 disampaikan oleh Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa kepada Kepala Desa secara tertulis disertai alasan dan pertimbangannya dengan memberikan tembusan kepada Camat;

(2) Keterangan peertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 5 disampaikan pula kepada Bupati Kepala Daerah melalu Camat;

(3) Dalam menyampaikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Camat disertai dengan tanggapan dan pendapatnya.

 

Pasal 10

 

Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) meliputi bidang tugas Kepala Desa yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.

 

Pasal 11

 

Susunan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) adalah berikut :

  • Pendahuluan;
  • Program kerja dibidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa;
  • Program kerja dibidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  • Pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
  • Permasalahan yang dihadapi dan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud;
  • Lain-lain;
  • Penutup.

 

Pasal 12

 

Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi bidang tugas Kepala Desa yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri, yaitu penyelenggaraan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

 

Pasal 13

 

Susunan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah berikut :

  • Pendahuluan;
  • Program kerja dibidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa;
  • Pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
  • Permasalahan yang dihadapi dan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud;
  • Lain-lain;
  • Penutup.

 

Pasal 14

 

Pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 dapat dijadikan bahan bagi Pejabat yang berwenang mengangkat dalam melakukan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Dengan tidak mengurangi Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dapat dijadikan pegangan bagi Pejabat yang berwenang mengangkat dalam mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan antara lain dalam rangka memberi penghargaan dan tanda kesetiaan maupun melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 9 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 yaitu :

  • Meninggal Dunia;
  • Atas permintaan sendiri;
  • Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
  • Tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa;
  • Melanggar sumpah dan janji sebagai Kepala Desa;
  • Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa.

 

 

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 15

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 16

 

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah iniakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

 

 

Pasal 17

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

Tual, 13 Juni 1992.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 3 Juni 1993

Nomor   : 188.342/SK/371/93

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor : 05   Tahun 1993  seri : B

Pada tanggal 14 juni 1993

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

D

RS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 


PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 13 TAHUN 1992

 

TENTANG

 

TATA CARA PEMBERIAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

  1. PENJELASAN UMUM.

 

Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di desa maka Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang Pemerinatahn, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Oleh karena itu, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sebagai Lembaga Permusyawaratan / permufakatan di tingkat Desa.

 

  1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Last Updated on Friday, 13 August 2010 02:25  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6544
mod_vvisit_counterYesterday6411
mod_vvisit_counterThis week12955
mod_vvisit_counterLast week58406
mod_vvisit_counterThis month229532
mod_vvisit_counterLast month237373
mod_vvisit_counterAll days8200773

We have: 59 guests online
Your IP: 54.198.165.74
 , 
Today: Sep 25, 2017

Who's Online

We have 133 guests online