• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1992 Pembinaan Pemdes dan Kelurahan

Pembinaan Pemdes dan Kelurahan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  :                    Tahun : 1992                   Seri  :  B                   Nomor : 04

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 12 TAHUN  1992

TENTANG

 

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / PEMERINTAHAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • Bahwa dalam rangka perkembangan sejarah ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan sampai sekarang, Desa telah memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  • Bahwa pengertian hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang dimiliki Desa bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah, untuk itu perlu diadakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
  • bahwa untuk maksud tersebut diatas, perludiatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
  3. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kelurahan;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN KETERANGAN PERTANGGUNGGJAWABAN KEPALA DESA

 

 

B A B   I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintahan daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II maluku Tenggara;
  • Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  • Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan ialah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Pemerintahan Kelurahan;
  • Daerah Otonomi ialah Daerah yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
  • Wilayah Administratif ialah Lingkungan kerja perangkat Pemerintahan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum di Daerah;
  • Pembinaan ialah semua kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan peraturan perundang – undangan yang beraku.

 

 

BAB II

KEWENANGAN PEMBINAAN

 

Pasal 2

 

(1) Desa yang didalam perkembangan sejarah Ketatanegaraan Tata Pemerintahan samapi sekarang merupakan suata wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, berhak mengatur rumah tangganya sendiri;

(2) Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) bukanlah seperti hak otonomi dari daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang nomor 5 Tahun1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah.

 

Pasal 3

 

Kelurahan yang dapat dibentuk di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan juga merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat tetapi tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

 

Pasal 4

 

(1) Bupati Kepala daerah melaksanakan pembinaanterhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar – besarnya baik mengenai urusan rumah tangganya desanya, urusan Pemerintahan Daerah maupun mengenai urusan Pemerintahan Umum;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahn Kelurahan.

 

Pasal 5

 

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk upaya menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

 

Pasal 6

 

Dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, Pemerintahan daerah berkewajiban untuk memberikan bantuan berupa dana, bimbingan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan dengan tidak menutup kemungkinan bantuan dari Pemerintah.

 

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 7

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 8

 

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah iniakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

 

 

Pasal 9

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

Tual, 13 Juni 1992.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 3 Juni 1993

Nomor   : 188.342/SK/371/93

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor : 04   Tahun 1993  seri : B

Pada tanggal 14 juni 1993

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

 

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 


PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 12 TAHUN 1992

 

TENTANG

 

TATA CARA PEMBERIAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

 


I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka perkembangan sejarah Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan sampai sekarang, Desa telah memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, maka sejarah dimaksud juga telah dituangkan dalam pasal (1) sub a dan b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Bahwa untuk itu dalam rangka menjalin penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna maka perlu dilakukan pembinaan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dimaksud, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 13 August 2010 02:29  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4736
mod_vvisit_counterYesterday7730
mod_vvisit_counterThis week31723
mod_vvisit_counterLast week62551
mod_vvisit_counterThis month235257
mod_vvisit_counterLast month324011
mod_vvisit_counterAll days7692164

We have: 99 guests, 11 bots online
Your IP: 54.145.101.33
 , 
Today: Jul 26, 2017

Who's Online

We have 194 guests online